Wawancara

Yuniyanti Chuzaifa : Menjadi Patriot dan Penerus Semangat Kartini

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lahir dari tuntutan masyarakat terhadap negara agar memberikan perlindungan terhadap masalah-masalah kekerasan yang mendera perempuan.

Bermaksud mengenal dan mengetahui kinerja Komnas Perempuan selama ini, Desi NLS dan Johanes Sutanto dari REQuisitoire menjumpai Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifa di kantornya. Berikut ini petikan wawancara langsungnya:

Bisa diceritakan awal berdirinya Komnas Perempuan?

Komnas Perempuan adalah lembaga yang lahir tahun 1998, saat peristiwa kerusuhan pada bulan Mei, dimana banyak terjadi kekerasan pada perempuan. Waktu itu masyarakat Indonesia mengumpulkan 40 ribu tanda tangan antikekerasan untuk mendesak negara agar kekerasan seperti itu tidak terulang. Presiden Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie pun menandatangi terbentuknya Komnas Perempuan sebagai komitmen negara supaya kekerasan perempuan menjadi perhatian negara dan agar tidak terulang kembali.

Bagaimana posisi Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga negara?

Dalam skema PBB perlu adanya correctional system. Di satu negara, yudikatif, legislatif, eksekutif dianggap kurang karena penyelenggara negara itu teryata banyak juga yang melanggar HAM. Karena itu, perlu eleman keempat yaitu lembaga HAM yang independen.

Bagaimana cara kerja Komnas Perempuan?

Di internal kami memiliki tim pengolah, pemantauan, pendokumentasian, penelitian dan sebagainya. Hasilnya dibawa ke jantung negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dulu banyak orang yang mengadu ke sini dipukul oleh suaminya, tapi dibilang urusan keluarga. Kami melihat ini sesuatu yang serius. Kami katakan pada negara bahwa negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan domestik ini. Ini bukan urusan rumah tangga, tapi ini kekerasan di balik rumah tangga, sehingga negara perlu hadir untuk melindungi.

Elemen kedua, korban harus mendapatkan hak pemulihan, kebenaran, dan keadilan. Kita bekerja menggunakan jejaring/mitra dengan lembaga lainya, baik yang dimiliki oleh negara, masyarakat, kepolisian maupun lembaga-lembaga lain.

Elemen ketiga adalah publik. Kita membangun partisipasi publik agar masyarakat juga terlibat dan peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan. Yang dilakukan adalah kerjasama dengan media. Kita sudah menyusun parameter untuk peliputan media berprespektif pada HAM dan gender.

Kalau ada yang bilang HAM itu produk Barat?

Hak-hak asasi itu merawat hak kehidupan orang, merawat keadilaan, merawat hak keagamaan seseorang dll. Semua itu ada dalam setiap agama. Bagaimana kita bilang HAM itu dari Barat? Kalau pun kantornya ada di Jenewa, Swiss, karena Swiss dulu negara yang tidak terlibat Perang Dunia II. Jadi, Swiss dianggap negara yang paling netral. Selain itu, prinsip hak asasi itu sudah tertuang dalam UUD 45 yang notabene tiga tahun lebih cepat dari berdirinya HAM dunia pada 1948.

Apa saja yang sekarang sedang menjadi perhatian Komnas Perempuan?

Sekarang ini kita khawatir dengan perda-perda yang diskriminatif. Catatan Komnas Perempuan dari hasil pemantauan ada 342 perda diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Contohnya, ada perda untuk berbusana, perda arti prostitusi.

Bukannya Komnas Perempuan pro protitusi, tapi perda-perda yang mengatur itu mengkriminalkan perempuan. Kita sudah menelaah kenapa perempuan itu bekerja sebagai pekerja seks. Dari temuan kami, pertama karena kemiskinan, karena korban kawin muda dan jadi tulang punggung keluarga dan tidak mampu untuk survive. Ada juga karena korban kekerasan seksual sejak dari muda sehingga dia merasa tersampahkan di masyarakat. Jadi, perda-perda itu tidak menyelesaikan masalah.

Bagaimana peran Komnas Perempuan mengatasi kriminalisasi perempuan dalam perda tersebut?

Pertama, kita duduk dengan Kemendagri, Kemenkuham, KPPA menyusun parameter agar perda tidak diskriminatif. Kita masukkan dalam rencana menengah jangka panjang. Kita melakukan konsultasi ke berbagai wilayah.
Kedua, kita ke MA untuk mencabut batas waktu komplain terhadap perda. Dulu, bila dalam waktu 180 hari tidak ada komplain terhadap suatu perda maka disahkan. Nah kita meminta peraturan itu dicabut. Sekarang tidak ada batas waktu, jadi kapan pun publik ingin mereview bisa dilakukan.

Bagaimana cara masyarakat melapor?

Kita memiliki unit layanan dan rujukan. Ada beragam cara melapor ke Komnas Perempuan dan tidak selalu orang yang terkena. Tapi rata-rata yang ke sini korbannya langsung karena kita inginnya mendengarkan langsung dari korban. Namun, lewat email juga bisa. Kehadiran korban sangat penting karena dari korban kita bisa mengetahui lebih banyak.

Bagaimana dukungan lembaga lain terhadap Komnas Perempuan?

Kalau saya lihat perspektif HAM itu tidak melekat dengan baik di penyelenggara negara sehingga dukungan terhadap Komnas Perempuan sangat minim. Untungnya, lembaga ini dirawat dengan baik oleh publik. Orang-orang di dalamnya juga mempunyai komitmen yang tinggi. Kita ini dalam satu tahun hanya memperolah 10 miliar dari negara. Itu kecil sekali dibanding lembaga HAM lain. Maka, kita juga kerjasama dengan donor. Posisi donor ini sangat penting.

Komnas Perempuan tidak ada kantor cabang di daerah?

Tidak ada, tapi kita kerjasama dengan mitra, misalnya dengan lembaga-lembaga negara dan LSM.

Kontribusi apa saja yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap berbagai aturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan perempuan?

Iya kita pantau terus UU KDRT dan kita juga memberikan input pada UU yang kita anggap penting. Misalnya, kita memberikan input untuk tidak diberlakukan UU pornografi. Kita tidak setuju dengan pornografi, tapi kita tidak setuju demgan UU yang polanya seperti itu. UU yang kita buat itu buruk karena berpotensi mengkriminalkan perempuan.

Kedepan UU apa yang akan dikawal?

UU Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. Kita lihat ada 15 jenis kekerasan seksual dan yang terkenali UU hanya 3. Lalu bagaimana dengan yang lainya? Artinya problem sosialnya banyak, tetapi perlindunganya tidak ada.

Tantangan terberat?

Menurut kita kesadaran pejabat publik dan penyelenggara negara terhadap isu dan komitmennya makin tidak jelas. Indikatornya statemen-statemen ke publiknya, bahkan mereka sebagai pelakunya.

Terkait Hari Kartini, semangat Kartini mana yang ingin dihayati oleh Komnas Perempuan?

Tokoh perempuan banyak. Kartini hanya salah satunya. Kita memaknai perempuan pembela HAM itu adalah patriot, meski mereka bisa saja tidak tamat SD. Nah, waktu saya kuliah di Leiden, saya paling suka membuka naskah-naskah lama. Saya menemukan bahwa Kartini menjunjung pluralisme. Ia pembangun perdamaian. Ia bisa melakukan komunikasi dan memikirkan untuk membangun suasana lebih baik. Ia antidiskriminasi kelas. Ia membangun sekolah khusus perempuan dan muridnya dari kelas bawah diajari huruf latin, yang pada saat itu huruf latin masih sangat mahal dan hanya kaum elit saja yang menguasai. Jadi bagi kami, siapapun yang membela hak-hak kaum perempuan, dia adalah patriot, penerus semangat Kartini.