Headline News

Amandemen Lagi UUD 45 dan Perkuat Wewenang Kejaksaan

JA-Seminar BidakaraJakarta. – Peran dan fungsi kejaksaan harus diperkuat. Penguatan tersebut tidak hanya jaksa agung yang harus berasal dari pejabat karir, tetapi peran dan fungsinya sebagai central autority (CA) dan eksistensinya sebagai satu-satunya lembaga penuntutan, harus benar-benar eksplisit dalam UUD 45. Kejaksaan juga harus segera berubah, jaksa agungnya harus “gila” memiliki integritas yang baik.

Pernyataan sebagaimana di atas, disampaikan Romli Atmasasmita, Bambang Kesowo, Indrianto Seno Adji, Satya Aryananto dan Fachry Hamzah dalam Seminar Nasional dengan topik, “Posisi Ideal Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan R.I Berdasarkan UUD NKRI 1945” di Hotel Bidkara, Jakarta Selatan, hari Kamis, (26/7) dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-54 Tahun 2014.

Romli yang merupakan guru besar emeritus hukum pidana dari Universitas Padjajaran, Bandung, menegaskan, jabatan jaksa agung harus berasal dari karir. Jangan lagi berasal dari nonkarir apalagi dari partai politik. “Kejaksaan itu lembaga negara yang setingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun kejaksaan itu berada di bawah presiden, tetapi jaksa agung tidak bisa setingkat menteri dan jaksa agung dan kejaksaan harus independen, bebas dari segala macam intervensi kekuasaan,” ungkap Romli yang juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki).

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indrianto Seno Aji sependapat dengan Romli Atmasasmita, baik peran-fungsi serta eksistensi jaksa agung/lembaga kejaksaan, maupun jabatan jaksa agung. Indrianto lalu membuat perbandingan sederhana. Kata Indrianto, “Tentu saja yang ideal itu anak kandung daripada anak angkat. Jaksa agung karir itu lebih baik daripada nonkarir. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau jaksa agung dipegang jaksa agung nonkarir, cenderung tidak independen atau cenderung melakukan intervensi.”

Pakar Hukum Tata Negara dari Unversitas Indonesia, Satya Aryananto, idem ditto dengan Romli dan Indrianto. Hanya saja Satya yang juga Wakil Ketua Komisi Kejaksaan berpendapat, sebenarnya independensi lembaga kejaksaan sudah diterapkan. Memang, Satya mengakui, masih ada bentuk intervensi kekuasaan, tetapi sebenarnya sudah banyak jaksa di daerah termasuk kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi bahkan termasuk pejabat kejaksaan agung di pusat, telah menjalankan tugasnya secara independen dan menjauhkan segala bentuk intervensi.

Meski sepakat memperkuat peran, fungsi dan wewenang lembaga kejaksaan, Bambang Kesowo, justru tidak menyebutkan secara tegas terkait polemik jaksa agung karir dan nonkarir. Bambang menyebutkan, jaksa agung itu harus memiliki integritas yang baik. “Memang, tidak realistis, kalau jaksa agungnya dari luar, namun jabatan wakil jaksa agung, harus benar-benar dikunci (jaksa karir),” ungkap Bambang yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

 

Kejaksaan dan konstitusi

Romli, Indrianto, Satya, Bambang dan Fachry juga memiliki pendapat yang sama agar peran, fungsi dan wewenang lembaga kejaksaan harus masuk dalam konstitusi atau UUD 1945. Kelimanya berharap agar presiden, wakil presiden, DPR, DPD, Menteri Hukum & HAM yang baru mendatang, berikut elemen lainnya, seperti LSM dan media massa, diharapkan bahu-membahu mendorong amandemen UUD 1945, terutama memunculkan pasal yang terkait peran, fungsi, eksistensi, serta wewenang kejaksaan yang lebih kuat.

Indrianto menguraikan, di dalam amandemen itu nanti, harus dipertegas bahwa lembaga kejaksaan adalah central authority atau CA yang merupakan domain-nya. Di dalam konstitusi baru, harus juga dipertegas terkait wewenang kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tertinggi. “Terkait CA, teknis yudisial dan yang terkait dengan hal yang mikro, itu menjadi wewenang kejaksaan, sedangkan hal yang makro dan administratif okelah menjadi wewenang Kementerian Huku dan HAM. Jaksa Agung harus menjadi pimpinan tertinggi central authority dan Menteri Hukum & HAM menjadi wakilnya,” papar Indrianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Fachry Hamzah, kemudian berjanji memperjuangkan penguatan lembaga kejaksaan. “Masak wewenang penuntutan ada di lembaga lain seperti KPK. Kejaksaan itu lembaga penuntutan tertinggi dan wewenang penuntutan itu harusnya hanya ada di lembaga kejaksaan. Saya ingin jaksa agung (mendatang), kalau bisa sedikit “gila” harus berwibawa dan berani,” tukas Fachry yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan seminar, Jaksa Agung antara mengatakan, seminar atau diskusi merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap institusi Kejaksaan dan khususnya terhadap upaya menjadikan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Apa yang menjadi harapan berbagai kalangan, mengenai kedudukan Kejaksaan tersebut, menurut Basrief, merupakan cita-cita seluruh aparatur kejaksaan, yaitu harapan agar kejaksaan menjadi institusi yang kuat, independen, dan bermartabat.

“Sehingga kita patut mengapresiasi forum seperti ini yang membahas mengenai masa depan kejaksaan, bukan hanya untuk kebaikan institusi kejaksaan itu sendiri melainkan juga untuk kepentingan yang lebih besar yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” demikian jaksa agung.

Seminar dipandu presenter Metro TV, Fifi Aleyda Yahya, dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, baik dari kalangan internal Kejaksaan, kalangan Akademisi maupun praktisi hukum, dari Jakarta maupun dari sejumlah daerah. Selain kelima pembicara yang disebutkan di atas, pembicara lainnya adalah advokat senior Adnan Buyung Nasution, namun sayang, REQuisitoire terlambat hadir, sehingga tidak dapat menyimak isi pembicaraan mantan jaksa tersebut. Begitu selesai menjadi pembicara pertama, Buyung langsung meninggalkan seminar.***(Bosko)