Headline News

Negara Jangan Golput di Karawang!

negara jangan golput di karawang

Jakarta – Tim AdvokasiPetaniKarawang dariPBHI Jakarta menuntut pihak PT. Agung Podomoro Land (APL) dan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) harus segera meninggalkan tanah milik petani yang tidak bersengketa, khususnya para petani di Wanasari dan Wanakerta, dalam konflik tanah yang melibatkan dua perusahaan tersebut dengan warga setempat di Karawang.

Dalam siaran persnya Minggu (13/7) kemarin, PBHI Jakarta juga meminta Kapolri menarik pasukan Brimob dari tanah milik para petani di Teluk Jambe, khususnya Wanasari dan Wanakerta, Karawang yang tidak terkait dalam sengketa tanah. Selain itu, Kapolres Karawang diminta harus segera mengusir preman-preman bayaran yang tidak punya kepentingan hak atas tanah yang berada di wilayah tanah milik para petani di Wanasari dan Wanakerta.

Melalui EkaPrasetya, pengacara publik PBHI Jakarta, para petani di kedua daerah tersebut meminta negara tidak “golput” untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan, konflik berdarah di Karawang.

Tuntutan ini terkait dengan perampasan tanah para petani di Teluk Jambe, Karawang oleh PT. SAMP dan PT. APL. Kini para petani tersebut hidup dalam tekanan intimidasi dari para preman yang sengaja disewa. Para preman melakukan sweeping terhada para petani yang hingga kini masih tinggal di tanah mereka sendiri. Suasana semakin mencekam lantaran aparat Brimob bersenjata lengkap masih menjaga tanah milik para petani tersebut.

Para petani telah berunjuk rasa dan beraudiensi langsung di Mabes Polri, Kompolnas, Bupati Karawang dan Pengadilan Karawang. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Aksi intimidasi dan perampasan tanah masih terus berlangsung. Para petani dilarang memasuki lahan miliknya sendiri.

Eka menjelaskan, tanah-tanah milik para petani ini jelas dinyatakan bukan objek dalam sengketa dan tidak boleh dieksekusi berdasarkan PutusanKetuaPengadilanNegeriKarawang.Eksekusilahan yang disengketakan dilakukansesuaidenganSuratKetuaMudaPerdata MA tanggal 15 Januari 2013 No.04/PAN.2/XII/357SPK/PDT/ 2012  perihalpetunjukpelaksanaanputusan No.160.PK/Pdt/2011. (Praz)

Please follow and like us:
0