Headline News

Kejagung Dalami Keterlibatan Atasan PNS Dishub Tersangka Kasus Transjakarta

Jakarta – Kejaksaan Agung membenarkan telah menetapkan dua tersangka dugaan penggelembungan harga pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.

“Benar, jadi kedua tersangka tersebut pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut adalah  Drajad Adhyaksa  selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler  dan  Setyo Tuhu, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaaan Konstruksi,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyopramono kepada REQuisitoire, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/3).

Menurut Widyo, penetapan tersebut telah dilakukan penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014. “Peningkatan status ini dilakukan karena tim penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang cukup dalam dugaan korupsi mark up (menaikkan) pengadaan Bus Trans Jakarta,” imbuhnya. Menurut informasi, penetapan tersangka DA tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014 dan untuk tersangka ST  berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

“Dari hasil penyelidikan, pengadaan bus ini senilai Rp.1 triliun dan untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp.500 miliyar.”

Widyo mengatakan, tim penyidik juga sedang menyusun rencana pelaksanaan pengembangan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan pihak lain.

Ketika ditanya apakah akan ada penambahan jumlah tersangka mengingat jumlah kerugian negara dalam mega proyek ini, Widyo mengatakan, “Yang pasti kasus ini ditangani secara on the track. Terkait tersangka lain, sedang dalam pengembangan penyidikan, kami akan dalami keterlibatan yang lain. Jadi tunggu saja dulu.”

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini turut menyelidik perkara ini, Widyo menegaskan bahwa Kejaksaan yang terlebih dahulu menyelidiki kasus rasuah ini. “Yang jelas, Gedung Bundar yang telah lebih dahulu menangani kasus ini. Saya harap pihak lain menghormati Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan jika Kejaksaan sudah menyidik kasus ini, maka pihaknya akan berhenti menangani kasus korupsi ini. “Ya jika Kejaksaan sudah menyidik, maka KPK tidak menangani lagi,” ujarnya kepada REQuisitoire.

Bukti-bukti yang diperoleh KPK pun akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. “Bahan-bahan dan bukti kasus ini juga akan kami serahkan bila Kejaksaan Agung memintanya,” tuturnya.

Lebih lanjut Johan menyatakan jika KPK akan berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan untuk hal ini. “KPK yang pasti akan koordinasi dan supervisi ke Kejaksaan Agung.”

Sementara itu, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui adanya indikasi penyimpangan terkait masalah pengadaan sejumlah unit armada bus Transjakarta. “Memang ada indikasi penyimpangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ucap Jokowi.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tidak akan mengintervensi terkait nasib dua pejabat Dinas Perhubungan Pemprov.

Kejahatan terorganisir

Menurut pengamat hukum Elwi Danil, mengatakan, sejatinya tindak pidana korupsi adalah tindakan dilakukan bersama-sama. “Tidak mungkin hanya beberapa oknum saja. Apalagi dengan nilai kerugian yang begitu besar dari kasus TransJakarta ini,” ujarnya kepada  REQuisitoire.

Selain itu, peran pengambil kebijakan juga dipastikan turut andil dalam memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi. “Korupsi adalah kejahatan terorganisir. Tidak tertutup kemungkinan, dari dua tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan akan meruncing pada pemangku kebijakan dalam dinas tersebut. Jelas pegawai dengan jenjang tinggi pasti terlibat,” imbuhnya.

Elwi optimis jika penyidik Kejaksaan Agung akan membuka tabir korupsi tersebut. “Pemeriksaan dan keterangan dari dua tersangka ini akan menentukan, siapa pemangku kebijakan yang dapat jadi tersangka,” tuturnya. (tian)

Please follow and like us:
24