Headline News

Solusi Ramah dan Karpet Merah

Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, DR. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., setuju dengan penerapan Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Namun Dhaniswara mengingatkan agar UU Pengampunan Pajak yang sedang dirancang, diharapkan komprehensif atau mempertimbangkan segala sesuatunya dengan adil dan bijaksana.

Pendapat Dhanis yang juga pakar/praktisi hukum bisnis ini disampaikan dalam seminar dengan tema “Perlukan Tax Amnesty?” hari Kamis (28/4/16) lalu. Seminar yang diselenggarakan UOB, Kadin DKI Jakarta dan PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia) ini dilangsungkan di Penthouse lantai 46 UOB, Jakarta.

Seminar dibuka Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ir Eddy Kuntadi dan diikuti oleh lebih dari 100 peserta seminar. Selain Dhanis, pembicara lain adalah pengamat pajak, Darussalam S.E., A.K., C.A., M.Si, LL.M, Int., Tax., dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Drs. Mochamad Soebakir.

Pemerintah, menurut Dhaniswara, sudah tepat ingin menerapkan pengampunan pajak terhadap para Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran (hukum) pajak dengan modus “memarkirkan” dananya di negara-negara “tax heaven!” secara diam-diam. Dokumen “Panama Papers” yang terkuak belum lama berselang, mencantumkan nama-nama orang Indonesia yang terdiri dari politisi, pejabat dan pengusaha ternama Indonesia. Menurut Dirjen Pajak, total dana orang Indonesia yang diparkir di luar negeri seperti di Panama dan sejumlah negara lainnya mencapai Rp 12 ribu triliun. Di Singapura mencapai Rp 4000 triliun.

Kita menginginkan agar dana itu kembali! Dikatakan, permasalahan utama, situasi perekonomian kita sedang lesu. Bahkan kita cenderung masuk ke fase krisis. Kita bisa melihat, pemerintah terkesan panik. Dalam waktu yang sangat singkat, dikeluarkan paket kebijakan ekonomi sebanyak 11 kali dan kini memasuki Paket Ekonomi ke-12. Paket-paket semacam ini sebelumnya belum pernah terjadi.

Kita juga melihat banyak terjadi sengketa antara pengusaha di pengadilan arbitrase dan di pengadilan umum. Pemerintah juga belum terlalu berhasil menciptakan suasana bisnis dan investasi yang baik dan ini semua menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, pemerintah dan swasta.

Mengapa orang Indonesia menyimpan dananya di luar negeri? Jawabannya menurut Dhaniswara, macam-macam. Adalah wajar jika orang menyimpan uang dalam rangka sekolah anak atau pendidikan, kesehatan dengan jumlah yang juga wajar. Tetapi ada juga yang menyimpan dalam jumlah besar karena menghindari pajak. Alasan mereka karena menyimpan dana di dalam negeri, kurang aman dan kurang nyaman, tidak ada kepastian hukum atau penegakkan hukumnya lemah.

Pada saat yang sama, ada negara-negara tax heaven, yang menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan keuntungan dalam menyimpan uang dan investasi. Negara-negara tersebut memberikan karpet merah untuk pemilik duit dari negara lain tersebut. Yang menjadi pekerjaan (persoalan) besar adalah money laundering, uang hasil kejahatan.

“Saya sepakat dengan pemerintah dan berbagai pihak bahwa kita perlu UU Pengampunan Pajak, dengan catatan, draft undang-undang yang sedang disusun harus komprehensif. Syaratnya juga harus banyak, di anaranya harus diikuti dengan penegakkan hukum yang baik. Tidak ada lagi kata tidak jujur dan sebaliknya harus jujur,” ungkap Dhaniswara yang juga Managing Partner pada DHP Law Firm.

Dhanis menyebutkan dua solusi mendasar. Pertama, kita menerapkan solusi baik-baik, solusi ramah. Kita meminta (dana) mereka kembali dan kita membentangkan karpet merah dan pemerintah harus siap menyambut dana sebanyak itu.

Solusi kedua, dengan cara tidak ramah. Jika sudah dibentangkan karpet merah (sudah ada UU Pengampunan Pajak), namun ternyata tetap tidak mau menggunakan fasilitas tersebut maka tidak ada pilihan lain, harus diproses hukum.

“Sebab dengan mudahnya kita bisa mencari kesalahan mereka dan dengan mudah kita menyelidikinya. Kita sudah tahu ada Rp 11 ribu triliun dana parkir yang di luar negeri dan kita tahu siapa saja mereka seperti yang terungkap dalam skandal Panama Papers. Ada pejabat, ada pengusaha, ada politisi dan berbagai latar belakang profesi. Adalah aneh, kalau mereka masih berdalih,” demikian Dhanis.

Diingatkan oleh Dhanis, UU Pengampunan Pajak kali ini, diharapkan menjadi yang terakhir. Jika kita segera memiliki UU Pengampunan Pajak, itu berarti (pemerintah) Indonesia telah empat kali memberikan pengampunan pajak. Sebelumnya tahun 1965, 1985 dan 2008. Dua tahun terakhir (1985 da 2008) tidak efektif. Mengapa?

“Karena ternyata tidak membuat wajib pajak lebih patuh dan tidak membuat orang bisa membuka diri untuk mengisi SPT-nya dengan benar dan jujur. Kita boleh menjadi bangsa pemaaf, tetapi maafnya jangan keseringan. Kalau kita ditempeleng orang dan orangnya minta maaf, ya kalau cuma sekali, kita maafkan. Tetapi kalau sudah lebih dari satu kali, kita tentu tidak gampang memaafkannya dan silahkan proses hukum,” ungkap Dhanis.

Sebetulnya menurut Dhaniswara, produk UU kita dengan mudahnya dapat menjadikan orang-orang (pengemplang pajak/mereka yang menghindari pajak) menjadi pelaku kejahatan. Sebagai contoh, kita tahu bahwa sebenarnya dengan adanya dana yang parkir di luar negeri, artinya ada satu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Jika itu terkait dengan pajak, boleh jadi itu merupakan kejahatan pajak, belum lagi jika itu terkait dengan money laundering.

Kata Dhanis, “Artinya kalau mau dibawa ke ranah korupsi pun bisa masuk, unsur pertamnya adalah adanya perbuatan melawan hukum. Kita lihat ada unsur korupsinya, adanya upaya memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Unsur ketiga, ada kerugian negara. Menurut Dirjen Pajak, potensi pendapatan pajak kita hilang hingga Rp 2000 trilliun per tahun. Jumlah yang sangat besar.”