Headline News

Dalami Keterlibatan Oknum KY, Kejagung Akan Kaji Putusan Al Jona

Tony SpontanaJakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengapresiasi putusan hakim yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada mantan PNS Komisi Yudisial (KY). Selain penjara, Al Jona juga dihukum membayar denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan serta uang pengganti senilai Rp.4,5 miliar.

“Saya mengapresiasi putusan tersebut. Hukuman yang tak terpaut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, secara normatif JPU tidak perlu banding,” kata Tony di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Sebelumnya, penuntut umum Nopita Roentrianto menuntut Al Jona dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsidiar enam bulan kurungan. Selain itu, Nopita meminta majelis menghukum Al Jona membayar uang pengganti Rp4,509 miliar.

Meski demikian, kata Tony, JPU harus mengkaji secara cermat putusan tersebut. “JPU harus mencermati pertimbangan hakim pula sebelum menentukan sikap banding atau tidak,” jelasnya.
Ketika ditanya akankah ada penyelidikan baru untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, mengingat dalam putusan hakim menyebutkan daftar rekapitulasi pembayaran UPP, UPS, ULP dan ULS yang telah dimanipulasi dengan cara dinaikkan jumlahnya diserahkan terdakwa ke Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, dimana itu semua untuk ditandatangani sebagai dasar bagi bendahara pengeluaran bersama dengan kuasa pengguna anggaran menerbitkan cek penarikan uang dari rekening KY di BRI cabang Jakarta Veteran untuk dipindahbukukan ke rekening masing-masing penerima, Tony mengatakan, “Kita akan pelajari itu,” tandasnya.

Senada dengan Kejaksaan, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri juga mengapresiasi putusan tersbeut. “Vonis hakim sudah sesuai tuntutan jaksa. Saya pikir JPU takkan mengambil kasasi, mengingat lebih dari 2/3 tuntutan yang sudah dikabulkan,” kata Taufiqurrahman di Jakarta, Senin (24/11/2014)
Ia menegaskan, dengan vonis yang tepat tersebut, bisa menjadi pelajaran bagi terdakwa dan contoh bagi masyarakat agar berperilaku tidak korupsi. “Ini catatan bagi kita semua, dan PNS lainnya untuk tidak korupsi,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah ada keterlibatan oknum KY lainnya dalam kasus ini, Taufiq mengatakan, “Terdakwa adalah pemain tunggal. Jadi tak mungkin ada keterlibatan oknum lainnya,” ucapnya.
Padahal sebelumnya ia menuturkan, mekanisme pelaporan dan tanggung jawab staf adalah ke pimpinan sekretariatan yakni Sekretariat Jenderal KY. “Komisioner juga dalam melakukan pekerjaannya didukung oleh Sekjen KY,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Temuan mark up ini bermula ketika Danang Wijayanti masih menjabat Kepala Biro Perencanaan Kepatuhan Internal (saat ini menjabat Sekjen KY). “Ketika itu terendus markup ULP dan ULS. Dan pelaku pun mengembalikan uang senilai ratusan juta. Namun tim satuan tugas setelah menelusuri dokumen menemukan mark up lagi pada 2009,2010,2011,” imbuhnya.

Pada periode tahun tersebut, Sekjen KY ketika itu dijabat oleh Muzayyin Mahbub salah satu politisi dari PPP.(Chris)

Please follow and like us:
20