Business Law

Jenthu Apolunanto Gelembung Kartu Kredit

Saat berakhir pekan di pusat perbelanjaan, penulis ditawarkan seorang sales kartu kredit dari berbagai bank yang berderet sepanjang selasar mall. Bertajuk credit card vaganza, terhitung tak kurang dari delapan bank yang bersaing ketat berebut perhatian pengunjung untuk mengisi aplikasi permohonan kartu kreditnya. Sekilas muncul pertanyaan: mengapa bank masih saja agresif menawarkan kartu kredit walaupun sudah ada peraturan pembatasan pemberian kartu kredit? Sudah siapkah bank dengan hantu kredit macet dan kejahatan kartu kredit?

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 % dalam lima tahun terakhir dan diprediksikan melebihi level tersebut di 2013. Sektor konsumsi ditengarai menyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Jumlah masyarakat kelas menengah yang bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan individu turut menyumbang pertumbuhan konsumsi. Namun, seringkali penambahan konsumsi tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan individu. Orang melirik kartu kredit sebagai sumber pendapatan konsumtif yang cepat dan menawarkan berbagai kemudahan, fasilitas dan diskon. Di balik itu, mereka tidak sadar “dicekik” oleh tingkat bunga yang tinggi. Bank menangkap tingginya tingkat konsumerisme masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Data BI menunjukkan hingga 2012, nilai transaksi yang berasal dari sekitar 15 juta kartu plastik mencapai nilai 22 miliar US Dollar. Jumlah yang fantastis. Bila menilik jumlah kepemilikan kartu di mana satu orang memiliki hingga 10 kartu kredit, maka jumlah tersebut menjadi tidak mengherankan. Bagaimana kemampuan membayar hutang si empunya kartu kredit?

Walaupun sudah ada pagar peraturan BI, seperti, kartu kredit hanya dapat diberikan kepada applicant yang sudah berusia minimal 18 tahun dengan penghasilan minimal setara 300 US Dollar; batas kredit secara gabungan tidak boleh melebihi tiga kali nominal gaji pemohon; jumlah nominal penggesek kartu kredit tetap saja tinggi. Argumentasi pemilik lebih dari satu kartu kredit sederhana, yaitu untuk berjaga-jaga mengantisipasi kebutuhan konsumsi melebihi anggaran yang dibuat.

Meski demikian, pembebasan biaya kelola kartu tahunan, berbagai tawaran diskon produk, pengistimewaan perlakukan (privilage) menjadikan mereka ingin terus mengkoleksi kartu kredit lebih dari satu terbitan bank. Bila pemilik kartu kredit tidak bisa mengontrol hasrat konsumsi dan mengoptimalkan batas maksimum belanja kartu kredit maka dipastikan hutang kartu kredit akan muncul. Demikian pula bila bank cenderung menutup mata dan mempermudah penerbitan kartu kredit seperti tidak menelisik besaran pendapatan calon debitur kartu. Bila kondisi seperti ini terus terjadi maka bukan tidak mungkin peristiwa gelembung hutang kartu kredit, seperti yang terjadi di Korea tahun 2003, dapat terjadi kembali di Indonesia.

Due dilligence
Terjadi trade off antara peraturan BI untuk membatasi penerbitan kartu kredit bank dengan makin agresifnya bank-bank menerbitkan kartu kredit. Secara makro, kondisi ini perlu disiasati dengan memperbaiki kebijakan makro ekonomi ke arah orientasi investasi meninggalkan “dukungan” terhadap sektor konsumtif, khususnya terhadap produk-produk impor. Berdirinya OJK seharusnya dapat semakin memperkuat koordinasi dengan BI sehingga melahirkan kebijakan implementatif yang membatasi peredaran kartu kredit. Terbentuknya masyarakat non tunai (cashless society) tidak berarti memperbanyak media bertransaksi tanpa ada pembatasan.

Walaupun tingkat rasio kredit bermasalah yang berasal dari kartu kredit menurun cukup signifikan dari 9 % (2009) menjadi 3,5 % (2012), derasnya arus persetujuan penerbitan kartu kredit kembali memberikan sinyal peringatan kepada otoritas pengawasan bank. Sadar bahwa jumlah calon pengguna kartu kredit berkemampuan bayar semakin menurun, maka bank berkompetisi mendapatkan kelompok pengguna loyal yang tertib melunasi/mencicil hutang kartu kreditnya. Oleh karena itu tidak heran apabila satu orang dapat memiliki sampai 10 kartu kredit.

Secara mikro, bank seharusnya benar-benar selektif memberikan kartu kredit. Pemberian gimmick di awal pengisian formulir permohonan pembukaan kartu kredit hanya merupakan langkah meningkatkan kinerja jangka pendek dalam upaya memperoleh calon nasabah sebanyak mungkin. Proses due dilligence internal bank seharusnya memproteksi bank dari risiko tidak terbayarnya hutang dalam jangka panjang. Bank seharusnya pula menerapkan prinsip know your customer (KYC) sebelum menyetujui penerbitan kartu kredit. Pengkinian data nasabah menjadi sangat penting apabila suatu saat terjadi peristiwa gagal bayar oleh nasabah kartu kredit.

Seringkali pihak yang mengatasnamakan bank menghubungi kita dan menawarkan pemanfaatan kartu kredit bank tertentu. Seringkali pula kita bertanya-tanya, dari mana si penelepon mendapatkan data nomor telepon? Tampaknya sudah menjadi kelaziman bagi para provider kartu kredit untuk saling membagi data calon nasabah potensial. Kelaziman ini sebenarnya dapat digugat mengingat aspek aturan kerahasiaan nasabah. Alih-alih argumentasi melakukan pendalaman kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan bank (wallet sizing), bank tetap saja melakukan sharing data nasabah.

Diperlukan ketegasan dari nasabah bank untuk mengajukan keberatan apabila data-datanya digunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi bank, harus ada jaminan kepastian bahwa data nasabah tidak dipergunakan secara sembarangan. Bank harus mendapatkan izin nasabah apabila akan membagi data-datanya. Menjadi kewajiban bank menjamin keamanan dan melakukan pengkinian data nasabahnya.

Lebih lanjut, perbankan harus mempunyai strategi jangka panjang untuk mengembangkan bisnis kartu kredit. Bank seharusnya mendapatkan nasabah yang mampu membayar berdasarkan analisa kelayakan kepemilikan kartu kredit yang ketat. Dengan demikian pendapatan bank tidak terganggu oleh pembentukan cadangan kredit macet. Kondisi ini sekaligus meminimalkan risiko hukum dan risiko reputasi bank, antara lain sebagai dampak negatif penagihan yang dilakukan secara tidak prosedural oleh para debt collector nakal.***

 

Foto: www.koehlerlaw.net

Please follow and like us:
17