Headline News

Isu Pemberantasan Korupsi Masih Sebatas Retorika dan Jargon Semata

 

FORMAPPI

Jakarta. – Harus diakui, kampanye yang terus dilakukan pasangan capres-cawapres beserta tim suksesnya sejauh ini belum menggali isu korupsi dalam komitmen yang tegas. Meski janji akan adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kerap terdengar dari masing-masih kubu, namun komitmen konkret untuk membentuk pemerintahan yang berintegritas tak terlihat.

Ketua Formappi, Sebastian Salang, menegaskan komitmen bisa membantu pemilih dalam menaruh kepercayaan pada capres-cawapres dalam pemilu. Sikap tegas mereka akan memudahkan publik dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang baru.

Ia menengarai, ada kesan, capres dan cawapres terjebak dalam retorika dan jargon-jargon kampanye. Selain itu, visi-misi dan program pasangan capres-cawapres kedua kubu belum memperlihatkan sikap tegas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sebagai salah sati institusi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi kerap diganggu oleh keinginan sekelompok orang yang tidak menginginkan KPK berdaya guna dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Tim Sukses Bidang Hukum Prabowo-Hatta, Habiburrahman menegaskan bahwa kubu Prabowo-Hatta membantah bahwa koalisi gemuk yang juga dimasuki PKS ini mau melemahkan KPK. “Yang saya tangkap tidak memperlemah KPK, tetapi memperkuat KPK,” tegasnya.

Ia menegaskan dokumen visi-misi Prabowo-Hatta sah dan resmi untuk semua partai pendukung, termasuk PKS. “Kalau PKS dikatakan melakukan pelemahan terhadap KPK harus dilihat konteksnya,” imbuh Habiburrahman dalam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bertajuk “Komitmen Capres dan Cawapres dalam Pemberantasan Korupsi” di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (1/7) sore.

Prabowo-Hatta, tandasnya, menekankan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak semata-mata dipundak KPK, namun harus adanya sinergi dalam pemberantasan korupsi dengan  institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Jika institusi kepolisian dan kejaksaan  diperkuat maka kedepannya pemberantasan korupsi dapat dieleminir.

Sementara itu, Tim Sukses Bidang Hukum Jokowi-JK, Taufik Basari menegaskan KPK memang harus independen. KPK menjadi tumpuan dan harapan publik dalam praktik pemberantasan korupsi. Sebagai ujung tombak upaya pemberantasan korupsi, sudah selayaknya KPK melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK dan lain sebagainya.

“Kita mendorong adanya sinergi dan koordinasi dari yang seharusnya terukur dan bisa dievaluasi indikator keberhasilannya,” pungkasnya. (Aan).

Please follow and like us:
20