Headline News

KPPU Menghukum Denda 1 Miliar Kepada PT. Tiara Marga Trakindo

Jakarta – Majelis Komisi KPPU menghukum PT. Tiara Marga Trakindo berupa denda sebesar Rp. 1 miliar setelah Ketua Majelis R. Kurnia Sya’ranie membacakan Putusan perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. HD Finance, Tbk. oleh PT. Tiara Marga Trakindo, Rabu (4/6) kemarin.
Majelis Komisi memutus Terlapor, PT. Tiara Marga Trakindo, terbukti melakukan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. HD Finance, Tbk. selama kurun waktu 41 (empat puluh satu) hari.
Fakta di persidangan menunjukkan, nilai aset Terlapor dan PT. HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp. 30.891.691.813.936. Sedangkan nilai penjualan Terlapor dan PT. HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp. 24.518.222.804.928. Nilai aset ini melebihi threshold sebesar Rp. 2,5 triliun dan nilai penjualan tersebut juga melebihi threshold, yakni sebesar Rp. 5 triliun. Dengan demikian terbukti nilai aset dan nilai penjualan Terlapor dan PT. HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu untuk kewajiban notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.
Majelis Komisi pun berkesimpulan, terbukti telah terjadi pengambilalihan saham PT. HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas PT. HD Finance, Tbk. tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT. HD Corpora kepada PT. Tiara Marga Trakindo sebagai Pengendali baru.
Dalam persidangan juga diungkap, PT. Tiara Marga Trakindo telah melakukan Konsultasi dengan Komisi terkait Rencana Pengambilalihan Saham PT. HD Finance pada 14 Januari 2013. Saat itu, KPPU menyampaikan, tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut. Namun kesimpulan konsultasi tersebut tidak menghapuskan kewajiban formil Terlapor untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah tanggal Surat Keterbukaan Informasi Publik. Keterlambatan ini bukan merupakan hal yang disengaja.
Majelis Komisi juga membuktikan adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU terhitung setelah disampaikannya Surat Keterbukaan Informasi Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengambilalihan saham yaitu selama 41 hari.
Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Menyatakan bahwa PT Tiara Marga Trakindo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. (Desi/Praz)

Please follow and like us:
17