Editor's Note

Kambing Hitam dan Kambing Guling

Tjan Kok Hui alias Djoko Soegiarto Chandra alias “Joker” masih buron. Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 27 Agustus 1950 itu melarikan diri pada tanggal 20 Juni 2009, sehari sebelum jatuh putusan MA terkait kasus cessie Bank Bali sebesar Rp 546 miliar. Diduga kuat dia melarikan diri ke Papua Nugini. Pada tanggal 21 Juni 2012, Djoko resmi diakui sebagai WN Papua Nugini.

Kejaksaan Agung menuduh Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai advokat Djoko lalu berperan membantu proses pelarian sang terpidana. Yusril juga diduga membantu mengurus dan merekomendasikan Djoko untuk menjadi WN Papua Nugini.

Yusril meradang dituduh dan dikambinghitamkan seperti itu. Yusril lalu mengancam Kejaksaan akan jadi ‘kambing guling.’ Yang benar menurut Yusril, kantor hukumnya “Ihza and Ihza Law Firm” ketika itu, hanya menjadi legal consultant untuk urusan perbankan (Djoko Chandra) di Singapura.

Menjadi menarik ketika majalah ini mewawancara Yusril pada 8 Agustus 2012. Yusril mengatakan, Djoko tidak ada di Papua Nugini. Mantan Menteri Hukum-HAM dan Mensesneg itu begitu yakin dengan keterangannya yang tentu berbanding terbalik dengan informasi yang beredar selama ini bahwa Djoko ada di Papua Nugini. Lalu di mana Djoko? Yusril enggan memberitahu karena tak mau meremehkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan pihak terkait lainnya yang harusnya lebih tahu.

Terkait PK Kejaksaan untuk Djoko tahun 2008, Yusril berpendapat, PK itu keliru karena PK merupakan hak terpidana. Pengamat Kejaksaan, Ferdinand T. Andi Lolo, juga berpendapat yang sama. Mekanisme PK kata Ferdinand, bertujuan agar terjadi fair trial, artinya seseorang yang diputuskan bersalah pada tingkat pengadilan tertinggi (MA) masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk membuktikan bahwa ada keadaan dan atau hal tertentu yang secara meyakinkan untuk menjelaskan bahwa ia tidak bersalah seperti yang didakwakan penuntut umum.

Mekanisme semacam ini, lanjut Ferdinand, diciptakan untuk terpidana dan menjadi hak tunggal terpidana. Telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. PK yang dilakukan oleh penuntut umum seperti perkara Djoko, bertentangan dengan filosolfi fair trial yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ketika memasukkan pasal ini ke dalam KUHAP.

Ada tiga kekeliruan dan keteledoran Kejaksaan Agung dalam kasus Djoko Chandra. Pertama, terlalu lama membiarkan Djoko Chandra di tempat persembunyiannya dan dianggap tidak gigih mengejar sang buron. Kedua, Kejaksaan (tampaknya) keliru mengajukan PK untuk kasus Djoko Chandra, ya ini mengacu pada pendapat dua ahli hukum, Yusril dan Ferdinand. Ketiga, lembaga Kejaksaan keliru memanggil Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia beberapa waktu lalu dan karena itu Kejaksaan Agung telah melanggar Konvensi Jenewa.

Secara tidak langsung keteledoran semacam itu menjadi indikasi buruknya kinerja Kejaksaan sehingga seakan-akan terlihat bahwa Kejaksaan lemah, lamban, kurang kreatif, kurang inovatif, kurang bertaji, hingga akhirnya kurang atau bahkan tidak memiliki wibawa. Padahal sebenarnya telah banyak prestasi Kejaksaan lainnya. “Ngapain aja sih Kejaksaan selama ini…?” tanya Yusril.

Banyak orang pintar, hebat, berintegritas baik di Kejaksaan. Pastilah ada yang sehebat Yusril, bahkan mungkin lebih hebat. Namun selama ini mereka kurang muncul atau terlalu low profile, kurang diperhatikan atau mungkin sengaja ‘diparkir.’ Saatnya pimpinan Kejaksaan memberdayakan orang-orang pintar dan hebat agar Kejaksaan menjadi hebat.

Kasus Djoko harus menjadi pembelajaran. Belajarnya harus cepat. Belajarlah dari kekurangan, kelemahan, keteledoran, agar menjadi lebih baik. Kejaksaan masih punya banyak buronan. Ayo, cari mereka sampai dapat, jangan selalu cari kambing hitam, sebab nanti bisa jadi kambing guling.

Please follow and like us:
17