Headline News

Tax Amnesty, Kata Kuncinya Manajemen Informasi dan Data

Jakarta – Pengamat pajak, Darussalam S.E., A.K., C.A., M.Si, LL.M, Int., Tax.,menegaskan setuju dengan Tax Amnesty (TA) atau pengampunan pajak bagi mereka yang memarkirkan dananya di luar negeri. Akan tetapi Darussalam juga menegaskan kita juga harus mengembangkan dan membangun IT terkait formasi dan data Wajib Pajak (WP) yang bagus dan modern.

Pendapat Darussalam yang juga praktisi hukum pajak dan akademisi ini disampaikan dalam seminar dengan tema “Perlukan Tax Amnesty?” hari Kamis (28/4/16) lalu. Seminar yang diselenggarakan UOB, Kadin DKI Jakarta dan PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia) ini dilangsungkan di Penthouse lantai 46 UOB, Jakarta.

Seminar dibuka Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ir Eddy Kuntadi yang diikuti lebih dari 100 peserta. Selain Darussalam, pembicara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, DR. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Drs. Mochamad Soebakir.

Di awal pembicaraannya, Darussalam menceritakan latar belakang TA. Dia mengatakan, jika dilihat kronologis sebagaimana yang sedang berproses di DPR saat ini, ada tiga model yang menurutnya hendak diterapkan. Pertama, model yang dikembangkan negara-negara maju, OVDP (Offshore Voluntary Disposal Programme), hanya tawaran, bagi wajib pajak (WP), yang mempunyai aset di luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri dan ditujukan kepada segelintir WP.

Selanjutnya fitur yang ditawarkan di Indonesia adalah penghapusan semua sanksi pidana, kecuali atas tiga bidang pidana: narkoba, perdagangan manusia dan terorisme. Ini isu pertama draft RUU Pengampunan Pajak. Di pertengahan jalan, layu sebelum berkembang.
“Saya sempat bersafari dari satu kampus ke kampus lainnya, berdiskusi dengan berbagai pakar dan staf pengajar terkait. Kalau fiturnya terkait dengan pidana lain, tidak hanya pidana pajak, akan mendapat tentangan. Dianggap tidak adil sebab kenapa hanya diberikan kepada segelintir orang yang mempunya aset-aset di luar negeri. Bagaimana dengan WP yang tidak menempatkan asetnya di luar negeri,” ungkap Darussalam.

Pada draft kedua, tidak hanya bagi mereka yang memiliki aset di luar negeri, tetapi juga pihak WP lain yang tidak membawa asetnya ke mana-mana. Draft kedua akhirnya dibatalkan sebab hanya ditujukan untuk disclosure, bukan untuk konteks merepatriasi. Terjadi perdebatan kala itu, jika meniru model TA OVDP negara-negara maju yang diikuti 34 negara, faktanya sebagian besar disclosure tanpa diikuti niat untuk melakukan repatriasi

.
Kata Darussalam, “dari pengalaman, yang melakukan repatriasi, 34 negara yang melakukan OVDP, hanya 5 negara yang mencampurkan antara disclosure dan repatriasi. Dari banyak literatur, kita tidak menemukan seberapa besar keberhasilan negara-negara tersebut membawa aset-aset terkait ke negaranya.”

Selanjutnya muncul draft ketiga yang ada di DPR pada saat ini. Draft ketiga ini untuk semua WP, badan, orang, pribadi, baik yang punya aset di dalam maupun di luar negeri. Akan tetapi untuk menggolkan isu ini, ternyata tidak gampang sebab banyak pihak, TA merupakan produk tidak adil.

Tax Amnesty menurut Darussalam, merupakan satu masa transisi. Kita harus membenahi data dan informasi terkait dengan perpajakan sehingga ketika dapat memasuki administrasi perpajakan yang baik dan agar semua WP secara bersama-sama patuh dan taat pajak. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengawasi pola perilaku wajib pajak pasca Tax Amnesty. Kita juga dapat meniru Filipina dalam mengelola manajemen informasi dan data TA. Pada UU TA Filipina terdapat satu pasal yang mengatakan, sekian nominal dari penerimaan uang tebusan terkait TA untuk mengelola manajemen informasi dan data.

“Namun kalau manajemen informasi data tidak dikelola dengan baik, jangan harap TA itu akan berhasil untuk merubah perilaku pajak pasca TA. Kata kuncinya, manajemen informasi dan data!” demikian Darussalam mengingatkan.

Darussalam juga menegaskan TA kali ini harus menjadi yang terakhir dan harus “dikampanyekan” sebagai yang terakhir. “Jangan kita mencontoh Italia yang telah memberikan Tax Amnesty hingga 59 kali. Kita harus belajar dari negara-negara yang gagal sekaligus belajar dari negara yang sukses,” pungkas Darussalam.

Please follow and like us:
24