Headline News

Ditjen Pajak, Sang Institusi Basah

Jakarta – Menurut pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, sebuah institusi bernama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan 32 ribu pegawai memiliki kewenangan besar. “Institusi ini pun cukup basah, di mana 75% penerimaan negara berasal dari Ditjen Pajak,” ujar Yustinus, di Jakarta, Selasa (21/4).

Dari sekian kasus yang membelit negeri ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini. Dari sejak dahulu, Departemen yang satu ini memang terkenal sarat dengan permainan antara para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini atau bahkan sudah menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Berbicara kasus penyelewengan pajak yang kerap terjadi, Yustinus berpendapat tak lepas dari peran wajib pajak dan juga pejabat pajak itu sendiri. “Ini bukti dari sistem rekrutmen mutasi promosi yang subyektif,” ucapnya.

“Alhasil, banyak pejabat berwenang memperkaya diri sendiri dalam kasus pajak.”

Berbagai modus melakukan penilepan uang pajak yang seharusnya masuk ke kas negara untuk kemakmuran rakyat, dikatakan Yustinus cukup beragam. “Mulai dari restitusi fiktif dengan cara melakukan transaksi fiktif yang melahirkan faktur fiktif, mengurangi atau menghapuskan tagihan wajib pajak, memanfaatkan fasilitas sunset policy bagi yang belum memenuhi syarat, melalui permainan dengan oknum pengadilan pajak yang memutuskan wajib pajak, di mana pajak yang dibayar lebih kecil dari pajak yang harus dibayar dan mereka berdamai dengan petugas pajak tentang kewajiban yang harus dibayar.”

Tak hanya itu, kinerja Pengadilan Pajak juga dijadikan catatan penting untuk diawasi. Menurutnya, dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif tentu diukur melalui rasio penyelesaian perkara. “Hingga 31 Oktober 2013, sisa berkas yang belum diputus sebesar 10.711 dari jumlah berkas 16.341 di tahun 2013. Artinya tunggakan masih cukup banyak. Hal ini tentu dipengaruhi banyak faktor seperti keterbatasan jumlah hakim pajak, kompleksitas perkara, lamanya pembuktian, dll.,” tegasnya.

Secara kualitatif, imbuhnya, bisa diukur dari kualitas putusan. Kualitas sulit diukur karena sejauh ini belum ada eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Pajak. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali ke MA pun tidak dapat dijadikan ukuran kualitas putusan karena akhir-akhir ini Ditjen Pajak cenderung mengajukan PK atas putusan yang memenangkan wajib pajak (pemohon banding/ penggugat) tanpa menganalisis lebih jauh substansi putusan.

“Tapi saya menilai kualitas putusan masih perlu ditingkatkan. Ke depan, perlu dibentuk desk khusus yang butuh kompetensi spesifik seperti pajak internasional dan transfer pricing,” usulnya.

“Hal yang masih rancu adalah apakah Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang mandiri seperti pengadilan tipikor, pengadilan anak, dll, ataukah ia berada di bawah peradilan TUN. UU No 14 tahun 2002 perlu disinkronkan dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,” tegasnya.

“Secara normatif hakim pajak saat ini seharusnya lebih independen dibanding dulu ketika masih BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan). Yang menjadi persoalan memang soal pengawasan. Mengingat sengketa pajak sifatnya spesifik dan sangat teknis, tidak banyak hakim agung di MA yang memahami ini sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan,” imbuhnya.

Menanggapi fakta bahwa hakim di Pengadilan Pajak adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan hakim karier yang ingin menjadi hakim Pengadilan Pajak harus mengikuti ujian negara yang diadakan Ditjen Pajak, ia mengakui fakta ini mendatangkan dilema. “Benar bahwa pajak dan bea cukai adalah hak yang spesifik dan mengandaikan kualifikasi teknis yang memadai. Tetapi itu bukan alasan untuk memberi keistimewaan pada pihak tertentu menjadi hakim pajak. Di atas segalanya, moralitas dan imparsialitas hakim lah yang menjadi persoalan umum peradilan kita.

“Toh mereka yang bukan mantan pegawai pajak atau bea cukai pun dapat belajar soal-soal teknis. Yang terpenting adalah kualitas moral termasuk integritas. Selebihnya bisa diselesaikan secara teknis. Selain hakim karier, menurut saya perlu dibuka dalam arti seluas-luasnya seleksi ini, termasuk batasan minimal usia hakim pajak diturunkan menjadi 40 tahun. Saya kira akan makin banyak praktisi dan akademisi yang bisa ikut seleksi dan kualitasnya cukup bagus,” pungkasnya.

Peran dan fungsi pajak, terutama di Indonesia yang katanya demokratis, tidak dimungkiri lagi menjadi sesuatu yang sentral dan penting. “Melihat sentralitas peran dan fungsi pajak ini, kita patut menuntut konsep apa yang dimiliki para politikus di Senayan,” jelasnya. Hal ini dikatakan Yustinus mengingat hampir tidak ada partai politik yang memiliki agenda konkret dan substansial dalam sistem perpajakan nasional.

“Apabila ini tidak dapat dipenuhi,  pasti muncul tindakan melemahkan institusi pajak dengan dalih memberantas mafia perpajakan.”

Yustinus mengatakan, jaminan apa yang dapat diberikan bahwa sistem perpajakan akan menjadi lebih baik? Dan siapa yang dapat mengontrol ikhtiar mulia memberantas mafia perpajakan ini pada gilirannya tidak menciptakan praktek mafia baru? “Lebih buruknya, tatanan yang ada tidak diobrak-abrik demi hasrat politik yang kerdil, partikuler dan sangat bersifat jangka pendek,” ucapnya.

Satu hal penting yang perlu dikritik adalah legitimasi etis.  “Dimensi etis pajak menjadi penting dielaborasi. Penghindaran pajak bukan sekadar persoalan ekonomi dan keuangan, tapi lebih-lebih masalah moral karena menghilangkan potensi perbaikan kesejahteraan bagi orang banyak,” imbuhnya.

Jika demikian halnya, bagaimana kita memastikan aspek keadilan sosial, transparansi, dan pertanggungjawaban publik.

Cara paling efektif dan masuk akal adalah politikus atau pejabat harus bersih dan bebas dari persoalan pajak. “Politikus maupun pejabat yang terbukti tidak patuh pajak harus sukarela untuk dikenai sanksi, termasuk, jika tindakannya berpotensi merugikan keuangan negara, harus disidik sesuai dengan Pasal 39 UU KUP dengan ancaman pemidanaan,” pungkasnya. (Tian)

Foto: www.pajak.go.id

Please follow and like us:
0