Headline News

Penetapan Tersangka Bukan Obyek Praperadilan

Jakarta – Tidak ada sama sekali disebutkan bahwa penetapan tersangka adalah obyek praperadilan di KUHAP. Hal ini ucapkan dengan tegas oleh Adnan Paslyadja dalam diskusi media bertajuk “Praperadilan Komjen BG dalam Konsep Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia” di YLBHI, Minggu (8/2) siang.

Mantan jaksa yang kini mengajar di Badiklat Kejaksaan ini mengatakan, praperadilan dalam KUHAP hanya diatur di pasal 1 angka 10, pasal 77 dan pasal 80. Khusus di pasal 95 KUHAP, praperadilan bisa dipakai untuk permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

“ Banyak yang sering salah sangka soal konsep praperadilan,” ujar Ferdinand Andi Lolo, pengajar kriminologi UI dalam diskusi ini.

Lebih lanjut, Ferdinand menjelaskan, praperadilan itu adalah wewenang khusus dan limitatif Pengadilan Negeri untuk mendengar dan memutuskan: sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan, dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk meminta ganti rugi atau rehabilitasi.

Tidak terkait

Adnan pun menambahkan catatannya perihal praperadilan kasus BG. Menurutnya, jika ada praperadilan, proses hukum dalam pokok perkara tetap berjalan karena tidak ada pengaruh praperadilan dengan proses hukum pokok perkara.

“Maka akan keliru jika harus menunggu putusan praperadilan BG untuk memulai persidangan pokok BG,” ujarnya dalam diskusi yang dihadiri para wartawan dari berbagai media. (Praz)

Please follow and like us:
18