Frigi-Frigi Write

Area KPK menjadi Area Politik

Perkembangan politik menjelang 2014 menghangat dengan berbagai isyu yang tampil di permukaan. Selain kehadiran para tokoh politik yang hendak tampil di panggung calon presiden, juga lembaga-lembaga yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengembangkan isyu. Selain KPK, khususnya, lembaga ini telah masuk representasi isyu sosial politik.

Kenapa KPK masuk panggung politik? Kesan ini memang tidak bisa dipungkiri. Karena KPK berdekatan langsung dengan lembaga lain dalam pekerjaannya. Serta tersurat dalam Undang-Undang No 30 tahun2002 dalam ketentuan umum pasal 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku.

Gesekan antar lembaga, melalui investigasi, yang menjadikan KPK masuk ruang-ruang khusus lembaga lain. Peluang menginvestigasi setiap orang yang berhubungan langsung dengan apa yang menjadi kepentingan penyidikannya sangat besar. Sebenarnya ini yang menyebabkan benturan langsung antar lembaga tercipta. Karena mulai dari sopir kepala kantor hingga staf terdekat dapat dijadikan saksi atas tindakan kepala kantor tersebut dalam menerima asal uang.

Kekuatan penyidikan dan investigasi selain menyangkut persoalan masalah yang dijadikan kasus juga membuka keseluruhan borok-borok yang ada dalam ruang khusus lembaga yang menjadi obyek investigasi. Tetapi kesadaran lembaga lain tidak dapat menerima hal tersebut. Hingga membuka kesempatan menjadi area politik bagi masing-masing lembaga untuk unjuk gigi. Terlihat bagaimana KPK dan Polri membuat peluang ini untuk membentuk opini melalui media.

Pekerjaan KPK seperti yang tertuang diatas mempunyai akibat yang kentara dalam ruang sosial. Pengaruh KPK sangat dominan. KPK bukan lagi lembaga yang memmunculkan harmoni sosial ketika penyidikan menjadi kerja utama sedangkan pencegahan ditinggalkan begitu saja. Selama ini yang terlihat adalah KPK melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus besar masuk ke berbagai lembaga negara yang terlibat.

Pihak yang menjadi obyek KPK menjadi tersungkur, misalnya, dalam pemberitaan selalu menjadi yang paling buruk. Efek ini yang menjerat setiap lembaga atau personal yang memasuki pengadilan tindak pidana korupsi. Melalui kasus per kasus KPK mengangkat bendera terhadap pemberantasan korupsi. Tanpa membuat sosialisasi pencegahan. Sulit menemukan berita pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

Ihwal berita inilah yang membuka konflik horisontal antar lembaga. Karena seringkali KPK melakukan press conference setelah apa yang dilakukannya. Hal ini membuat konflik terbuka. Sehingga lembaga lain yang bersentuhan dengan KPK sangat risih. Apalagi menjadi obyek penyidikan KPK. Tentu akan menjadi bulan bulanan media. Sebagai lembaga yang korup dan pegawainya tidak bersih.

Selain itu pucuk pimpinan KPK selalu memberi press conference ketika mendapatkan lembaga mendapatkan saksi kunci atau telah menangkap koruptor. Rangkaian ini membentuk opini publik bahwa KPK hanya melawan korupsi. Lembaga yang menangkapi koruptor. Padahal pekerjaan bukan itu saja tetapi membentuk kesadaran secara tidak tersirat dalam tugas sehari-hari untuk memberi kesadaran pada masyarakat bahwa mengambil yang bukan haknya adalah tindakan terlarang.

Ketika KPK masuk dalam ruang-ruang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara tidak langsung KPK membuka peluang membentuk opini publik secara terbuka. Apa yang dikerjakannya adalah benar, investigasi yang dilakukannya adalah benar, penangkapan yang dilakukan adalah benar. Kekuatan ‘benar’ ini menyita perhatian publik. Sehingga dengan mudah apa yang dilakukan KPK adalah membentuk kebenaran.

Pekerjaan menjadi politis setelah di umumkan ke publik, menginvestigasi pelaku korupsi hendaknya tidak disebarkan luaskan melalui media. Karena membentuk opini bahwa yang telah ditangkap KPK adalah orang yang bersalah tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu hukuman telah dijatuhkan. Hal semacam ini telah muncul dalam setiap langkah KPK menemukan jejak korupsi selalu ditampilkan ke publik.

Alangkah politisnya kerja KPK jika konflik horisontal terus menerus terjadi. KPK tidak lagi bekerja menjadi investigator, penyelidik dan penyidik. Khusus untuk pekerjaan semacam ini tidak dapat diketahui oleh publik langsung bahwa si A si B atau si Z telah mempunyai track record yang dapat dipastikan korupsi. Mengumumkan pada publik melalui media juga menjadi jurang bagi KPK sendiri terhadap lembaga lain yang bersinggungan dengan proses penyelidikan pekerjaan atau investigasi kasus. ***