Headline Spotlight

Korupsi & RUU Perampasan Aset Antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung

Terkait dengan eksistensi Lembaga Pengelolaan Aset (LPA), perlu ada pertemuan level tinggi, antara Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, KPK, agar tidak ada ego sektoral. Mari kita bergerak bersama untuk bangsa dan negara ini.

Dalam RUU Perampasan Aset (RUU PA), diamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Aset (LPA). Lembaga ini akan eksis seiring dengan berlakunya RUU PA. Berada di bawah Kementerian Keuangan RI atau persisnya berada di bawah Dirjen Perbendaharaan, LPA nantinya diharapkan dapat mengelola aset secara profesional dengan konsep satu pintu. Barang sita eksekusi dan barang rampasan dari Kejaksaan, KPK dan lainnya akan ditampung serta dikelola oleh LPA.

Menurut Kepala PPATK sekaligus anggota Tim Perumus RUU PA, Muhammad Yusuf dan pakar hukum pidana yang juga mantan Ketua Tim RUU PA, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, kebijakan pengelolaan aset melalui LPA ini dijamin bagus dan profesional. Lembaga ini akan diisi oleh para pegawai yang terdiri dari berbagai tenaga ahli dan terlatih dari Kementerian Keuangan itu sendiri, dari KPK, Kepolisian, dari Kejaksaan, Kementerian Hukum & HAM dan lembaga terkait lainnya. Manajemennya akan transparan, diawasi secara ketat.

Boleh saja Yusuf dan Romli menjamin bagusnya LPA kelak. Namun Kejaksaan, KPK, Kementerian Hukum & HAM (tampaknya) tidak setuju dengan kehadiran LPA. Masing-masing pihak ini ingin mengelola aset dan barang rampasannya masing-masing. Secara khusus, Yusuf berkomentar, tim penyusun RUU PA tidak merekomendasikan pihak Kejaksaan untuk mengelola barang aset dan sita eksekusi karena sejumlah pertimbangan.

Kejaksaan, menurut Yusuf, terkendala oleh kemampuan SDM yang belum handal di bidang pengelolaan (manajemen), pemeliharaan, tenaga appraisal, sarana-prasarana. Selain itu masalah pembiayaan dan masalah integritas juga menjadi pertimbangan. Kejaksaan juga, menurut Yusuf, telah direpotkan oleh kewenangan yang sudah ada, seperti pidum, pidsus, datun dan intel, yang semuanya belum berjalan maksimal. “Mendingan Kejaksaan fokus saja pada kewenangan yang sudah ada,” saran Yusuf yang juga masih anggota korps Kejaksaan.

Romli justru menganggap keinginan Kejaksaan dan lembaga lainnya yang ingin mengelola aset, sebagai ego sektoral. “Kalau kita cerdas membaca Tupoksi dari Keppres tentang organisasi, tentang pekerjaan kementerian dan lembaga, ya jelas dong. Yang mengelola keuangan negara itu ya, Kementerian Keuangan. Uang apa saja, termasuk aset-aset negara. Tinggal koordinasi saja dan kerja sama,” pungkas Romli.

Meski demikian, lanjut Yusuf, jika LPA itu nanti eksis, tidak berarti Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan yang sudah eksis sejak tahun 2011 ditiadakan. Dia justru menyatakan dukungan atas eksistensi Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Ekekusi. Beberapa tahun silam sebelum jadi Kepala PPATK dan masih menjadi Direktur Umum dan Hukum PPATK, Yusuf pernah mengusulkan dalam sebuah rapat di Badan Diklat, agar Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi itu benar-benar eksis.

“Jika Satgassus tersebut diupayakan untuk diberikan kewenangan yang lebih luas dan statusnya ditingkatkan menjadi direktorat, saya pun dukung. Hanya saja nanti perlu diatur kewenangannya yang lebih jelas antara LPA dan lembaga tersebut. Selain itu, pada waktunya nanti, perlu ada pertemuan level tinggi, antara Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, KPK, supaya jangan ada kesan ego sektoral. Mari kita bergerak bersama untuk bangsa dan negara ini,” saran Yusuf.***(Tim Redaksi)

 

Baca juga: [button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”medium” src=”http://requisitoire-magazine.com/2013/04/01/menunggu-babak-baru-pemberantasan-korupsi/”]Menunggu Babak Baru Pemberantasan Korupsi[/button]

 

Please follow and like us:
18