Headline News

Kritik Rancangan KUHP, MA Takut Ditertawakan Internasional

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengkritik pasal 250 dalam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait status putusan pengadilan. Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar mempertanyakan keberadaan pasal tersebut.

“Itu pasal aneh kalau MA tidak boleh menjatuhkan pidana tidak lebih tinggi dari (putusan) pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, judex factie,” kata Artidjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/3).

Artidjo mengatakan MA memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta. Di negara manapun, kata dia, pengadilan di atasnya memiliki kewenangan untuk meluruskan putusan-putusan yang dibuat di pengadilan di bawahnya.

“Kalau pertimbangannya salah harus diluruskan. Itu tugas hukum MA. Itu tidak masuk akal,” ujar mantan aktivis itu.

Artidjo mengatakan MA, khususnya kamar pidana ikut memberikan konsep melalui Ikatan Hakim Indonesia.

Ia pun berpendapat seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan resep itu.

“Nanti kita bisa ditertawakan dunia internasional kalau ada aturan hukumnya begitu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali berpandangan ketentuan Pasal 250 RUU KUHAP yang melarang putusan MA tidak boleh lebih berat dari putusan Pengadilan Tinggi berpotensi mengancam independensi hakim dalam memutus perkara.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengakui jika pihaknya telah menyerahkan pasal-pasal yang dianggap pihaknya berpotensi melemahkan KPK kepada presiden, DPR, dan Panja Pembahasan RUU KUHAP/KUHP.

Selain itu, KPK juga sudah membuat tim khusus untuk hal tersebut.

“Sudah, tim KPK itu terdiri dari Biro Hukum yang didukung melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah dosen-dosen pidana di 5 kota itu. Dan itu sudah disampaikan ke pemerintah hasilnya,” ujarnya. (tian)

Foto: lensaindonesia.com

Please follow and like us:
17