Headline News

Remisi Koruptor Wewenang Dirjen Lapas

Tony SpontanaJakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan instansinya akan melakukan perubahan kearah yang lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara.”Banyak hal yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi kejaksaan. Tentunya semuanya tahu apa dilakukan kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum selain Polri,MA dan sekarang ada KPK, serta beberapa instansi lain yang memiliki penyidik PNS semisal pajak, kehutanan, perikanan,” kata Prasetyo disela-sela Munas Persatuan Jaksa Indonesia di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Ia berharap, kesemuanya dapat saling bersinergi untuk melakukan tugasnya di bidang masing-masing.

Kejaksaan, kata Prasetyo,terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya. “Jadi bukan hanya kuantitas saja tapi kualitas juga diperhatikan,” sambung dia.

Ia mengatakan, peran Persatuan Jaksa Indonesia juga dioptimalkan tak hanya sebagai wadah silaturahmi saja, melainkan juga tempat saling sharing dan bertukar pengalaman. “Melalui PJI, tiap daerah yang memiliki karakteristik dan kearifan lokal dapat saling bertukar pengalaman,serta memberi dan menerima masukan sharing kasus yang dominan seperti di Papua dan Aceh,” imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama Prasetyo mengomentari statement dari beberapa pihak terkait pemberian rekomendasi remisi koruptor yang berasal dari kejaksaan. “Saya katakan, tata cara pemberian remisi itu tidak tergantung dan tidak harus menunggu rekomendasi dari kejaksaan karena itu wewenang penuh Lapas dan Dirjen Lapas. Tentunya itu terkait pengamatan mereka dari hari per hari terkait sikap perilaku dan perbaikan diri dari napi yang bersangkutan. Jadi bukan hanya monopoli 1 jenis tindak pidana saja, tapi semua napi. Kecuali ada beberapa napi yang mungkin tidak diberikan remisi, itu pun di luar wewenang kejaksaan,” tegas mantan Jampidum ini.

“Jadi saya katakan, mekanisme pemberian remisi tidak harus menunggu pertimbangan rekomendasi dari kejaksaan. Kecuali kemungkinan bahwa napi itu masih dalam pemeriksaan perkara lain yang di tangani kejaksaan atau Kepolisian, maka di situ paling tidak dimintakan rekomendasi.”

Soal eksekusi pidana mati, ia menyampaikan masih menunggu terpenuhi semua aspek yuridisnya. “Jadi jika belum terpenuhi maka belum dapat dilakukan eksekusi itu. Karena berbeda dengan narapidana lain selain pidana mati seperti seumur hidup,” ujarnya.

Menurutnya, ketika terpidana seumur hidup mengajukan PK, maka PK tersebut tidak menghalangi eksekusi putusan. “Sedangkan terpidana mati ini berkaitan dengan nyawa, sekali dilakukan maka nyawa tidak bisa dikembalikan lagi. Lalu di kemudian hari ternyata novumnya itu benar,” bebernya.

Dirinya juga mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung untuk membatasi upaya hukum PK hanya dua kali. “Ini sudah langkah maju, tapi ini pun menurut saya belum cukup. Bukan hanya berapa kali tapi harus ada berapa lama batasan waktu agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

“Karena jika tidak, akan menghambat eksekusi putusan. Yang penting adalah pembatasan waktu pengajuan PK harus ditentukan agar ada kepastian hukum,” tandasnya. (Chris)

Please follow and like us:
24