Headline Spotlight

Pailit TelkomselJangan Ada Dusta antara Telkomsel, PJI dan Kurator

Pengantar : Tulisan ini merupakan salah satu dari lima cerita yang terangkai dalam kisah pailitnya Telkomsel pada terjadi pada 2012. 

Pada mulanya ada PKS antara PT Telkomsel Selular (Telkomsel) dan PT Prima Jaya Informatika (PJI). Tetapi serta-merta PKS itu putus di tengah jalan. Telkomsel, PJI dan Kuratornya berseteru.

Syahdan, terjalinlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Telkomsel dengan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI). Kemudian, yayasan ini menggandeng PT Prima Jaya Informatika (PJI), yang kemudian diberikan hak menjual produk Telkomsel. Berdasarkan komitmen YOI dan PJI, dibuat kesepakatan PKS antara Telkomsel dengan PJI yang berlaku selama 2 tahun, yakni, sejak 11 Juni 2011 hingga 1 Juni 2013.

Tujuan kerja sama, membantu YOI mendapatkan sumber untuk meningkatkan kesejahteraan para atlit nasional. Berdasarkan itu, kartu PJI hanya dijual pada suatu Komunitas Prima. PJI kemudian memesan voucher isi ulang senilai Rp 5,2 miliar ke Telkomsel selain memiliki kewajiban menjual sebanyak Rp 120 juta voucher isi ulang berikut 10 juta voucher perdana senilai Rp 5,2 miliar.

Namun, masalah timbul. Target dan komitmen PJI membentuk Komunitas Prima sebanyak 10 juta anggota, tak tercapai pada Juni 2012. Problem lain, pada 9 Mei 2012, PJI melakukan pemesanan produk yang disetujui oleh Telkomsel, tetapi PJI tidak membayar pesanannya. Malahan pada 20-21 Juni 2012, PJI kembali melakukan pemesanan produk. Telkomsel ketika itu menolak pemesanan kedua.

Selanjutnya pihak Telkomsel meminta PJI menjelaskan alasan tak tercapainya target penjualan termasuk tidak adanya pembayaran dari pemesanan pertama kepada pihak Telkomsel. Lalu, terjadilah pergantian direksi baru di Telkomsel. Direksi baru ini sepakat mengevaluasi kontrak PKS dengan PJI. Hasil evaluasi, kontrak kerja sama dihentikan.

Namun sumber REQuisitoire menjelaskan, sebelum muncul putusan penghentian PKS, pihak Telkomsel sempat mengundang PJI bernegosiasi (mediasi), berikut mencari solusi ihwal target penjualan dan lainnya. Sumber juga membeberkan, PJI tidak berpengalaman dalam bisnis terkait.

Begitu PKS dihentikan, PJI kecewa dan menganggap Telkomsel tidak adil dan hukum pun bertindak. PJI pailitkan Telkomsel di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan, Telkomsel tidak dapat membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada PJI.

Tak sendiri, PJI merangkul PT Extend Media Indonesia untuk pengajuan pailit Telkomsel, sebab syarat pailit antara lain, pemohonnya, dua perusahaan, apalagi diduga Extend Media Indonesia memiliki utang Rp 40 miliar pada Telkomsel.

Setelah menjalani serangkaian persidangan, permohonan dua perusahaan ini disetujui. Pada 14 September 2012, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin Agus Iskandar, memutuskan, Telkomsel pailit, bersalah, tidak membayar dua utang yang jatuh tempo. Telkomsel juga diperintahkan untuk menanggung tuntutan kerugian PJI senilai Rp 5,3 miliar. PJI dan Extend Media Indonesia kemudian dibantu tiga kurator; Feri S Samad, Edino Girsang dan M Sadikin untuk menjalankan perintah pengadilan.

Tak terima, Telkomsel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 21 September 2012. Telkomsel beralasan, putusan pailit tersebut tidak adil dan merugikan Telkomsel. Selanjutnya pada 21 November 2012, MA mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel dan membatalkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kasus ini belum tuntas. Para pihak masing-masing mengaku menjadi korban ketidakadilan. Lalu, harus bagaimana? Ya, hukum harus berkeadilan. Jangan ada dusta di antara Telkomsel, PJI, Kurator dan bahkan mungkin juga para hakim dan Menteri Hukum dan HAM terkait beleid Permen Nomor 1 Tahun 2013 yang dianggap merugikan kurator!***(Bos)

Please follow and like us:
17