Headline News

JPU Bedah Kasus Kapal Hai Fa dengan Pakar Hukum Kelautan UPH

Profesor Eduard IzaakAmbon – Kejaksaan Tinggi Maluku mengirimkan Grace Siahaya dan Michael Garpersz Dua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus nahkoda Kapal MV Hai Fa, untuk “berguru” atau berkonsultasi dengan pakar hukum kelautan Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Dr. Eduard Izaak Hahuly, S.H., LL.M., pada Senin (30/3/15) di Jakarta.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, yang turut mendampingi keduanya mengatakan, Kejati Maluku sengaja mengirimkan dua jaksa itu ke UPH, Karawaci, Provinsi Banten, untuk berdiskusi, berkonsultasi pada Prof Izaak yang dikenal sebagai pakar international law, the law of the sea, ihwal hukum kelautan dan perikanan, sekaligus membedah kembali kasus nahkoda kapal MV. Hai Fa yang belakangan dipersoalkan berbagai pihak.

Kata Bobby, “Pertemuan tersebut semata-mata untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para Jaksa Perikanan di Maluku karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Izaak bahwa Undang-Undang Perikanan tidak boleh melampaui apa yang telah diamanatkan oleh UNCLOS (United Nation Convention On the Law of The Sea) atau biasa disebut the Law of the Sea Convention atau the Law of the Sea treaty (Konvensi Hukum tahun 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.”

Pertemuan tersebut dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh para JPU untuk membedah kasus Kapal MV. Hai Fa. “Profesor Izaak sangat memaklumi dan memahami alasan dan dasar jaksa melakukan dakwaan terhadap kasus ini dan beliau mengatakan tidak ada yang salah ataupun keliru dengan dakwaan jaksa,” jelas Bobby yang juga ikut mendampingi dua jaksa tersebut.

Deklarasi Juanda

Mengenai komentar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang meminta jaksa dan hakim di Ambon untuk menghormati Deklarasi Juanda, Profesor Izaak menjelaskan, Deklarasi Juanda dicetuskan tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982, Bab IV).

Delarasi ini selanjutnya dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic States). Konvensi Persikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut, Bab IV tentang Archipelagic States (Negara Kepulauan) menyatakan tentang aturan-aturan terkait dengan Zone Ekonomi Eksklusif, Hak Lintas Damai (Right of Innosence Passage) dan hak perikanan tradisional.

Prof Izaak mengutip Pasal 51 yang menyebutkan, “Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan dan harus diatur dengan perjanjian bilateral di antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya.”

Di akhir pertemuan, Prof Izaak berpesan, “Tegakkan hukum walau langit akan runtuh dan jangan pernah takut untuk kehilangan jabatan demi tegaknya hukum di Negeri ini.” (Bos) ***

Please follow and like us:
0