Headline News

Mafia Sumberdaya Alam Rugikan Negara Sebesar 201,82 Triliun!

HutanJakarta – Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang tepat dirayakan pada 9 Desember lalu, ternyata masih menyisakan catatan kelam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari catatan Indonesia Corruption Watch, korupsi di sektor sumber daya alam dan kehutanan masih cukup memprihatinkan.

“Pemerintah maupun penegak hukum belum serius melakukan perlawanan dengan terhadap Mafia Sumberdaya Alam,” kata anggota ICW Lais Abid di Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Dari hasil investigasi kasus korupsi di 6 daerah (Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) yang dilakukan Walhi Sumatera Selatan – HAkA (Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh) – Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur – Ammalta Sulawesi Utara (Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang) – MCW (Malang Corruption Watch) – Warga Pulau Bangka, ditemukan beberapa kasus yang terindikasi korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan. “Dari 6 kasus dugaan korupsi yang ditemukan, terdapat kerugian negara, sekurangnya 201.82 Triliun,” kata Lais.

Untuk itu, berdasakan catatan tersebut, lanjut Lais, pihaknya menemukan sekurangnya terdapat 6 pola atau modus yang digunakan. Yakni mulai dari merambah hutan baik secara illegal maupun legal.

Misalnya seperti melakukan penegangan di wilayah Konservasi. “Lalu menyiasati/manipulasi perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menggunakan broker untuk mengurus perizinan ke Penyelenggara Negara, menggunakan proteksi “back-up” dari oknum penegak hukum serta memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh konsesi,” bebernya.

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya menuntut pihak Pemerintah yang dalam hal ini Presiden, Pihak kementrian terkait untuk melakukan review perizinan yang berhubungan dengan sumberdaya alam di 6 wilayah temuan tersebut. “Sekaligus mencabut ijin korporasi terhadap beberapa perusahaan yang kami temukan bermasalah. Selain itu Presiden dan jajarannya harus menyiapkan strategi untuk melawan mafia sumberdaya alam demi kepetingan penyelamatan sumberdaya alam,” ucapnya.

“Penegak hukum harus fokus mengejar mafia sumberdaya alam dan memastikan oknumnya untuk tidak memberikan proteksi kepada para pencuri sumberdaya alam,” pungkasnya. (Chris)