Headline News

PPATK Laporkan Rekening Gendut, Diduga  Milik Gubernur di Pulau Jawa

Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan kedatangan dirinya ke Kejaksaan Agung (Kejagung)  tersebut untuk menyerahkan sepuluh berkas Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada Kejagung. “Kedatangan kami untuk berkoordinasi terkait LHA kasus yang kami kirimkan ke Kejaksaan pada waktu lalu. Jadi ini untuk update laporan saja,” kata Yusuf kepada REQuisitoire di Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Ia menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi terkait kasus yang PPATK kirimkan ke Kejaksaan. “Dan kerjasama ini akan terus berlanjut. Karena sangat penting agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tajam. Secara rutin kami akan terus melakukan komunikasi,” bebernya.

Sebelumnya, ia menyebutkan ada 10 transaksi yang mencurigakan melibatkan pejabat pemerintahan di Indonesia. Yusuf pun mendesak agar Kejaksaan mempercepat penanganan perkara itu. “Kasusnya menarik, dan sudah saya serahkan. Kasusnya cukup besar, baik dari pelaku dan jumlah uangnya,” tutur dia.

“Yang kami serahkan adalah data transaksi mencurigakan seorang kepala daerah ke Kejagung.”

Menurut informasi beredar, kepala daerah yang dimaksud diduga seorang Gubernur di Pulau Jawa. Dimana aliran transaksi itu lebih dari angka Rp 1 triliun.

PPATK, kata Yusuf, jika transaksi sudah lebih dari Rp. 1 triliun untuk ukuran seorang gubernur, adalah tak wajar.

Sementara itu,  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono  menyatakan pembaharuan data temuan tersebut terkait perkara lama yang sudah ditangani Kejagung. “Sedang kami kaji atas LHA terbaru tersebut. Baik yang sudah ditangani Kejaksaan dan yang ditangani Kepolisian. Kalau Kepolisian tangani, kami berhak tahu sejauhmana perkembangannya,” ujar Widyo di Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Widyo pun enggan menjawab soal siapa kepala daerah yang dimaksud Kepala PPATK tersebut. “Kita lihat saja nanti. Karena masih dalam kajian dan pengumpulan data. Intinya jika sudah waktunya, pasti akan kami umumkan. Biar penyidik kami bekerja lebih dulu. Tidak ada kasus yang tidak kami tangani,” pungkasnya.

Diduga Gubernur Jatim?

Masih terngiang ketika mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid menyatakan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulakarnain, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo diduga skandal penanganan kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Pemprov Jawa Timur pada 2008 senilai Rp 277 miliar.

Fathor menyebut Soekarwo yang waktu kasus disidik Kejati menjabat Gubernur Jatim 2008-2009, dan ada mafia anggaran dalam kasus yang memenjarakannya selama 4 tahun.

Selain Kejati Jatim, intervensi penanganan kasus P2SEM diduga juga melibatkan Kejagung. Bahkan, berdasarkan laporan Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA), menyebut, ada dugaan kebocoran anggaran di Pemprov Jatim. Berdasar hasil audit BPK ada temuan penyimpangan anggaran itu bisa menembus angka Rp 136 miliar atau tepatnya Rp 136.076.610.000.

Sementara, total angka penyimpangan itu terakumulasi dari 248 kasus penyimpangan anggaran yang terjadi sejak 2009 sampai 2013.

Temuan Fitrah menyatakan ada  6 buah rekening liar terdapat di empat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemprov Jawa Timur. Misalnya, rekening liar di Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim dan Bank Jatim. Masing-masing bernilai Rp 113 juta dan Rp 48 juta.

Ada lagi di SKPD, seperti Dinas PU Bina Marga yang isinya sudah raib.  Dinas PU Pengairan juga terdapat satu rekening liar yang saldonya juga kosong.  Fitrah menyebutkan rekening liar, karena ada dalam daftar keputusan Gubernur. (Chris)

Please follow and like us:
20