Headline News

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Realistiskah?

Diskusi Bulanan Institut PeradabanJakarta – Tidak berkembangnya sektor kemaritiman berdampak kepada hilangnya potensi dan sumber ekonomi nasional (economic lost) yang sangat besar, mulai dari mandegnya industri jasa maritim, merajalelanya pencurian hasil laut Indonesia oleh pihak asing, penyelundupan hasil bumi Indonesia ke luar negeri, masuknya barang ilegal melalui berbagai pelabuhan yang tidak terkontrol, wisata laut yang tidak berkembang, hingga penguasaan asing terhadap armada laut di bidang pertambangan minyak (oil dan gas).

Dalam pengangkutan komoditi ekspor impor misalnya, sekitar 96% dari perkiraan total muatan 400 juta ton pertahunnya, diangkut oleh kapal berbendera asing. Tentunya ironis bahwa negeri nusantara yang dikarunia Tuhan dengan luasnya laut dan kekayaan berlimpah ruah yang terkandung di dalamnya, tidak mampu memanfaatkan potensi laut dan menikmati hasil-hasilnya.

Ketua Senat Akademik IPB, Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, M.Sc. dalam paparannya bertajuk “Pengembangan Ekonomi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim” di sebuah diskusi bulanan Institut Peradaban baru-baru ini mengatakan secara geo-ekonomi, laut Indonesia memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang bersifat dapat diperbaharui (perikanan), tidak dapat diperbaharui (pertambangan), fungsi laut (transportasi) dan jasa-jasa lingkungan (pariwisata bahari, dan industri kelautan serta perdagangan antar negara maupun antar pulau ).

Secara geo-ideologis, orientasi kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus memiliki dasar idiologi pembangunan berbasis laut dan tidak terpisah dengan daratan.

“Politik ideologi kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari: ideologi negara, doktrin wawasan nusantara, pilihan model pembangunan yang tepat, sehingga ideologi pembangunan kelautan Indonesia diharapkan lebih memperkuat nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan pemersatu seluruh komponen bangsa yang heterogen,” tegasnya.

Visi Presiden Jokowi untuk membangun negara maritim perlu dikaji dengan cermat sehingga dapat diimplementasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Mewujudkan negara maritim diperlukan kebijakan kelautan (Ocean Policy) yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan untuk menjadi negara maritim yang sejahtera.

Indonesia sebagai poros maritim dunia, terang Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut dan Mantan Kasal, Laksamana TNI (Purn) Achmad Sucipto yang turut hadir sebagai narasumber, adalah visi besar yang diusung pemerintahan Jokowi.

Nah, untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara maritim tentu dibutuhkan tindakan yang progresif mengingat Indonesia yang sudah jauh tertinggal dalam pembangunan sektor kemaritiman.

“Saya akan tetap menganggap bahwa poros maritim dunia hanya sebatas wacana apabila tidak diikuti dengan pembangunan pertahanan maritim yang kuat. Namun demikian, ini tetap lah sebuah terobosan yang layak diberi apresiasi, terutama dalam peran bagaimana membangkitkan kesadaran dan perspektif yang benar atas ruang hidup, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc, M.Eng. melihat bahwa poros maritim adalah usaha mulia yang perlu didukung, tetapi sulit direalisir untuk jangka waktu 4 tahun seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.

“Kebocoran di Pelabuhan Tanjung Priok saja paling sedikit Rp. 10,92 Triliun/Tahun,” tegasnya.

Ia pun mengkritisi Tiongkok yang kini berambisi menguasai proyek-proyek poros maritim Indonesia. “Ini menyedihkan. Transfer teknologi tidak akan terjadi kalau dipegang oleh Tiongkok.” (Aan)