Business Law

Tidak Melakukan Pelaporan Pajak

TANYA:

Saya bekerja pada sebuah toko elektronik di bilangan Jakarta Pusat. Toko ini awalnya hanya toko kecil dengan jumlah 2-3 orang karyawan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, toko memiliki beberapa cabang di lantai lain dan bahkan pada pusat perniagaan lain di Jakarta. Oleh karena itu, wajar jika jumlah pegawai kami mencapai lebih dari 50 orang.
Sebenarnya kegiatan usaha toko ini layaknya sebuah perusahaan lain dalam hal pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Namun oleh karena perusahaan ini tidak mempunyai Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan beberapa berkas penting lainnya dalam perusahaan, maka ini menjadi alasan bagi pimpinan toko kami untuk tidak melakukan laporan pajak.
Sesungguhnya, perihal tidak melapor dan membayar pajak ini, hingga saat ini belum menemukan permasalahan apa pun. Namun sebagai pekerja yang sudah lama bekerja di toko ini, saya cukup mengkhawatirkannya. Menurut Bapak, apakah kami tetap harus membuat laporan dan membayar pajak? Bagaimanakah ketentuan hukumnya? Terima kasih.

Bambang Suryansyah
Jakarta Barat

JAWAB:

Terima kasih untuk pertanyaan Saudara. Jika dilihat dari jumlah karyawan dan kegiatan usaha, bisa dikatakan perusahaan tempat Saudara bekerja adalah perusahaan berskala besar. Untuk itu, sudah seharusnya ada kesadaran dari pemilik perusahaan untuk menghindari risiko-risiko yang timbul di kemudian hari akibat tidak melapor dan membayar pajak.

Adanya kewajiban seorang warga negara dalam membayar pajak, adalah terkait dengan posisi warga negara sebagai subyek pajak. Ini terpapar pada UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :
Setiap wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena pajak.

Ketentuan di atas memberikan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk secara aktif, mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak, juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya, setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan ini dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu berupa Sanksi Pidana yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2000 Pasal 39 ayat (1) butir a dan g yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja :
(a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
(g) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa Pemilik Perusahaan pada perusahaan Saudara telah dengan sengaja menutupi identitas perusahaannya dengan tujuan menghindari pajak. Dengan demikian Pemilik Perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu dapat dikenai sanksi hukum seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa perbuatan Pemilik Perusahaan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara sehingga perlu dikenakan sanksi yang berat.

Di samping ketentuan mengenai perpajakan di atas, bahwa perusahaan Saudara juga wajib didaftarkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib didaftarkan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Apabila dalam hal ini Pemilik Perusahaan atau Pengurus Perusahaan baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya maka perbuatannya dapat dikategorikan dalam Kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Hal ini sesuai dengan hal yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa : Barangsiapa yang menurut UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setingi-tingginya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.

Please follow and like us:
17