Headline Spotlight

Integrasi Ekonomi ASEAN: Kemajuan atau Sumber Masalah?

 

Oleh: TEGUH PRAKOSO

 

Pengantar

Perwujudan langkah untuk menyatukan negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dalam Komunitas ASEAN, tinggal selangkah lagi. Jika ini terwujud, tidak ada lagi sekat-sekat dalam bidang keamanan, politik, sosial budaya dan tentu saja ekonomi. Integrasi bidang ekonomi untuk menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan tercapai tahun 2015. Apakah Indonesia sudah siap? Apa peluang, tantangan dan hambatannya? Terkait hal tersebut, REQuisitoire berbincang dengan dua pakar hukum sekaligus pengacara  spesialis perdagangan internasional ; Dr. Arthur E. Appleton dan James Lockett.

——————————————–

Penduduk Indonesia yang mencapa 240 juta jiwa (jumlah terbanyak di antara semua negara ASEAN) merupakan potensi besar dalam berbagai aspek. Potensi lain, wilayah Indonesia juga luas, menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa di bidang pertambangan dan energi seperti minyak, gas, batubara, emas, tembaga, nikel dan masih banyak lagi. Belum lagi potensi kekayaan laut, pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan banyak lagi.

Potensi-potensi tersebut, termasuk pontesi di bidang pendidikan, tak pelak membuat Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pendapat sebagaimana di atas, disampaikan oleh Arthur E. Appleton, pengacara dari Appleton Luff.  

Akan tetapi Arthur menegaskan, meski memiliki banyak potensi, toh ada banyak kendala yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Dalam bidang ekonomi, ekspor misalnya, Indonesia mengalami problem insfrastruktur transportasi. Persoalan semacam ini menurut Appleton dapat menghambat laju kerja sama ekspor-impor antarnegara ASEAN.Namun Appleton menerangkan, bukan cuma Indonesia, negara-negara ASEAN lain juga memiliki kendala masing-masing dalam mewujudkan integrasi ASEAN terutama dalam mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Senada dengan Appleton, James Lockett pun menilai masih ada sejumlah kendala untuk perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Persoalan paling mendasar adalah regulasi. Persentase perubahan regulasi di negara-negara ASEAN, baru mencapai mencapai 75%. Sisanya, belum siap. “Jadi kabar buruknya adalah 25% mundur dari jadwal,” kata James.

Beberapa perubahan harus dibuat untuk lebih memungkinkan Indonesia berkompetisi secara harmonis dengan tetangga ASEAN lainnya. Bahkan, perubahan harus menjadikan Indonesia sadar bahwa tetangga-tetangga ASEAN lainnya juga bisa berkompetisi di pasar Indonesia.

James mencontohkan bidang investasi. ASEAN telah memiliki kesepakatan investasi bernama ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) mulai Maret 2012. ACIA memberi keuntungan bagi perusahaan Indonesia berinvestasi di negara-negara ASEAN dan sebaliknya, memberi kesempatan perusahaan ASEAN lainnya berinvestasi di Indonesia. Ini membutuhkan perubahan-perubahan regulasi mengenai siapa yang diizinkan berinvestasi di sektor-sektor tertentu di Indonesia.

“Setahu saya, Indonesia belum merubah regulasi-regulasi terkait investasi asing. Ini yang telah berimbas pada sedikit tertinggalnya Indonesia,” kata James.

Tetapi sepengetahuan James, negara ASEAN lainnya juga belum memperhatikan hal ini. “Jadi saya pikir investasi adalah satu contoh yang baik. Kurang lebih semua negara ASEAN terlambat.”

 Fakta kini menunjukkan, setiap negara ASEAN berada pada tingkat perekonomian yang berbeda, berbeda pula regulasi perekonomiannya.

Menurut Arthur Appleton, jalan paling jelas terhadap semua perbedaan adalah harmonisasi. Proses ini memang sangat sulit karena harus berhadapan langsung dengan kenyataan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap negara yang berbeda. “Namun proses ini mungkin harus menjadi prioritas. Harus mencapai tingkat kepercayaan diri ekonomi yang tepat, sektor demi sektor dan terkadang produk demi produk,” ujarnya.

Prinsip lain yang bisa digunakan di ASEAN adalah saling menyadari (mutual recognition) dan kesamarataan (equivalence).

Proses integrasi ASEAN harus bermula dari kesadaran di antara negara-negara Asia Tenggara terhadap perbedaan regulasi dan prosedur teknis. Penyelarasan penilaian terhadap perbedaan harus tepat, jujur dan adil. Menurut Arthur, di sinilah peran kepercayaan diri di sistem hukum dalam proses harmonisasi.

Gagasan dasar Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah memudahkan penyediaan barang dan jasa di antara sesama negara anggota. Ini berarti negara-negara ASEAN saling berkompetisi. Kompetisi itu menurut James sesuatu yang baik, hanya saja, siapa pun pasti tidak suka jika dirinya harus terlibat langsung dalam sebuah kompetisi.

“Ini menjadi persoalan politis, termasuk bagi Indonesia dan sepuluh negara ASEAN. Jadi seluruh negara ASEAN harus memutuskan, sejauhmana kompetisi yang mereka inginkan terhadap satu sama lainnya,” ujarnya.

James yang pernah terlibat di Sekretariat ASEAN memaparkan, sepuluh negara ASEAN telah memberikan batas waktu bagi mereka masing-masing. Praktis sejak saat ini hingga 2015, setiap tahun harus ada hal yang dipersiapkan.

Tindak kriminal lintas negara

Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa dipahami sebagai sebuah kondisi sosial ekonomi di mana tidak ada lagi batas geografis. Aliran modal, tenaga kerja profesional, barang, jasa dan investasi begitu mudah melintasi batas antarnegara di Asia Tenggara.

James menyebutkan beberapa modus tindakan kriminal yang berpotensi terjadi di bidang perdagangan lintas negara, yakni penipuan. Ketika perusahaan asing ingin mengekspor barang ke Indonesia, mereka harus berasal dari salah satu negara di ASEAN. Tapi ada juga perusahaan dari luar ASEAN yang ingin mengirimkan produknya ke beberapa negara anggota ASEAN.

Sebutlah sebuah perusahaan dari luar ASEAN mengekspor produknya ke Malaysia, kemudian mengganti labelnya dengan label “buatan Malaysia.” Ketika dikatakan “buatan Malaysia” produk ini bisa datang ke Indonesia dengan kewajiban yang lebih rendah ketimbang dari negara asalnya.

Contoh modus lainnya, pabrik di Malaysia, di bawah peraturan ASEAN, harus memproduksi produk yang mengandung komponen dari Malaysia atau negara-negara ASEAN lainnya. Katakanlah sebuah pabrik di Malaysia memproduksi telepon seluler.

Aturan ASEAN mengatakan, telepon seluler ini dapat diekspor ke Indonesia dengan tarif yang lebih rendah jika datang dari ASEAN. Penerapan tarif rendah ini hanya untuk produk dari ASEAN. Setiap bagian dari telepon seluler ini datang dari Amerika Serikat. Pabrik di Malaysia hanyalah merakit komponen-komponen tersebut dan mengirimnya ke Indonesia. Dengan demikian, biaya mengekspor dari Malaysia ke Indonesia lebih murah daripada biaya mengekspor dari Amerika Serikat.

Contoh kasus pertama di atas merupakan bentuk kecurangan terhadap dokumen ekspor impor. Sedangkan contoh kedua menceritakan peraturan teknis yang mengharuskan suatu produk terdiri dari komponen yang berasal dari Asia Tenggara. Tidak mesti seluruhnya berasal dari Asia Tenggara, namun cukup komponen-komponen inti saja.

Selain bidang ekonomi, kata James, kita juga harus melihat kejahatan cyber. Para pelakunya bisa datang dari mana saja, tidak mesti berasal dari Asia Tenggara. Yang menarik dari kejahatan ini, para pelakunya terkait dengan perguruan tinggi yang kualitasnya sangat baik di bidang teknik informatika.

Arthur juga melihat tindak kejahatan lintas negara di ASEAN telah ada saat ini, seperti penyelundupan, perdagangan obat-obat terlarang dan pembajakan.

Pertanyaannya sekarang, “Apakah penyatuan ASEAN akan meningkatkan tindak kriminal?” Menurut Arthur, tergantung apa yang kita lakukan dan kebijakan yang dibangun. Faktor kerja sama antarpenegak hukum memainkan peranan penting. Singkatnya, integrasi yang semakin dalam tidak berarti permasalahan akan semakin dalam.

Arthur menyadari, ASEAN masih belum terintegrasi secara optimal, sebagaimana Uni Eropa. “Maka saya tidak mengasumsikan integrasi ini akan membawa peningkatan tindak kriminal baru. Semua pelanggaran hukum sudah ada di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana integrasi bermakna memperkuat mekanisme judisial untuk menekan tindak kriminal,” kata Arthur.

James juga menyarankan, melawan kejahatan semacam ini perlu ada kerja sama di antara aparat penegak hukum negara-negara Asean. “Jadi ASEAN harus punya aturan yang bagus sehingga polisi dari suatu negara bisa bekerja sama dengan polisi di negara lain, termasuk pula jaksa dan hakim. Dan itu adalah cara yang efektif untuk saling menolong satu sama lain,” ujar James.***

Please follow and like us:
20