Headline News

Kejaksaan Miliki Pusat Pemulihan Aset (PAA) Awal 2014

Jakarta, – Sebelum 2011, mekanisme penanganan aset di Kejaksaan tidak jelas. Padahal wewenang Kejaksaan dalam penanganan aset itu besar sekali. Ketika mulai menjabat sebagai Jaksa Agung di tahun 2010, Basrief Arief langsung fokus pada penanganan aset, apalagi setelah mengetahui dan mencermati laporan internal dan hasil pemeriksaan BPK terkait penanganan aset tersebut.

Sejurus kemudian, Jaksa Agung Basrief Arief membentuk Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi. pembentuan satuan tugas ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-X-361/C/11/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi.

Satgas langsung bekerja keras dengan SDM dan dana yang sangat minim. Pada semester pertama di tahun pertama, 2011, Satgassus hanya mampu mencatatkan angka Rp. 57.213.300.000,- sebagai hasil penjualan lelang aset para pelaku tidak pidana. Sedangkan untuk setoran tunai sebagai bentuk penyelesaian administratif, angkanya hanya mencapai Rp. 4.562.179.533,-. Semester kedua hanya menghasilkan penjualan lelang aset sebesar Rp. 89.337.000.000,- dan tidak ada setoran tunai penyelesaian administratif.

Memasuki tahun 2012, Satgasus semakin menunjukkan keseriusan dalam bekerja. Meski hasil penjualan lelang aset mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar Rp. 88.846.399.000,- dan tidak ada setoran tunai penyelesaian administratif, Satgassus mampu melakukan pengalihan status aset senilai Rp. 16.788.445.000,-. Selanjutnya semester kedua 2012 (hingga 28 November 2012), Satgassus mencatatkan hasil pengalihan aset senilai Rp. 66.837.185.000,-. Angka spektakuler terlihat pada penjualan lelang aset dan setoran uang tunai penyelesaian administratif. Masing-masing berjumlah Rp. 142.092.130.322,- dan Rp. 823.926.698.477,-. Maka total hasil kinerja Satgassus yang menjadi PNBP dari tahun 2011 hingga 12 November 2012 bagi negara sebesar Rp. 1.289.603.337.332,- (Rp 1,2 Triliun).

Secara umum, tugas dan tanggung jawab satuan tugas ini adalah menangani aset pelaku tindak pidana sesuai dengan amar pengadilan untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).  Namun, tidak semua putusan pengadilan yang memuat program pemulihan aset diserahkan kepada Satgassus untuk diproses, lantaran lingkup penanganan program pemulihan asset yang ditangani satgassus sangat terbatas.

Karena Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi itu memiliki keterbasan ruang gerak, wewenang dan eksistensinya hanya bersifat sementara (ad interim) dan bisa dibubarkan kapan saja, maka Jaksa Agung bertekad meningkatkan status satgassus menjadi suatu unit permanen bernama Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA ini, harap Jaksa Agung, kelak memiliki peran, fungsi serta jejaring yang lebih luas, didukung SDM, berbasis teknologi komunikasi, serta anggaran memadai. Unsur kecepatan, efisiensi dan fleksibilitas yang menjadi tiga faktor kunci dalam penanganan aset, diharapkan pula dapat tercapai.

Kata Basrief, “Pusat Pemulihan Aset, yang saat ini sedang dalam proses inter-departemen, sebagai pengembangan Satgassus dipastikan bukan saja memiliki fleksibilitas horizontal namun juga fleksibilitas vertikal, artinya PPA ini dapat bergerak dalam struktur hirarkis mulai dari tingkat Kejaksaan Agung hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri.”

Secara de jure, lanjut Basrief, PPA merupakan unsur penunjang, namun secara de facto Pusat atau PPA ini merupakan titik pusat operasi (operational central point). Dengan PPA sebagai titik pusat operasi, upaya koordinasi antarinstansi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien karena instansi lain hanya perlu berkomunikasi dan berkordinasi dengan PPA ini walaupun masalahnya ada di berbagai yurisdiksi Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Awal 2014
Jaksa Agung menegaskan, PPA dipastikan terbentuk awal 2014 dan dapat langsung melakukan tugasnya memulihkan berbagai aset hasil kejahatan baik di dalam maupun di luar negeri. Kejaksaan RI melalui Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi juga dipastikan tidak sulit dalam kerja sama dan pelacakan aset bermasalah di luar negeri karena telah memiliki jaringan luas secara internasional, seperti PBB, jaringan Interpol, CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network).

CARIN itu organisasi informal para praktisi pemulihan aset yang disegani berbagai negara di dunia ini, berdiri 2004, berpusat di Den Haag,  dengan anggota 65 negara.  CARIN tidak menerima lagi anggota baru di luar Eropa dan Indonesia tercatat menjadi negara di luar Eropa terakhir yang diterima menjadi “Observer Member” sejak 2011.

Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung juga menjadi Presiden ARIN-AP 2014. Penetapan jabatan Presiden ARIN-AP ini ditetapkan di Seoul, Korea-Selatan, 19 – 20 November 2013 lalu di sela-sela upacara peresmian berdirinya ARIN wilayah Asia-Pasifik (AP).  Penentuan jabatan Presiden ARIN-AP ini merupakan keputusan mutlak (tanpa voting dan dipilih secara aklamasi) oleh para anggota Steering Group yang terdiri dari : Korea Selatan, Jepang, Thailand, China, Australia, Selandia Baru dan Indonesia.  Hadir juga perwakilan dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dan perwakilan CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) yang merupakan organisasi induk ARIN-AP.***

Please follow and like us:
24