Editor's Note

Asset Recovery

Asset Recovery memiliki sinonim Investment Recovery. Sinonim lainnya Resources Recovery. Tiga frase tersebut, sama saja pengertiannya. Adalah frase Asset Recovery yang lazim dipakai di seantero duni ini.

Dalam bahasa Indonesia Asset Recovery diterjemahkan secara lurus, “Pemulihan Aset.” Selanjutnya frase ini diadaptasikan dalam bahasa hukum Indonesia menjadi “Barang Rampasan.” Frase ini terdengar kurang sreg di zaman kini, ya maklum, proses pengadaptasian frase ini ke dalam bahasa hukum Indonesia, berlangsung pada masa kekuasaan lampau yang didominasi penegak hukum militer.

Ok! Tak perlulah kita mempersoalkan frase tersebut lebih jauh. Namun ini harus menjadi pekerjaan rumah para penegak hukum masa kini. Segeralah duduk bersama dengan ahli bahasa Indonesia untuk membahas penggantian frase “Barang Rampasan” ke dalam bahasa hukum Indonesia kontemporer. Pengertian, histori, latar belakang serta manfaat Asset Recovery baca saja di rubrik Spotlight, artikel tulisan Chuck Suryosumpeno.

Yang menjadi persoalan saat ini, belum jelas eksistensi Asset Recovery di Indonesia. Sejumlah lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan, KPK hingga Kementerian Hukum dan HAM mengelola Asset Recovery-nya masing-masing. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika banyak aset tersebut yang tak jelas, tidak terpantau, tidak tercatat atau hilang (dihilangkan) atau digelapkan.

Sangat berbeda dengan ratusan negara lainnya di dunia ini yang Asset Recovery-nya diurus satu lembaga khusus, namanya Asset Recovery Office (ARO) atau Pusat Pemulihan Aset. Keberadaannya didukung oleh perangkan undang-undang. ARO langsung berada di bawah tanggung jawab dan kordinasi Kejaksaan Agung (Jaksa Agung).
Kita, Indonesia harus malu dengan negara-negara lain. Karena malu maka kita harus duduk bersama membahasnya. Hari-hari belakangan ini kita memang mewacanakannnya. Akan tetapi sayup-sayup terdengar perdebatan tentang siapa sebenarnya yang layak mengelola Asset Recovery.

Sebenarnya tidak perlu ada perdebatan. Kita belajar saja dari negara-negara lain, yang pengelolaan asetnya telah berjalan dengan baik, dikelola ARO yang berada langsung di bawah Kejaksaan Agung. Kejaksaan RI pastilah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Centre of Criminal Justice System. Apalagi Kejaksaan RI telah menjadi lembaga penegak hukum yang terorganisir, memiliki jejaring luas, kantor-kantornya eksis di semua kota provinsi dan kota kabupaten. Karena itu tepatlah jika Kejaksaan RI menjadi leader untuk Asset Recovery di Indonesia.

Segeralah kita merancang undang-undang terkait. Disusunlah dengan cermat. Belajar dari undang-undang negara lain. Setelah itu, jangan lagi menunda-nunda pembentukan ARO yang berada di bawah Kejaksaan RI. Jika ARO eksis, niscaya dapat mempercepat dan memperjelas pelacakan, penguasaan, pemeliharaan, pengembalian aset kejahatan baik hasil kejahatan dalam negeri maupun luar negeri.
Chuck Suryosumpeno meyakini, jika ARO eksis, pengelolaan barang rampasan semua perkara pidana dapat dimulai sejak aset tersebut masih berstatus barang bukti di awal penyidikan hingga eksekusi secara terpadu, terprogram dan transparansi yang terjaga. Public trust, reputasi serta kredibiltas penegakan hukum menjadi lebih baik di masa mendatang.***

Please follow and like us:
20