Headline Opini

Jenthu Apolunanto Perluasan Akses Nasabah Bank Jelang MEA 2015

Sebagaimana diketahui, ada empat pilar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Semestinya, pelaku bisnis domestik dapat mengoptimalkan potensi yang ada untuk perbaikan di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan dan nonperbankan, sejurus dalam menghadapi MEA pada 2015, Indonesia ternyata masih memiliki permasalahan efisiensi perbankan.

Investasi berupa pembukaan kantor cabang (pembantu) yang lebih tinggi daripada peningkatan investasi kapabilitas teknologi informasi, membuat Indonesia (semakin) tertinggal dari negara tetangga yang mampu mengkoneksikan nasabah produktif dan bank hingga di atas 50%.

Data menunjukan Thailand yang hanya memiliki 33 bank dan 56.000 cabang, dapat menjangkau 73% masyarakat produktif. Malaysia dengan 15.000 kantor cabang mampu menjangkau 66% masyarakat usia produktif (Reuters, 2014).

Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi utama dalam beberapa dekade mendatang. Potensi ekonomi dalam negeri yang didukung oleh 250 juta jiwa penduduk Indonesia dan target Produk Domestik Bruto pada 2014 sebesar USD1 triliun pada 2014 merupakan peluang bisnis bank yang luar biasa besar. Apabila perekonomian meningkat, hampir pasti sektor keuangan akan meningkat juga. Tidak bisa dipungkiri, perekonomian nasional secara demand side sangat besar. Karena itu Indonesia menjadi perhatian dan banyak pihak yang ingin masuk Indonesia. Saat ini ada sekitar ± 120 bank di dalam industri perbankan Indonesia yang struktur organisasi dan platform infrastrukturnya masih belum memadai. Strategi perbankan untuk memperluas dan meningkatkan akses nasabah kepada bank dengan cara membuka kantor cabang secara masif, hingga saat ini tampaknya terbukti tidak bisa mendongkrak penambahan jumlah nasabah terutama yang berasal dari masyarakat usia produktif. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa perbankan nasional masih terlalu fokus pada pembukaan kantor cabang secara fisik yang cenderung menunjukan ketidakefisienan. Hingga akhir 2013, tercatat lebih dari 18.000 kantor cabang bank, 4.000 kantor BPR dan 7.000 ATM yang ditengarai hanya mengakses 20% masyarakat produktif yang bankable.

Faktor yang menyebabkan rendahnya koneksivitas nasabah produktif dengan penambahan jumlah kantor cabang bank antara lain adalah:

  • Perbankan Indonesia kebanyakan mengincar pendirian kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta yang memegang persentase jumlah peredaran uang di Indonesia hingga lebih dari 80 persen tampaknya sudah jenuh untuk berhubungan langsung dengan bank. Kondisi ini paling tidak tergambar dalam lima tahun terakhir. Transaksi non cash via kartu mengalami pertumbuhan 17 persen dan uang elektronik tumbuh 150 persen, dibandingkan dengan 18 persen pertumbuhan instrumen tunai dalam periode yang sama. Pertumbuhan masyarakat berpendapatan menengah di Indonesia dan mulai menggeliatnya bisnis di Indonesia kawasan timur selayaknya tidak luput dari perhatian bankir nasional. Agresivitas bank asing untuk mengembangkan sayap di Indonesia timur (Papua, Kalimantan, Sulawesi, Lombok) patut diwaspadai. Tidak sepatutnya, Indonesia hanya menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara lain. Investor asing akan tetap membutuhkan partner lokal untuk memahami pasar agar modal dan sistem yang mereka punyai dapat teraplikasi dengan efektif.
  • Infrastruktur Bank. Masalah infrastruktur, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, menjadi hal penting bagi perkembangan perbankan ke depan. Transaksi dalam sistem ATM yang terinterkoneksi antarbank sejak Juli – Desember 2013 ditengarai mencapai Rp5,5 triliun. Artinya, masyarakat Indonesia telah mampu melakukan transaksi perbankan tanpa uang tunai dan tanpa melalui fisik kantor cabang. Kemampuan ber-bank inilah yang harus dioptimalkan melalui saluran yang tepat. Sebaran geografis jumlah penduduk yang “melek” perbankan dan kemampuan teknologi perbankan untuk men-deliver jenis produk bank yang sesuai dengan kebutuhan (calon) nasabah merupakan tantangan tersendiri.

Berawal dari era keterbukaan dan kebebasan pasca krisis finansial tahun 1997/1998, ekonomi Indonesia terus berupaya melakukan konsolidasi. Berbagai kebijakan ekonomi dikeluarkan termasuk untuk mengantisipasi keterbukaan pasar ekonomi ASEAN. Kebijakan tersebut untuk menyelaraskan perkembangan hubungan bisnis dalam regional yang makin tinggi termasuk integrasi sektor keuangan. Perbankan Indonesia harus berpacu dengan waktu merekayasa ulang model design bisnis dan operasional yang dapat memunculkan multiplier effect sehingga pertumbuhan perekonomian nasional dapat lebih berkualitas. Peran regulator bank menjadi amat penting untuk memproteksi industri perbankan nasional dari serbuan bank asing untuk membuka perwakilan di Indonesia.**

Please follow and like us:
24