Headline News

Kejaksaan Tahan Mantan Kepala Divisi PT Adhi Karya

Tony SpontanaJakarta  – Mantan Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya Bali (Persero),Tbk Wijaya Imam Santoso (WIS)  yang juga tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akhirnya  resmi ditahan tim penyidik Kejaksaan Agung. “Tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-003/F.2/Fd.1/01/2015, tanggal 29 Januari 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Tony menambahkan, tersangka WIS ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. “Berdasarkan surat perintah tersebut, WIS akan ditahan selama 20 hari dari tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015,” terangnya.

Penahanan dilakukan untuk mengembangkan penyidikan dalam perkara TPPU yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 15.384.969.744,69. “Informasi penahanan juga sudah diketahui penasehat hukum tersangka. Karena yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi oleh penasehat hukumnya,” terangnya.

“Dalam kesempatan itu juga penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan bagi yang bersangkutan.”

Seperti diketahui, perusahaan kontraktor milik BUMN di wilayah VII ini memiliki cakupan wilayah kerja Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Tersangka, kata Tony, diduga menggunakan uang milik PT. Adhi Karya Bali (Persero) Tbk yang diduga dipergunakan oleh kepentingan pribadi.  WIS dijadikan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-15/F.2/Fd.1/02/2014, tanggal 27 Februari 2014. WIS diduga menampung uang yang bersumber dari efisiensi uang anggaran proyek (laba perusahaan), dan hasil pencairan klaim asuransi kerugian dari PT Jasa Raharja Putra pada periode Februari 2009 sampai dengan Juli 2010 ke dalam rekening pribadinya. “Jadi  dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang di luar dari Rencana Kerja Anggaran Divisi (RKAD) serta untuk kepentingan pribadi tersangka,” imbuhnya.

Penyidik telah melakukan pencegahan bepergian (Cegah) ke luar neger kepada tersangka WIS. Selain itu, Kejagung telah memeriksa  mantan Manajer Administrasi Keuangan Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Adhi Karya (Persero), Tbk Amrin Hidayat.

Ketika ditanya apakah akan ada penetapan tersangka yang terlibat dalam kasus ini, Tony menjawab, “Itu adalah kewenangan penyidik. Yang pasti siapa saja yang terlibat pasti akan ditetapkan tersangka,” tandasnya.

Sementara itu, menurut pakar hukum TPPU, Yenti Ganarsih, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, secara yuridis UU tersebut mencakup tiga jenis tindak pidana. “Yakni tindak pidana aktif, pasif dan orang yang menikmati,” kata Yenti di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Dengan kata lain, lanjutnya, bagi yang menikmati uang Rp.15 miliar tersebut juga harus dikenakan pidana alias dijadikan tersangka. “Sesuai pasal 5 UU TPPU, barang siapa yang menerima sesuatu dan tahu atau curiga akan dikenakan pidana. Lalu sita asetnya, dan tetapkan tersangka yang diduga turut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Seharusnya selain TPPU, kejaksaan menjerat UU Tipikor juga,”  imbuhnya.

Yenti berpendapat penerapan TPPU oleh penyidik kejaksaan dinilai efektif menimbulkan efek jera sekaligus untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. “Dengan menerapkan TPPU, dua target utama kejaksaan tercapai, yakni perampasan aset, serta pemberatan hukuman pidana yang berujung pada terciptanya efek jera ,” ujar Yenti.

Disamping itu, lanjut Yenti, kejaksaan jangan sekedar menyita aset saja. “Harus ada maintenance atau perawatan aset yang disita. Ini berlaku bagi semua aset tersangka yang berperkara di kejaksaan yang telah disita. Hal ini menghindari nilai ekonomis yang berkurang,” tandasnya.

Dalam kasus ini, kejaksaan telah rumah milik tersangka WIS yang beralamat di Perumahan Lestari Living Sungi Jalan Tukad Yeh Sungi, No 6 C Denpasar, Bali.  Tak hanya itu, penyidik juga menyita beberapa aset milik Wijaya yang juga tersangka korupsi penyalahgunaan keuangan milik perseroan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 15 miliar.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Korupsi (Jampidsus) Sarjono Turin mengatakan pihaknya telah menyita uang milik tersangka Rp 335 juta.

“Selain sita uang, kami juga sita empat sertifikat tanah, dengan total seluas 1200 meter persegi. Semuanya berada di Semarang,” kata Sarjono.

Sarjono pun belum bisa memastikan berapa nilai rupiah dari total tanah yang disita oleh anak buahnya tersebut. Sebelum ditahan, Wijaya sempat diperiksa di gedung bundar selama kurang lebih 6 jam. (Chris)

Please follow and like us:
0