Headline News

Penyuap Fuad Amin Dituntut Penjara Tiga Tahun

Antonius Bambang DjatmikoJakarta – Direktur Sumber Daya Manusia PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinilai terbukti memberikan Rp18,05 miliar kepada Bupati Bangkalan 2003-2013 Fuad Amin.

“Kami mohon supaya majelis hakim pada pengadilan Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Antonius Bambang Djatmiko bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Titik Utami di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/4/2015) kemarin.

Tujuan pemberian uang itu karena Fuad mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (PD) serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gresik dan Gili Timur.

“Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi sedangkan hal meringankan adalah terdakwa mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan,” tambah Titik.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan primer yaitu pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

“Pemberian dilakukan secara bertahap sejak Juni 2009 sampai 1 Desember 2014 yang diberikan secara rutin setiap bulan maupun insidentil sesuai permintaan Fuad yang seluruhnya mencapai Rp18,05 miliar berkesesuaian dengan keterangan saksi dan terdakwa yang dicatat dalam kas PT MKS sebagai ‘representative expense’ untuk ‘fee’ Bupati Bangkalan untuk pengeluaran tidak resmi,” kata anggota jaksa penuntut umum KPK Ahmad Burhanuddin.

Pernyataan Fuad yang hanya mengakui pemberian sebesar Rp2,7 miliar dari Abdur Rouf dan Rp1,5 miliar dari Abdul Hakim dinilai harus ditolak karena tidak berkesuain dengan Manajer Keuangan PT MKS. “Kas di PT MKS selalu dikeluarkan berdasarkan persetujuan saudara Sardjono dan Achmad Harijanto selalu mengatakan akan memberikan dukungan kepada Fuad Amin dan bahkan yang mengonsep surat dukungan untuk PT MKS,” ungkap jaksa.

Ada sejumlah perjanjian yang yang diteken karena peran pengaruh FUad Amin yaitu perjanjian antara PT MKS dan Perusahaan Daerah Sumber Daya, perjanjian PT Kodeco agar menyalurkan gas. Selanjutnya perjanjian antara PT MKS dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) mengenai surat perjanjian tentang jual beli gas untuk penyerahan gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur Madura.

Pembagian keuntungannya adalah pertama, PT MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar enam persen dari total margin yang PT MKS dapat dari total minimal delapatn BBTU atau sebesar 0,2 dolar AS X 6 persen x 8 BBTU per hari gas yang dipasok kepada dan dibayar oleh PT PJB. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Kedua, meski PT PJB belum mengajukan permintaan kepada PT MS untuk memasok gas ke pembangkit listrik PT PJB ke Gili Timur maka PT MKS dapat memberikan sejumlah uang kepada PD SD berdasar itikad baik dan tidak terkait dengan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut.

Setelah perjanjian tercapai, Antonio memberikan uang kepada Fuad Amin setiap bulan dengan besaran pemberian Rp200 juta per bulan dari 29 Juli 2011 sampai 4 Februari 2014. Selain uang Rp200 juta per bulan, Antonio juga memberikan uang pada 31 Januari 2012 sebesar Rp500 juta melalui rekening BCA, pada sekitar 2012 sebesar Rp50 juta di Hotel Sheraton Surabaya, pada 4 Maret 2013 sejumlah Rp200 juta melalui rekening Bank Mandiri, pada 14 Maret 2013 sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 30 September sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 29 Oktober 2013 sejumlah Rp200 juta ke rekening Bank Mandiri, pada 30 Januari 2014 sejumlah Rp100 juta.

“Januari 2014 terdakwa bertemu dengan Fuad Amin di rumah makan Ding Taifung Plaza Senayan Jakarta dan minta agar PT MKS tetap memberikan uang dan dinaikkan menjadi Rp700 juta setiap bulan walau Fuad Amin tidak menjabat lagi seagai Bupati Bangkalan. Atas permintaan Fuad, terdakwa menyetujui dan meminta bagian uang sejumlah Rp100 juta dari uang Rp700 juta per bulan dari Fuad Amin,” tambah jaksa.

Jaksa juga mengungkapkan perbuatan PT MKS yang melakukan pemberian kepada Kepala Divisi Pemasaran BP MIgas pada Juli 2006-2008 Budi Indianto karena membantu dalam proses permohonan untuk mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco. Budi mendapatkan uang total Rp2,1 miliar sehingga dikategorikan sebagai memperdagangkan pengaruh (trading influence). Namun dari uang itu sudah dikembalikan Rp500 juta kepada KPK.

Selanjutnya pemberian kepad aDirektur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) 2002-2007 Samiudin sebanyak Rp200 juta terkait pembuatan perjajnian penjualan gas kepada PT PJB untuk operasi unit pembangkit listrik di Gresik, pemberian tersebut pun sudah disita KPK seluruhnya.

Terakhir diberikan kepada Komisaris Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) 2004-2007 Bambang Hermyanto karena perannya terkait dengan laporan kerja sama Jual Beli Gas antara PT PJB dengan PT MKS kepada pemegang saham PT PJB yaitu PT PLN dengan PT MKS memberikan Rp200 juta kepada Bambang Hermyanto namun jumlah tersebut juga sudah dikembalikan ke KPK.

Atas tuntutan tersebut, Antonius akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). “Kami akan mengajukan pembelaan dan mohon waktu 1 minggu yaitu tanggal 13 April 2015,” kata pengacara Fransiska.

Hakim juga memutuskan untuk membuka blokir rekening keluarga Antonius. “Untuk rekening keluarga karena tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini dan alasan kemanusiaan maka kami buka, sedangkan kalau pembukaan blokir rekening direksi belum bisa majelsi tentukan sikap dengan berbagai pertimbangan,” kata ketua majelis hakim Prim Haryadi. (Chris)