Headline News

In Memoriam Andhi Ghalib KASUS SOEHARTO DAN TUDUHAN ICW

????Oleh : Prof. Djoko Moelyo, S.H., A.P.U.

Saya mengenal cukup dekat dengan Jaksa Agung H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., sebagai jaksa agung (1998-1999) karena saya pernah menjadi penasihat jaksa agung pada periode tersebut. Kami sering berdiskusi berbagai hal terutama kasus korupsi Jenderal Besar H.M. Soeharto. Saran-saran saya tentang kasus korupsi Soeharto seringkali didengarnya, namun ada yang diterimanya, ada juga yang tidak diindahkannya.

Andhi Ghalib memang berani memanggil sekaligus memeriksa Soeharto, tetapi dalam proses selanjutnya, dia sangat hati-hati. Saya ingat, dia pernah mengatakan, “Ibarat membabat hutan, harus dimulai dari pinggir dulu, terakhir baru menebang pohon besar di tengahnya!”

Sejak dilantik menjadi sebagai jaksa agung pada 17 Juni 1998 hingga nonaktif pada 14 Juli 1999, tak henti-hentinya kantor Kejaksaan Agung didemo ratusan bahkan ribuan mahasiswa dan masyarakat, lantaran proses penyelidikan kasus Soeharto yang lamban. Pernah demonstran menyerahkan ayam betina kepada Andhi Ghalib sebagai simbol jaksa agung yang “tak jantan” atau tidak punya nyali.

Memang ironis, Andhi Ghalib yang berlatar belakang militer yang seharusnya tegas dan lebih berani dalam memproses kasus Soeharto untuk naik ke tingkat penyidikan, menetapkannya sebagai tersangka lalu membawanya ke pengadilan, toh justru memperlihatkan sikapnya yang lamban dan tidak berani.

Pendekatan hukum yang dilakukan Andhi Ghalib dalam menyelesaikan kasus Soeharto juga tidak sebagaimana layaknya seorang jaksa dan hukum yang berlaku. Ia menggunakan strategi khusus sebagaimana menghadapi orangtuanya.

Tanpa diketahui pers, diam-diam pada satu malam, Andi Ghalib dan Menko Wasbang/PAN, Hartarto, menemui Soeharto di Jalan Cendana No. 8, Jakarta Pusat. Kedatangannya itu disebut sebagai bagian dari adat ketimuran, menghormati orangtua. Namun konon, maksud kunjungan, melobi Soeharto agar bersedia hadir di kantor Kejaksaan Agung pada hari yang telah ditetapkan.

Memang, tiga hari setelah pertemuan “rahasia” di kediaman Soeharto tersebut, pada Jumat 25 September 1998, seusai sholat Jumat, Soeharto datang ke Kejaksaan Agung sekaligus menyerahkan surat kuasa khusus untuk menyita kekayaannya bila terbukti ia memiliki kekayaan yang tersimpan di luar negeri atas namanya.

Seperti telah diatur, ternyata surat kuasa tanggal 29 September 1998 itu isinya berbeda dengan surat kuasa tanggal 27 Mei 1999 yang dibawa Jaksa Agung Andi Ghalib ke luar negeri. Dalam surat kuasa tanggal 27 Mei 1999 hanya untuk dua negara Swiss dan Austria. Setiap penyidik yang jeli pasti bertanya, mengapa surat kuasanya berbeda 8 bulan dan mengapa hanya 2 negara?
Pada 9 Desember 1998, Andhi Ghalib kembali memanggil Soeharto ke kantor Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan dalam tahap penyelidikan. Namun pemeriksaan batal dilakukan di kantor Kejaksaan Agung lalu dipindahkan ke kantor Kejati DKI dengan alasan keamanan. Ternyata benar, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Kejaksaan Agung.

Dalam pemeriksaan tahap penyelidikan, sebenarnya sudah cukup bukti untuk menetapkan Soeharto sebagai tersangka, di antaranya, menyangkut 7 yayasan dan proyek mobil nasional (mobnas) senilai Rp 4,5 triliun, namun pemeriksaan tersebut tidak ada hasilnya. Yang justru terjadi setelah itu adalah penggantian secara mendadak Jampidsus Anton Sujata. Dia dianggap terlalu berani dalam kasus Soeharto.

Andhi Ghalib dan Menteri Kehakiman Prof. Muladi sempat berangkat ke Eropa melacak harta kekayaan Soeharto. Selaku penasihat jaksa agung, saya sempat menyarankan agar surat kuasanya Soeharto dilegalisir notaris dan diketahui duta besar negara yang akan dikunjungi. Toh saya katakan, saya memiliki empat pengalaman penyelidikan semacam itu.

TUDUHAN ICW

Tiba-tiba di tengah kepergian Andhi Ghalib ke Eropa, muncul tuduhan dari ICW, Andhi Ghalib menerima suap dari dua pengusaha, Prayogo Pangestu dan The Ning King, dua pengusaha yang pernah diperiksa di Kejaksaan Agung. ICW kala itu mengaku, “mendapat kiriman istimewa” daftar 12 deposito dan 4 rekening atas nama Andi M. Ghalib dan istri. Menurut Teten Masduki dari ICW, di antara pengirim ke rekening Ghalib itu terdapat tersangka kejaksaan.

Saya terkejut saat mendengar berita itu di sela-sela peluncuran buku karangan saya “Kiat Andi M. Ghalib Memeriksa KKN Soeharto, Keluarga dan Kroninya” di Kejaksaan Agung RI, tanggal 3 Juni 1999. Saya berpikir, kalau pun ada dana masuk ke rekeningnya, saya masih meyakini bahwa itu dana sumbangan untuk golf dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia). Karena dana di rekening itu dipersoalkan dan kalau itu dalam konteks PGSI, wah saya sempat merasa bersalah karena saya adalah orang yang telah mendorongnya untuk duduk sebagai Ketua Umum PGSI.

Mengenai kedudukan Andhi Ghalib di PGSI, awalnya beliau tidak bersedia menjadi ketua umum. Berkali-kali saya dan tim formatur meminta kesediaannya, namun berkali-kali dia menolak. Ketika Ketua Umum KONI Pusat Jenderal (Purn.) Wismoyo Arismunandar merayunya, dia akhirnya bersedia. Saya katakan, risiko sebagai ketua umum organisasi olahraga adalah harus aktif mencari dana dan dia melakukan itu bersama sang bendahara, Tahir.

Sebagai penasihat PGSI, saya pernah meminta beliau, jangan meminta sumbangan kepada “pasien” kejaksaan. Dia mengatakan ok dan berjanji untuk menghindari hal semacam itu. Ketika merebak kasus ini, dalam rapat PGSI saya tanyakan dan minta penjelasan beliau terkait tuduhan ICW tersebut. Kami meneliti fotokopi transfer yang ada dan memang ada sumbangan dana dari dua pengusaha terkait untuk PGSI berjumlah total Rp 400 juta.

Menurut Ghalib, sumbangan tersebut atas permintaan bendahara PGSI, Sdr Tahir, dikirim langsung ke rekening PGSI atas nama dua orang, dirinya dan Tahir (Rek Lippo Bank Cabang Melawai, Kebayoran Baru). Keduanya juga telah melaksanakan aturan organisasi dan bila menyangkut keuangan, harus diketahui ketua dan bendahara organisasi.

Andhi Ghalib juga sempat diperiksa PUSPOM ABRI/TNI pada 29 Juli 1999 terkait tuduhan ICW tersebut. Hasilnya “belum cukup bukti” dan kesimpulannya, dana itu terkait kedudukannya sebagai Ketua Umum PB PGSI dan total dana sumbangan masyarakat pecinta olahraga kala itu adalah Rp. 1.583.950.000 dan pada umumnya berasal dari kenalan mitra bisnis bendahara, Tahir. Dana dalam rekening istrinya juga tidak ada kaitannya dengan dana yang tidak wajar.

Andhi Ghalib sempat melaporkan ICW ke Mabes Polri, namun kala itu ada analisis yang mengatakan bahwa kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan Andhi Ghalib sangat mungkin merupakan upaya pengaburan kasus Soeharto. Jika terkait isu suap, setidaknya ada justifikasi agar Andhi Ghalib dilengserkan dari jabatannya sebagai jaksa agung.

Pada akhirnya gara-gara hendak diperiksa PUSPOM TNI, Andhi Ghalib menunjukkan sikapnya yang tegas, siap diperiksa lalu mengajukan surat permohonan nonaktif dari jabatan Jaksa Agung. Seminggu kemudian, 14 Juni 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres penonaktifan Andhi Ghalib dari jabatan Jaksa Agung.

Presiden Habibie sempat menunjuk Menko Polkam Jenderal TNI Faisal Tanjung sebagai pejabat Jaksa Agung Ad Interim, namun muncul reaksi keras dari internal kejaksaan dan masyarakat. Habibie lalu menunjuk Menteri Kehakiman/Mensesneg Prof. DR. Muladi S.H.

Di penghujung tulisan ini saya berkesimpulan, Andhi Ghalib gagal menyidik H.M. Soeharto antara lain karena : Pertama, belum adanya kemauan Presiden Habibie untuk menindak secara tegas H.M. Soeharto, walaupun sudah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 30/1998 terkait, tetapi Habibe tidak menyetujui Soeharto menjadi tersangka. Karena itu pulalah, Andhie Ghalib menjadi tidak berdaya.

Kedua, belum adanya keberanian Andhi Ghalib untuk bertindak independen, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Soeharto, tanpa meminta persetujuan Presiden.

Ketiga, Andi Ghalib belum berhasil melakukan memberantas KKN di kejaksaan karena lembaga tersebut masih kental dengan KKN dan selama setahun memimpin kejaksaan, energinya habis untuk kasus Soeharto.

Keempat, masalah pribadi Andi Ghalib yang dituduh menerima suap dari dua pengusaha, sungguh mengganggu citra dan reputasi dirinya dan lembaga kejaksaan.

Meski pada akhirnya dianggap tidak berani, tidak punya nyali dan gagal dalam menuntaskan kasus Soeharto, toh sebenarnya di internal kejaksaan, Andhi Ghalib tegas dalam memimpin. Dia memimpin dengan baik dan ingin (niat) membawa lembaga kejaksaan menjadi sebuah lembaga profesional dalam menjalankan tugasnya.

Andhi Ghalib sempat melakukan sejumlah terobosan. Produktivitas kerjanya juga sangat tinggi. Hampir semua kepala kejaksaan tinggi diremajakan. Ia juga tegas mendisiplinkan jaksa dan anak buah yang tidak berprestasi, yang kinerjanya buruk dan yang tercoreng karena kasus tertentu seperti menerima suap dan lainnya.

Andhi Ghalib juga rajin datang ke daerah-daerah, menghadiri langsung setiap pergantian Kajati. Dia mendengar aspirasi masyarakat di daerah terhadap kejaksaan dan meminta kejati dan jaksa setempat agar responsif berikut melayani masyarakat dengan maksimal, profesional, adil dan bijaksana.

Saya mengenang Andhi Ghalib sebagai sahabat yang baik, enak diajak bicara dan tidak kaku. Ia murah senyum dan suka tertawa. Wajahnya yang tampan, memang menarik bagi siapa pun. Karena itu seharusnya dia menjadi sosok jaksa agung yang ideal. Andai saja Andhi Ghalib memimpin kejaksaan tidak pada masa pemerosesan kasus korupsi Soeharto, mungkin saja dia menjadi jaksa agung yang luar biasa. Ya mungkin. Beristirahatlah dalam damai sahabatku!***