Headline Spotlight

Pailit TelkomselKurator Telkomsel, Nasibmu Kini

Perselisihan imbalan jasa kurator proses pailit PT Telkomsel dengan pemohon PT Prima Jaya Informatika (PJI) masih menyisakan kekisruhan. Bermula dari putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2013, majelis hakim yang diketuai oleh Dr H Mohammad Saleh S.H., M.H., menyatakan sepakat dengan pendapat hukum  PT Telekomunikasi Selular.

MA berpandangan PT Telkomsel dapat mengajukan PK atas penetapan fee kurator karena merujuk Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada MA untuk melakukan pengawasan tertinggi kepada pengadilan termasuk penetapan fee kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terlebih pasal tersebut tidak tegas menyebutkan larangan untuk upaya hukum luar biasa.

Terhadap penentuan fee kurator dalam perkara ini, MA menilai seharusnya peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.1 Tahun 2013, bukan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinilai keliru dalam menerapkan hukum yang menjadi dasar pedoman besarnya imbalan para kurator.

Alasannya, Permenkumham No.1 Tahun 2013 tersebut lahir lebih dulu daripada penetapan fee kurator. Tambahan lainnya dari dalil PK PT Telkomsel,  tugas kurator tidak serta-merta berhenti tatkala putusan kasasi yang mencabut pailit PT Telkomsel keluar. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan, kurator masih memiliki tugas untuk mengumumkan putusan kasasi tersebut ke sedikitnya dua surat kabar harian.

Namun, oleh kurator, pengumuman  baru dilaksanakan pada 14 Januari 2013, sesuai tanggal diumumkannya putusan PN Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst jo No 704 K/Pdt.Sud/2012. Artinya, tugas kurator baru berakhir pada 14 Januari 2013, bukan pada saat salinan putusan kasasi diterima majelis hakim 10 Januari 2013 sebagaimana dinyatakan dalam penetapan majelis hakim pengadilan niaga.

Tim kurator sendiri baru mengajukan permohonan fee kurator pada 22 Januari 2013 No.01/KUR-TLK/I/2013, dan pembacaan penetapan pada 31 Januari 2013. Alhasil, dasar hukum sebagai penentu besarnya imbalan jasa kurator adalah Permenkumham No.1 Tahun 2013.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Permenkumham 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UU Kepailitan. Menurut MA, penentu yang berhak membayar imbalan kurator adalah majelis hakim.

MA juga menyatakan, dalam menentukan imbalan jasa pengurusan perkara Telkomsel, kurator tidak merinci pekerjaan yang telah dilakukan, tarif pekerjaan, tingkat kerumitan, dan kemampuannya sehingga harus mendapat bayaran 1% dari aset Telkomsel. Begitu juga dengan  majelis hakim niaga yang tidak memberikan rincian untuk memutuskan mengabulkan 0,5% dari aset Telkomsel. Berdasarkan hal-hal tersebut, MA sepakat untuk mengabulkan PK Telkomsel dan membatalkan penetapan fee kurator dimaksud.*** (Tian)

[accordion]
[acc_item title=”Pengantar : Jangan Ada Dusta antara Telkomsel, PJI dan Kurator”][/acc_item]

[/accordion]

 

Please follow and like us:
20