Headline News

Vonis 10 Tahun di Bui Untuk Sang Jenderal

Jakarta– Sidang vonis Irjen (Pol) Djoko Susilo, dikawal ketat 84 personel polisi, satu unit barakuda dan dua alat metal detektor. Sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9) itu, dipadati pengunjung antara lain rekan-rekan Djoko sesama polisi dari tingkat bintara hingga perwira menengah, berjalan lancar. Terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi R2 dan R4 di Korlantasan Mabes Polri, tahun anggaran 2010 dan 2011 serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider kurungan enam bulan. Majelis hakim juga memerintahan agar harta kekayaan Rp 200 miliar yang menjadi barang bukti, disita untuk negara.

Majelis hakim juga menyatakan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK berupa pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, adalah hal yang berlebihan. Selain itu, hal yang memberatkan Djoko Susilo menurut hakim adalah terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi di saat negara sedang giat-giatnya menggerakan pemberantasan korupsi. “Sebagai aparat penegak hukum, terdakwa harusnya memberikan contoh yang baik kepada publik, mencederai institusi aparat kepolisian,”ujar salah satu anggota majelis hakim. Yang menarik, majelis hakim juga kerap menyebut inspektur pengawasan umum (Irwasum) Mabes Polri memiliki kaitan dalam proyek terkait. Primkoppol juga disebut memiliki peran.

Dakwaan TPPU
Dalam hal dakwaan jaksa terkait tindak pidana pencucian uang, majelis hakim sependapat. “Terhadap pendapat tim penasihat terdakwa, majelis hakim tidak sependapat. Tidak wajib membuktikan tindak pidana asal buat mengusut tindak pidana pencucian uang,” ujar Hakim anggota Ugo.

Hakim juga menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. “Terdakwa terbukti memenuhi unsur pencucian uang hasil pidana korupsi, dengan mengalih fungsikan hartanya bentuk investasi bisnis usaha, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istrinya dan keluarganya. Untuk itu kepemilikan harta tersebut, majelis menganggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat kepolisian,” ujar salah satu hakim dalam membacakan amar putusan.

Terhitung sejak periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60.000 dollar AS. Sebagai pejabat Polri ketika itu, total pendapatan Djoko hanya senilai Rp 407 juta dan penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar. Sedangkan pada periode 2010-2012, penghasilan Djoko sebagai pejabat Polri bertambah hanya sekitar Rp 235,7 juta dan penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar.

Namun, dalam periode itu Djoko telah membeli aset sekitar Rp 63,7 miliar. Dalam periode ini, Djoko menjabat sebagai Dirlantas Babinkam Polri, Kakorlantas, dan Gubernur Akpol. Majelis hakim juga menyatakan bahwa Djoko Susilo terbukti secara meyakinkan telah menerima menerima uang dari Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto senilai Rp32 miliar dalam proyek Simulator SIM tersebut.

Tim JPU KPK sendiri akan mengkaji ulang hasil vonis hakim. JPU KPK sejatinya menuntut mantan Kakorlantas itu 18 tahun pidana penjara, serta pidana denda Rp 1 miliar, subsider satu tahun kurungan penjara.”Yang pasti kami belum bisa mengatakan puas atau tidak puas terhadap putusan ini. Akan kami kaji dan bahas kembali,” ujar salah satu JPU KPK.(Tian)

Please follow and like us:
20