Headline News

Kesemrawutan Kebijakan Ekonomi 100 Hari Jokowi-JK

Jokowi, EkonomiJakarta – 100 hari pemerintahan Jokowi-JK ditandai dengan kesemrawutan di ranah kebijakan ekonomi. Kesemrawutan begitu terasa ketika awal penyusunan kabinet yang masih saja terkesan bagi-bagi jabatan dan penunjukkan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan.

“Ini terlihat nyata mulai dari pengangkatan Menteri BUMN, Menteri ESDM, Direktur dan Jajaran Direksi Pertamina hingga Tim Reformasi Kelola Migas. Pembenahan tata kelola migas pun ternyata hanya berujung pada penggantian pemain lama dengan mafia baru,” kecam keras Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu, 28/1.

Berbicara di sebuah acara diskusi  bertajuk “Evaluasi 100 Hari Jokowi Sektor Ekonomi” di Warung Komando Tebet, Jakarta Selatan, ia menambahkan dalam semangat liberalisasi, momentum awal pemerintahan digunakan penuh keberanian untuk menaikkan harga bahan bakar minyak hingga 30 persen. Ironisnya, kebijakan ini justru dilakukan di tengah penurunan harga minyak mentah global. Akibatnya, harga-harga sembako pun naik tak terkendali.

Di sisi lain, saat pemerintah berupaya mendulang pendapatan dengan memperluas wajib pajak, pada saat yang sama pemerintah justru memberikan kemudahan pada Freeport dengan selembar memorandum of understanding (MoU).

“MoU ini jelas melanggar konstitusi, illegal, terkait bea keluar ekspor dan kewajiban membangun smelter. Pelaksanaan UU Minerba dalam bentuk bea keluar yang tinggi merupakan upaya menaikkan penerimaan pajak dan pembangunan smelter merupakan tonggak awal pembangunan industri nasional dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi nasional,” terangnya.

Seorang relawan pendukung Jokowi, Ferdinand Hutahea pun, mengaku kecewa berat dengan 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-JK. Ia berpandangan pemerintahan Jokowi-JK  berjalan seperti tanpa komando.

Menyikapi MoU Freeport, diringa mengaku sudah menghubungi Menteri ESDM, Sudirman Said agar mengundurkan diri sebelum diundurkan oleh Presiden Jokowi.

“Ia akan menerbitkan Perppu Minerba. Ini kejahatan yang mengerikan. Mungkin dia ini termasuk mafia,” kritiknya langsung.

“Jokowi ini berpihak dengan rakyat  luar biasa besarnya. Namun kenyataannya,  belum leluasa berdaulat. Ada pihak yang mengontrol. Negara ini dikuasai oleh mafia,” kritiknya dilandasi kekecewaan.(Aan)