Headline News

Gratifikasi Pernikahan, Menteri Agama Sambangi KPK

Jakarta – Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2) terkait biaya nikah dan gratifikasi di Kantor Urusan Agama. “Ini merupakan pertemuan kedua kami dengan KPK, sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Menko Kesra,” ujarnya di KPK, Jakarta.

Pertemuan ini menurut Suryadharma sebagai pematangan untuk revisi PP Nomor  47 Tahun 2004 terkait tarif PNBP pada Departemen Agama. “Draft sudah dibuat berdasarkan rapat pembahasan. Untuk perkembangannya, bahasan yang mendalam terkait tarif nikah sudah dilakukan.”

Setidaknya, lanjut politisi PPP ini, ada beberapa pertimbangan untuk perubahan tarif. Mulai dari kemampuan ekonomi masyarakat dan geografis.  “Semakin tergambar kerumitan untuk menetapkan tarif pernikahan yang mendekati realitas,” sambungnya.

Menurut Adnan Pandu Praja, anggota KPK, pembahasan ini untuk mencegah terjadi kembali gratifikasi yang diterima KUA seperti yang terjadi di Kediri. “Ketika aturannya sudah berlaku secara nasional, formulanya pas. Maka gratifikasi di urusan pernikahan akan sah,” jelasnya.

“Dan persoalan terkait KUA akan terselesaikan.” (ch)

 

Foto: www.notes-setiandi.blogspot.com

Please follow and like us:
20