Business Law

Aturan Hukum Ahli Waris

Tanya:

Perkenankanlah saya, Aurelia Santoso, tinggal di Jakarta Utara, ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Saya anak ketiga dari lima bersaudara, anak dari Bapak dan Ibu Santoso. Kedua orangtua saya telah meninggal dunia secara bersamaan dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu, dengan meninggalkan sejumlah aset berupa saham, deposito, beberapa hektar tanah di Kalimantan dan sebuah bangunan rumah di Bogor. Saat 10 tahun yang lalu, saya masih duduk di bangku SMA dan buta hukum.

Kini saya memerlukan sejumlah dana untuk membiayai kuliah adik-adik saya, dan ingin melakukan klaim aset-aset orangtua saya tersebut. Namun sayangnya, kedua kakak saya (keduanya laki-laki), menolak klaim aset tersebut, terutama tanah dan bangunan. Karena menurut mereka, ibu dan ayah saya berpesan bahwa kami keturunan perempuan tidak berhak atas haris waris tersebut. Belum lagi ketika saya ingin lihat sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, kakak saya menolak karena beliau mengatakan sudah hilang dan sudah diganti atas nama dirinya. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

Aurelia Santoso,

Jakarta Utara

 

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan Ibu saya ingin mengasumsikan beberapa hal :

–        Pesan yang Ibu Santoso sampaikan tidak dinyatakan dalam wasiat otentik. Hanya berupa pesan-pesan yang sistemnya mouth by mouth.

–        Belum pernah dilakukan penelusuran ke badan pemerintahan manapun sehingga belum ada bukti kepemilikan apapun terkait kepemilikan atas tanah dan bangunan aset dari Bapak dan Ibu Santoso.

–        Orangtua Saudara menikah tidak menurut Islam, sehingga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terkait pewarisan

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa hanya harta benda serta hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan. Bentuk harta benda, hak dan kewajiban tersebut bukan saja aktiva namun juga pasiva. Untuk itu, ketika pewaris meninggal merupakan hak dari ahli waris untuk menuntut atau menolak semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisa tersebut (lihat Pasal 834 KUHPerdata).

Terdapat 3 (tiga) syarat terbukanya warisan, antara lain adanya orang yang meninggal, harus dilahirkan hidup atau dianggap sebagai subyek hukum pada hari kematian pewaris, serta ahli waris tersebut patut menerima pewarisan.

Pertama-tama, perlu saya gariskan bahwa menurut J. Satrio, dalam hukum waris, ditinjau dari bentuk formilnya, sebuah testamen merupakan suatu akta yang harus memenuhi syarat Undang-Undang (dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan secara materiil, testamen merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru dapat mempunyai akibat sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Menurut Pasal 931 KUHPer, surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta terbuka atau akta tertutup. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris. Sedangkan surat wasiat terbuka dibuat di hadapan notaris, surat wasiat tertutup pada saat penyerahaannya, pewaris harus menandatangani penetapan-pentapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya. Adapun kertas yang memuat penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada notaris di hadapan saksi untuk dibuat akta penjelasan.

Untuk itu, jika pesan yang Ibu Santoso sampaikan hanya mouth by mouth, maka tentunya hal tersebut mengakibatkan surat wasiat yang diduga disampaikan dengan lisan menjadi batal dan tidak berlaku. Sehingga pembagian waris akan mengikuti sistem yang dianut, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saat pewaris meninggal, tentunya dengan seketika hak atas waris bagi ahli waris muncul. Kemunculan ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Di sini, notaris akan menyelidiki ada tidaknya wasiat bagi masing-masing ahli waris melalui pengecekkan di Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian Hukum dan HAM. Perlu diketahui, walaupun sudah 10 tahun yang lalu, namun penghitungan siapa saja yang tampil sebagai ahli waris yang sah adalah pada saat kedua orangtua Saudara meninggal, bukan saat surat keterangan waris dibuat.

Siapa sajakah yang dapat menjadi ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Terdapat 4 penggolongan yang secara berjenjang berhak tampil sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini yang perlu menjadi sorotan adalah golongan pertama. Golongan pertama tersebut terdiri dari suami/istri pewaris yang hidup lebih lama (dalam hal ini berlaku prinsip bahwa jika terjadi mati bersama, maka si istri/suami tidak dapat saling mewarisi). Selain itu, pada golongan pertama ini terdapat anak dan keturunan terus ke bawah.

Kesimpulannya, secara pewarisan wasiat orang tua Saudara tidak sah dan ahli waris golongan pertama (anak atau keturunannya) dapat tampil sebagai ahli waris.

 

Terkait Hilangnya Sertifikat

Diasumsikan kakak Saudara benar-benar tidak menemukan sertifikat tersebut. Jika hal itu terjadi, kakak Saudara tidak dapat serta-merta mengklaim bahwa sertifikatnya dapat diatasnamakan dirinya. Sebab, jika para ahli waris ingin mengurus setifikat yang hilang maka dapat melalui prosedur tertentu.

Adapun prosedur yang dimaksud adalah dengan melalui instansi Badan Pertanahan Nasional. Prosedur tersebut meliputi pula pengukuran ulang ke lokasi oleh BPN, pengumuman yang dilakukan BPN di berbagai media, pula verifikasi data pemilik dan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian terkait sertifikat yang hilang. Dalam hal ini, Saudara harus membuktikan bahwa Saudara dan adik-kakak adalah ahli waris yang sah, dengan surat keterangan waris.

Untuk keamanan, Saudara juga dapat memblokir sertifikat dengan melampirkan data-data yang diperlukan (seperti fotokopi sertifikat dan identitas pemilik) ke Kepala Kantor Pertanahan. Ketika surat blokir sudah diterima oleh BPN dan dicatatkan dalam buku tanahnya saat itu pula sertifikat Saudara sudah aman, sehingga tidak dapat dilakukan proses apapun sampai ada permohonan sertifikat pengganti. ***

 

 

Please follow and like us:
17