Headline News

MA: PK Dibatasi 2 Kali Saja

Topane Gayus LumbuunJakarta – Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun menegaskan Mahkamah Agung (MA) sepakat pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) perkara pidana hanya bisa dilakukan dua kali. “Kesepakatan upaya hukum PK telah diputuskan hanya dua kali dalam rapat pleno kamar pidana di Bandung beberapa waktu lalu,” kata Gayus di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Meski demikian, kata Gayus, MA belum memutuskan formula dan instrumen untuk mengatur ketentuan tersebut. Mengingat selama ini MA hanya mengacu pada peraturan dan juga surat edaran MA.

“Melalui Perma dapat berlaku sampai ada undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR yang mengatur kekosongan hukum,” terangnya.

Gayus menambahkan, MA merupakan lembaga kompetensi dan kewenangan membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hal itu mengacu pada pasal 7 dan 8 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Sebagai contoh Presiden yang bisa mengeluarkan peraturan presiden. Apalagi ada Pasal 79 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebut MA bisa menerbitkan peraturan untuk mengisi kurang lengkapnya ketentuan UU demi kelancaran peradilan,” tuturnya.

Terkait eksekusi mati, lanjutnya, PK tak menghambat pelaksanaan eksekusi putusan kasasi. “Eksekusi dapat dilaksanakan jika Presiden menolak grasi. Dan pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan jaksa selaku eksekutor,” pungkasnya.

Senada dengan Gayus, pakar hukum pidana Achyar Salmi menyatakan sepakat jika ada pembatasan pengajuan PK. “Penegakan hukum itu butuh tiga syarat yakni kepastian,keadilan dan kemanfaatan. Jika PK tidak dibatasi, maka ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi,” kata Achyar di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Menurutnya, jika PK tak terbatas, maka berpotensi dimanfaatkan oknum-oknum yang memiliki kepentingan jahat. “Akan menghadirkan ‘permainan’ baru di pengadilan Indonesia,” tuturnya.

Ia pun meminta MA untuk segera menerbitkan Perma yang mengatur pembatasan upaya PK tersebut. “Dahulu mantan Ketua MA Oemar Seno Adjie mengeluarkan Perma Nomor I tahun 1980 tentang ketentuan PK perkara pidana karena terjadi kekosongan hukum ketika itu,” paparnya.

“Harus dengan Perma, jangan dengan Surat Edaran saja.”

Achyar mengusulkan, upaya hukum PK yang dibatasi sampai dua kali, seharusnya terpidana ketika mengajukan PK pertama ditolak dikenakan denda untuk dibayarkan ke negara.

“Selain itu, PK itu jangan melihat terpidana saja. Tapi juga keadilan negara, masyarakat dan norma yang ada di masyarakat,” tandasnya. (Chris)

Please follow and like us:
20