Headline News Special Report

CHUCK SURYOSUMPENO: “Rezim Pemulihan Aset, Instrumen Pendukung Tax Amnesty”

JAKARTA – Mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, Chuck Suryosumpeno, mengusulkan penerapan Rezim Pemulihan Aset (RPA) sebagai langkah sebagai instrumen total law enforcement (penegakan hukum secara total) untuk mendukung Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.

Total Law Enforcement merupakan istilah Chuck untuk menggambarkan suatu keadaan penegakan hukum yang simultan antara penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan (in personam) dan penegakan hukum terhadap aset kejahatan (in rem) yang dilaksanakan para penegak hukum secara terintegrasi (Integrated Law Enforcement).

“Saya berkeyakinan, jika kita serius menerapkan visi Total Law Enforcement, maka semua ketimpangan dalam penegakan hukum dapat sirna dan kita akan memperoleh beberapa kondisi ideal yang didambakan selama ini: (1) Optimalnya Efek Jera, (2) Prinsip Crime Doesn’t Pay, (3) Terwujudnya Kepastian Hukum,” ungkap Chuck kepada REQuisitoire dalam sebuah wawancara khusus.

OPTIMALNYA EFEK JERA

Selanjutnya Chuck membeberkan tiga poin tersebut sebagai berikut. Optimalnya Ejek Jera! Chuck mengutip “Asset Recovery Handbook, A Guide for Practitioners!” yang publikasikan oleh StAR Initiative, The World Bank dan UNODC secara nyata mereka mengakui bahwa “…recovering proceeds corruption is very complex. The process can be over-whelming for even the most experienced of practitioners. It is exceptionally difficult for those working in the context of failed states, widespread corruption, or with limited resources.” (Brun, Jean-Pierre; Gray, Larissa; Scott, Clive; Stephenson, Kevin M (2011).

“Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk memulihkan aset hasil kejahatan memang bukan sesuatu yang mudah terutama untuk negara-negara yang di mana kejahatan korupsi sudah sangat merajalela namun pemulihan aset bukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan,” demikian Chuck.

Chuck juga menyarankan agar kita juga dapat mencermati amanat konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait extra ordinary crime, yaitu: United Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington Convention, 1975), United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) dan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (2000), serta United Nations Conventions Against Corruption (2003) yang secara tegas menyatakan tentang recovering the proceeds of crimes (aset terkait atau hasil dari tindak pidana) telah memunculkan “Asset Recovery Regime” di seluruh dunia.

Dalam salah satu materi penting United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption), yaitu tentang kerja sama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi, secara khusus pengembalian aset dimuat dalam Chapter V Asset Recovery UNCAC, Pasal 51 General Provision mengatur bahwa “The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”

Pasal tersebut menurut Chuck secara tegas telah menyatakan bahwa pemulihan aset merupakan prinsip mendasar dan negara-negara peserta konvensi diharapkan dapat saling bekerjasama membantu dalam pemulihan aset atau asset recovery.

Hanya saja menurut Chuck instrumen perundang-undangan yang kita miliki saat ini belum seluruhnya mengakomodir ketentuan hukum yang termaktub dalam keempat konvensi PBB tersebut di atas dalam menerapkan prinsip terkait upaya pemulihan aset, antara lain: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyelaraskan prinsip-prinsip yang ada dalam UNCAC, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga bila ditelaah lebih jauh kewenangan penanganan aset dalam konteks penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal.

“Selanjutnya fokus penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berorientasi pada harta atau aset seperti narkoba, pembalakan liar, tindak pidana perikanan, penyelundupan manusia dan fraud termasuk korupsi lebih menekankan pada menangkap dan menghukum pelaku (in personam) terbukti masih belum mendatangkan efek jera, sehingga kerugian yang diderita oleh korban sama sekali tidak terpulihkan,” demikian Chuck.

Menurutnya, penegakan hukum yang utuh adalah dengan menggunakan strategi ganda: menghukum pelakunya dan memutus atau menghambat pelaku kejahatan terhadap aset yang dimilikinya serta memulihkan aset para korbannya (in rem). Jika keseluruhannya dilakukan secara simultan maka akan menimbulkan efek berganda pula: efek hukuman untuk fisik dan efek psikis karena si pelaku akan kehilangan kemampuan finansialnya serta memunculkan efek kepuasan bagi korban karena hartanya terpulihkan.

Akan tetapi kejahatan yang berorientasi pada harta benda atau aset dibiarkan menguntungkan bagi para pelaku kejahatan dan kondisi penegak hukum yang masih memiliki sifat transaksional seperti saat ini, maka dapat dipastikan penegakan hukum tidak akan pernah mendatangkan efek jera yang optimal, justru berpotensi cloning modusnya oleh pelaku dan penegak hukum lainnya yang ingin mendapatkan keuntungan sama di tempat lain dalam keadaan yang berbeda.

Chuck-28LOW

CRIMA DOESN’T PAY

Chuck mengutip pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagaimana yang dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf., disebutkan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu sangat wajar bila saya berkeyakinan bahwa negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan demi menjamin keamanan serta ketertiban hidup bermasyarakat hingga akhirnya berujung pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Penyelengaraan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan menurut mantan Kajati Maluku ini, memerlukan biaya yang sangat besar dan dengan kondisi perekonomian dan keuangan negara seperti sekarang ini, maka dipastikan sangat membebani negara. Beban negara sesungguhnya adalah beban rakyat, karena keuangan negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayar rakyat pada negara. Oleh karena itu sesungguhnya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan di Indonesia sangat membebani rakyat Indonesia saat ini. Pada kenyataannya pula bahwa penegak hukum Indonesia, khususnya kejaksaan, belum mampu memulihkan aset kejahatan (kejahatan korupsi) berikut merepatriasinya kembali untuk negara dengan baik. Ray Rangkuti dari LSM Lingkar Madani dalam sebuah wawancara dengan salah satu media menyebutkan, tunggakan penagihan piutang uang pengganti lembaga kejaksaan sampai tahun 2015 senilai kurang-lebih Rp 13 trilyun belum termasuk tunggakan penyelesaian barang rampasan dan sita eksekusi yang mencapai Rp 168 Triliun.

Lebih jauh, prinsip Crime Doesn’t Pay dibeberkan Chuck sebagai perwujudan ideal yang telah diterapkan oleh berbagai negara maju. Dengan demikian rakyat tidak lagi dibebani pembiayaan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lantaran pembiayaannya sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara yang berasal dari repatriasi aset kejahatan yang dihasilkan dari pemulihan aset kejahatan yang dilakukan badan pemulihan aset milik negara dan bukan anggaran yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Kata Chuck, “Prinsip Crime Doesn’t Pay akan bisa terwujud dengan baik apabila rezim pemulihan aset dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian, dana yang seharusnya untuk penegakan hukum bisa dialihkan untuk membiayai keperluan masyarakat lainnya sebab kejahatan dapat diberantas dengan dana yang berasal dari kejahatan itu sendiri.”

KEPASTIAN HUKUM

Menurut Chuck sejatinya yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan perekonomian dalam suatu negara adalah “kepastian hukum!” Bagaimana para pelaku usaha dapat merasakan kenyamanan sehingga bisa berinvestasi dengan baik jika hukum dan aturan yang diterapkan di satu negara serba tidak pasti dan penegak hukumnya masih bermental transaksional? Oleh karena itu kepastian hukum untuk menciptakan rasa aman dan nyaman para investor dan para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya adalah sesuatu yang mutlak dan kita sepakat kenyamanan dunia usaha menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Chuck berkeyakinan jika Total Law Enforcement dijalankan dengan harmonis maka dengan sendirinya akan menciptakan kepastian hukum, karena rezim pemulihan aset yang diterapkan secara seimbang dan terintegrasi dengan penegakan hukum terhadap pelaku serta menjauhkan pelaku dengan aset hasil kejahatannya dipastikan akan mereduksi mental transaksional pada para penegak hukum.

Jangan lupa pula bahwa loyalitas para penegak hukum memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan. Kesejahteraan para penegak hukum yang lebih terjamin diharapkan dapat meghindarikan mereka dari perbuatan pelanggaran hukum dan rakyat tidak lagi dibebani dengan biaya pemberantasan kejahatan. Jika kesejahteraan para penegak hukum terjamin dengan baik, niscaya, tidak ada lagi penegakan hukum yang transaksional.***

 

Please follow and like us:
17