Headline News

Komisioner KKRI Kamilov Kian Terpojok

Jakarta – Situasi tidak kondusif sedang terjadi di Komisi Kejaksaan RI (KKRI). Ketua KKRI Halius Hosen, berseteru dengan komisioner Kamilov Sagala. PadaSenin (20/1/14) lalu, Kamilov melaporkan Halius Hosen ke Bawaslu dan KPU,terkait pencalonan Halius sebagai calon anggota DPR RI PDIP dari Dapil I,Sumatera Barat dengan nomor urut 2.

Kamilov juga melayangkan surat kepada ke Presiden Susilo BambangYudhoyono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Hari Rabu (15/1), Kamilov melaporkan Halius pada Wakil Ketua KKRI, Prof Satya Arinanto. Pencalonan Halius menurut Kamilov sebagai “pelanggaran pakta integritas antara anggotaKKRI dan Presiden” berikut Komitmen KKRI dengan 13 Badan/Komisi/Lembaga Negara ihwal pengawasan tahapan Pemilu, Kode EtikKKRI, dan Sumpah Jabatan komisioner KKRI yang antara lain memegang teguh Pancasila, UUD 45, serta peraturan per-UU yang berlaku.

“Ya, saya mengirimkan surat kepada Presiden karena kita semua komisioner Kejaksaan, diangkat dan dilantik langsung Presiden.  Saya juga kirim surat yang sama ke Menko Polhukam karena anggaran Komisi Kejaksaan berasal dari instansi tersebut,” papar Kamilov dalam wawancara khusus dengan REQuisitore, Senin (20/1) sore.

Seharusnya menurut Kamilov, Ketua KKRI mengundurkan diri dari KKRI sejak dia memiliki niat untuk terjun ke dunia politik. “Kita memang boleh berpolitik tetapi kita harus patuhi peraturan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, ingatsumpah jabatan, ada Kode Etik KKRI dan Pakta Integritas antara komisioner KKRI dengan Presiden,” beber Kamilov.

Ironisnya menurut Kamilov, beberapa waktu lalu mantan KapusdiklatKejaksaan itu, mewakili KKRI, menandatangani kerja sama dengan Bawaslusebagai pihak yang ikut mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. “Yang semacam ini kan lucu, bagaimana bisa wasit kok ikut-ikutan jadi pemain,” ungkap Kamilov serius.

Kamilov membantah jika laporannya sebagai aksi balas dendam. Pada mulanya adalah keikutsertaan Kamilov dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Polhukam, 25 April 2013. Ketika itu Kamilov melontarkan kritik pedas kepada lembaga Kejaksaan ihwal penanganan perkara dan kualitas SDMKejaksaan, termasuk Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) di Ragunan, Jakarta Selatan.

Pimpinan Kejaksaan Agung menganggap kritikan Kamilov itu kasar, lalu mengadu kepada Ketua KKRI Halius Hosen. Mendapat pengaduan semacam itu, Halius mengajak rapat pleno yang dihadiri sejumlah komisioner, namun Kamilov tidak hadir. Rapat para komisioner yang dipimpin Haliusmenyimpulkan, kritik tajam Kamilov dikategorikan pelanggaran etik dansepatutunya disidangkan dalam forum Majelis Etik.

Sejurus kemudian Halius melayangkan dan menandatangani surat pemanggilanSidang Etik. Kamilov menolak hadir lantaran surat pemanggilannya ditandatangani Halius Hosen. Halius menurut Kamilov tidak independen dandianggap memiliki pretensi buruk terhadap Kamilov. Komite Etik, lanjutnya,memiliki komposisi tiga orang dari unsur masyarakat dan dua orang dari KKRI.Dari unsur masyarakat antara lain, Sidharta, Asep Iwan dan Nur Rochmat. Dua dari KKRI adalah pihak yang netral.

“Seharusnya surat pemanggilan untuk Sidang Etik ditandatangani Pak Sidharta (dari unsur masyarakat) bukan Pak Halius. Ada mekanismenya. Saya menolak dua nama dalam Komite Etik, Pak Halius dan Pak Nur Rochmat. Pak Nur Rochmat itu deputi di Kemenko Polhukam yang notabene adalah jaksa danjuniornya Pak Halius di Kejaksaan. Pak Halius itu bermasalah dengan saya, masak dia ikutan? Kalau Pak Sidharta dan Pak Asep Iwan ya ok,” ungkap Kamilov.

Sejak April 2013 hingga kini, Kamilov diekskomunikasikan Halius. Kamilovsemakin tidak berdaya ketika Ketua KKRI  itu memerintahkan pegawai KKRI mencabut sejumlah fasilitas dinas dari Kamilov seperti mobil dinas, memindahkan ruangan kerja resmi ke ruangan bagian keuangan hingga tidakmendapatkan tugas dan lainnya.

“Ini masalah kecil, tetapi dibesar-besarkan Pak Halius. Apa yang saya lontarkan, hanya kritikan, memang kritis dan keras karena saya pikir sudah seharusnya demikian. Saya tidak mengada-ada. Tugas KKRI ikut mengawasi lembaga Kejaksaan. Sekarang saya sendiri di KKRI.  Komisioner ada 9 orang,sebagian besar membela Pak Halius dan beberapa lagi netral. Toh saya tetapkonsisten jadi komisioner independen, kritis, dan tidak mau KKN,” tandas Kamilov.

Pria kelahiran Pekanbaru 29 Oktober 1964 itu menegaskan, tidak akan mengundurkan diri dari KKRI sampai berakhir masa kerja 2015. “Saya tidak akan mengundurkan diri karena saya tidak melakukan pelanggaran apa pun dan saya juga tidak bisa dipecat kecuali oleh Presiden,” tandas Kamilov.(Puji/Bos)