Headline News

Direktur BCA: BCA Tak Langgar UU Perpajakan

Jakarta – Penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT. Bank Central Asia Tbk. tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004, membuat PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA), kebakaran jenggot. “BCA tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku,” ungkap Corporate Secretary BCA, Inge Setiawati, di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4).

BCA sebagai wajib pajak, menurut Inge, telah memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya melalui prosedur dan tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Inge pun memaparkan kronologis perpajakan BCA untuk tahun fiskal 1999. “Pada 1998, BCA mengalami kerugian fiskal sebesar Rp. 29,2 triliun sebagai bentuk kerugian akibat krisis moneter,” ujarnya. Dari kerugian tersebut, kata Inge, dimaksudkan dapat dikompensasikan dengan pengasilan (tax loss carry forward) mulai tahun pajak sampai 5 tahun berturut-turut.

“Sejak tahun 1999, BCA juga sudah membukukan laba fiskal tercatat sebesar Rp.174 miliar.”

Di samping itu, berdasarkan pemeriksaan pajak yang dilakukan pada tahun 2002, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 tersebut menjadi sebesar Rp. 6,78 triliun. “Dalam nilai tersebut, terdapat koreksi yang terkait dengan transaksi pengalihan aset termasuk jaminan sebesar Rp. 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),” tuturnya. Proses dengan BPPN tersebut tertuang dalam perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No.SP-165/BPPN/0600. “Hal ini dilakukan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur Indonesia No 117/KMK.017/1999/31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999.”

Dapat diinformasikan, Menteri Keuangan pada saat itu adalah Boediono, sedangkan Kepala BPPN Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.

2003, BCA masih dipimpin oleh D.E. Setijoso sebagai presiden direktur. Selain dia, masih ada tujuh direktur lainnya, yakni Aswin Wirjadi, Jahja Setiaatmadja, Anthony Brent Elam, Suwignyo Budiman, MM Dick Noorden, Subur Tan, dan Dhalia M Ariotedjo.

Sementara itu, susunan komisarisnya antara lain, Eugene Keith Galbraith, Edwin Gerungan, Alfred H Rohimone, Suyono Sudirun, Winarto, Tonny Kusnadi, Renaldo Hector Barros, Cyrillus Harinowo. Sekarang, DE Setijoso menjabat sebagai presiden komisaris. Sementara Eugene Keith Galbraith saat ini menjabat sebagai wakil presiden direktur.

Inge melanjutkan, transaksi pengalihan aset tersebut merupakan jual beli piutang. “Namun saat itu terjadi perbedaan pendapat. Di mana Ditjen Pajak menilai transaksi tersebut sebagai penghapusan piutang macet,” ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada 17 Juni 2003, BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi yang telah dilakukan. “Keberatan yang disampaikan oleh BCA diterima Ditjen Pajak dan dinyatakan dalam SK No. KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2014,” imbuhnya. Inge menambahkan, pada saat berakhirnya masa kompensasi kerugian pajak tahun 1998, masih terdapat sisa kompensasi yang belum digunakan sebesar Rp 7,81 triliun.

“Seandainya BCA atas koreksi pajak senilai Rp. 5,77 triliun tidak diterima oleh Ditjen Pajak, maka masih terdapat sisa tax loss carry forward tersebut yang dapat dikompensasikan sebesar Rp. 2,04 triliun. Sisa tax loss carry forward tersebut tidak bisa dipakai lagi alias hangus setelah tahun 2003,” ucapnya.

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar banyak mengenai Hadi Poernomo dan penyidikan KPK. “Mohon maaf kami tidak bisa memberikan opini terkait pertanyaan mengenai HP dan penyidikan KPK,” ujar Jahja.

Jahja pun menegaskan, proses perpajakan yang ditempuh BCA tidak melanggar UU. “BCA pada tahun 2000 melakukan IPO. Sebelum IPO sudah ada tax clearance. Jadi jelas kami telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,” paparnya.

Terkait perbedaan pendapat antara Ditjen Pajak dan BCA ketika itu, Jahja berpendapat pihaknya hanya melaksanakan instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur BI. “Ketika itu BCA kepemilikan 92,8 persen adalah pemerintah. Jadi harus ikuti instruksi tersebut,” ujar mantan kepala divisi keuangan BCA pada tahun 2003 tersebut.

“Pada saat itu, pinjaman aset, restruktur, agunan dan jaminan dialihkan ke BPPN. Namun Ditjen Pajak melihat, kasus itu dianggap sebagai penghapusan. Padahal BCA telah melaksanakan surat keputusan bersama, ada bukti-bukti nyata pengalihan aset tersebut. Jika terjadi penghapusan, saldo piutang macet pasti ada di BCA. Tapi kan pas kejadian tersebut sudah pindah ke BPPN.”

Atas pengalihan tersebut, proses keberatan BCA, menurut Jahja sudah cukup kuat. “Jika sudah beralih, ya BCA gak bayar PPH dong. Gak ada lagi pajaknya.”

Ketika ditanya, apakah Menteri Keuangan saat itu mengetahui perbedaan pendapat tersebut, Jahja menjawab. “Kami tidak berhubungan dengan Menkeu. Saya tidak bisa menjawab apakah Menkeu tahu atau tidak,” jelasnya.

BCA sendiri diketahui menggunakan jasa konsultan pajak Hari Mulyanto sejak tahun 1998 hingga sekarang. “Diterima atau tidaknya keberatan kami, sebenarnya tidak masalah saat itu,” ungkapnya. Jawaban Jahja ini sedikit seperti cuci tangan atas dugaan kasus penyuapan terhadap Hadi Poernomo.

Atas kasus ini saham BCA pada perdagangan pagi ini dibuka langsung terkoreksi 225 poin atau 2,01 persen menjadi Rp. 10.950 per lembar saham. Adapun harga saham BCA pada penutupan perdagangan kemarin berada pada level Rp. 11.175 per lembar saham. Namun, pada pukul 10.00 WIB hari ini, harga saham perseroan sedikit menguat dibanding pembukaan pagi tadi menjadi Rp. 11.000 per lembar saham. Saham BCA pada pukul 10.00 WIB tercatat ditransaksikan sebanyak 495 kali. Nilai transaksi mencapai Rp. 79,14 miliar dengan volume sebanyak 7,195 juta saham.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hadi Poernomo mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Dari hasil ekspose (gelar perkara) yang dilakukan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK, bersepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poernomo – Red) selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia periode 2002-2004 dan kawan-kawan sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/4).

Pada Juli 2004, Hadi memerintahkan Direktur PPh untuk mengubah kesimpulan keberatan wajib pajak BCA yang sebelumnya menolak menjadi menerima seluruh keberatan. Akibatnya, surat keberatan pajak atas transaksi penjualan non perfoming loan (NPL) sebesar Rp. 5,7 triliun tersebut disinyalir merugikan negara senilai Rp. 375 miliar. Hadi pun terancam menghuni penjara selama 20 tahun. (Tian)

 

Foto: www.regus.com