Headline Special Report

Dan Berceritalah Indonesia Tentang Nasib Hutannya…

Sebuah dialog antara Indonesia, yang diwakili oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan Inggris terjadi di London pada awal Februari 2014.  Chuck Suryosumpeno bersama tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkesempatan presentasi di Lokakarya Chatam House atau The Royal Institute of International Affairs tentang kejahatan finansial di sektor kehutanan. Artikel ini merupakan laporan dari Chuck Suryosumpeno yang diolah oleh Retno Kusumastuti.


Chatham House yang berdiri sejak 1920, juga  dikenal  sebagai  The  Royal  Institute of International Affairs, adalah sebuah lembaga nirlaba non pemerintah (NGO) terpandang, berbasis di London yang bertindak sebagai world think-tank, memiliki misi menganalisa dan mempromosikan berbagai isu dan peristiwa terkini yang terjadi di dunia internasional. Chatham House dahulu dikenal sebagai Chatham House Ruleuntuk memastikan free and open debate di seluruh dunia, berasal dari nama bangunan rumah abad 18 yang terbaik di wilayah Saint James Square, didesain oleh Henry Flitcroft dan pernah ditempati oleh 3 Perdana Menteri Inggris, termasuk William Pitt, yang kemudian dikenal sebagai Earl of Chatham I.

Sebagai lembaga independen, Chatham House lebih fokus membantu NGO (Non Government Organization) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yangmembahas berbagai isuterbaru terkait perkembangan yang terjadi berdasarkan pengamatan serta tinjauan dari berbagai organisasi yang menjadi anggota lembaga ini (International Studies). Chatham Housetidak mendapatkan bantuan resmi dari lembaga pemerintahan manapun, walaupun ada beberapa di antara beberapa departemen dalam pemerintahan negara tertentu yang membantu pembiayaan proyek tertentu terkait kepentingan masyarakat mereka. Penelitian yang diadakan oleh Chatham House berkisar pada: energi, lingkungan hidup dan pendayagunaan sumber daya alam, ekonomi internasional, keamanan internasional, penelitian regional dan hukum internasional.

AdalahUKP-PPP (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) sebuah unit kerja, dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto, berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, unit ini bekerjasama dengan wakil presiden dan berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memiliki wewenang, sesuai pasal 3 Perpres 54/2009, untuk memperoleh informasi dan dukungan teknis dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), serta pihak lain yang terkait. UKP-PPP didukung Kedutaan Besar R.I di London, berhasil menjembatani komunikasi dengan Chatam House, sehingga Chatham House membuka diri untuk mendukung pemerintah Indonesia terkait berbagai hal yang saat ini menjadi fokus pembicaraan dunia internasional.

Tema workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini adalah tentang penegakan hukum pada sektor kehutanan yang terkait dengan kejahatan ekonomi. Chatham Housemengundang unsur pemerintah Indonesia serta beberapa negara lainnya serta lembaga swadaya masyarakat yang dianggap sebagai pemerhati hutan, antara lain:  pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kejaksaan Agung R.I, PPATK dan Ditjen Pajak. Hadir pula perwakilan pemerintah Jersey, Guernsey, Inggris Raya, British Virgin Island, Pihak NGO atau LSM, antara lain: Ecological Justice Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Forest Watch (IFW), Kata Data dan ULU Foundation United States of America.

HUTAN KITA MENUNGGU DIBELA

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa penegakan hukum pada sektor kehutanan hingga saat ini belum dilakukan dengan optimal di Indonesia. Kejaksaan R.I sebagai “Center of Criminal Justice System” di Indonesia dituntut untuk segera mengupayakan  berbagai cara melakukan optimalisasi penegakan hukum, sebelum hutan kita porak-poranda. Tuntutan ini muncul mengingat penegakan hukum pada sektor kehutanan masih sangat minim. Selama ini para penegak hukum belum mampu menangkap dan mengadili pemodal atau pemilik usaha pembalakan liar. Orang-orang ini seakan kebal hukum dan bebas berkeliaran.

Chatham House mencatat di tahun 2009, setiap dua detik dunia ini kehilangan hutan yang digunduli secara brutal setara dengan luas lapangan sepak bola!

Kegiatan pembalakan hutan disinyalir 90%-nya ilegal dan tidak main-main pertahunnya dapat berkisar antara 10-15 miliar dolar AS. Sungguh angka yang sangat fantastis karena studi sebelumnya yang dilakukan oleh UK Tropical Forestry Management Programme bekerjasama dengan pemerintah Indonesia di tahun 1998 mencatat nilainya masih sekitar 365 juta dolar AS. Kerugian tersebut belum termasuk hilang dan punahnya keanekaragaman hayati. WWF bahkan mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati tertinggi di dunia! Tercatat 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia berada di hutan Indonesia. Di lain pihak, penegakan hukum seakan berjalan terseok seiring banyaknya pejabat korup di berbagai negara  dunia.

Chatham House mencoba menginisiasi kerjasama dan komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat pemerhati hutan yang selama ini terkadang dianggap sebagai “musuh” para pemangku kebijakan serta penegak hukum.

Sejak 2001 Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan sampai dengan 26 persen pada tahun 2020. Salah satu program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan berbagai cara, salah satu yang paling anyar adalah mekanisme REDD+. Dengan mengimplementasi REDD+, Indonesia akan layak mendapatkan pembayaran finansial berdasarkan kredit karbon dari hutan. Mekanisme REDD+ diharapkan dapat mengurangi kegiatan pembalakan liar dengan menciptakan insentif keuangan untuk mendorong kepatuhan hukum. Namun itu baru akan terjadi di tahun 2020. Lalu bagaimana dengan saat ini? Kenyataannya tidak ada insentif khusus pada perkara kehutanan, yang tidak bisa disangkal, membutuhkan biaya sangat besar terutama saat para penegak hukum dituntut untuk melakukan pembuktian.

Mampukah para pemangku kebijakan melaksanakan tindak lanjut dari inisiasi yang telah dilakukan oleh Chatham House saat rezim berganti ? Karena hutan kita sedang menunggu dibela…. ***

 

 

Please follow and like us:
20