Headline News

Perkara Korupsi Lingkungan Tidak Ada Batasnya

Akibat masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan, kabut asap terus menyelimuti sejumlah daerah di Riau terutama Kota Pekanbaru. (Antara Foto)

Jakarta – Penyidik di KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus jeli dalam menyelidik dan menyidik kasus lingkungan hidup dan harus cekatan serta kuasai persoalan. “Sebab berbeda dengan tindak pidana korupsi pada APBN. Kalau APBN kan ada batasnya, sedangkan sumber daya alam? Tidak ada batasannya,” tukas mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dalam workshop penanganan Tipikor di bidang lingkungan hidup, di hotel Atlet Century, Jakarta,Selasa (3/9) pagi, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Chandra menambahkan, kerugian negara yang disebabkan korupsi pada lingkungan hidup lebih besar nilainya dari APBN. “Selama ini orang menganggap bukan perkara korupsi karena tidak ada uang yang diambil dari APBN. Untuk itu perlu rekontruksi kerangka kejahatan di bidang LH SDA dengan korupsi,” demikian Chandra.

Pembicara lain pada kesempatan itu, mantan Kepala PPATK, Yunus Husein. Yunus yang kini menjadi staf ahli di UKP4 berpendapat, menyelesaikan masalah korupsi lingkungan hidup itu tidak gampang. “Untuk menyentuh korporasi itu masih sulit. Selain itu, gairah para penegak hukum untuk mengadili atau menyatakan korporasi bersalah itu kurang. Entah apa karena korporasi itu agak susah diperasnya?” sindir Yunus.

Yunus juga memberikan opsi kepada penegak hukum jika ingin menjerat pelaku tipikor lingkungan hidup, antara lain harus menggunakan undang-undang secara kumulatif dan tidak hanya satu undang-undang. “Alternatif lain gugatan perdata,” imbuh Yunus yang sedang ikut membantu pembahasan pembuatan pedoman pemidanaan korporasi oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Selain Chandra dan Yunus, pembicara lainnya adalah Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Bambang Hero Saharj, M.Agr. Bambang antara lain membahas tentang cara menghitung kerugian kerusakan lingkungan. “Jika segala prosedur administratif telah dilakukan, maka dalam waktu satu bulan, penghitungan selesai.

Menurut Dio Ashar Wicaksana, Plt Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), workshop ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain, akademisi, CSO, lembaga negara terkait khususnya instansi penegak hukum, seperti KPK, LBH, LSM,Perguruan Tinggi, serta Kejaksaan Agung.(Tian)

Please follow and like us:
21