Spotlight

Pailit TelkomselPailit yang Pahit

Salah satu anggota tim Kurator pailit PT Telkomsel, Edino Girsang, mengaku kecewa terhadap sikap PT Telekomunikasi Selular yang menolak membayar sepeser pun untuk fee kurator. “Penolakan tersebut sama saja sudah mematikan profesi kurator. Biaya yang sudah kita keluarkan selama ini bagaimana?,” keluh Edino saat ditemui REQuisitoire di kantor hukum, “Yan Apul Girsang dan Rekan” di Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam prosesnya, perusahaan yang pailit telah diumumkan di dua media nasional. “Itu aja sudah habiskan uang ratusan juta. Pembatalan pailit juga harus diumumkan minimal dua surat kabar nasional yakni Kompas dan Bisnis Indonesia. Biasanya, putusan itu kan menyelesaikan permasalahan. Keistimewaan lainnya, putusan perkara ini menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru,” imbuh Edino.

Sejurus kemudian, MA mengabulkan upaya PK perusahaan yang memiliki aset senilai Rp.58,7 triliun tersebut. Edino merasa putusan tersebut telah merusak tatanan hukum kepailitan Indonesia dan melanggar UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. “Hukum kepailitan Indonesia tidak mengenal upaya hukum untuk biaya kurator,” tegasnya. “Sebagai rujukan adalah Pasal 91 UU Kepailitan. Penetapan fee kurator itu adalah upaya hukum yang terakhir.”

Pasal tersebut, menurut Edino, pernah juga diterapkan pada kasus pailit salah satu stasiun televisi swasta, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MA yang diketuai M Saleh, menyatakan menolak upaya hukum yang diajukan TPI atas honor tim kurator. “Tapi hebatnya dalam putusan PK Telkomsel, malah diputus, dan dipertimbangkan dan kemudian dibatalkannya penetapan fee kurator,” kata Edino.

Edino malah balik bertanya apa landasan majelis hakim memutus permohonan PK Telkomsel. “Ini kan bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dan pengalaman yurisprudensi yang ada. Apa karena Telkomsel perusahaan negara, jadi dikabulkan. Tidak ada kepastian hukum.”

Pernyataan Edino tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, penetapan fee kurator merupakan suatu penetapan administrasi, sama halnya seperti pengangkatan kurator maupun penghentian kurator. Sebagai kurator kepailitan PT Telkomsel, dirinya bersama tim sudah bekerja selama tiga bulan. “Saban hari kami memeriksa dokumen tagihannya yang kisarannya setengah gedung mereka. Masak apa yang sudah dikerjakan selama ini tidak dihargai,” keluhnya.

Meski begitu, Edino dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Selain melakukan kontra peninjauan kembali (PK), mereka melayangkan gugatan ke pengadilan negeri dan menarik Telkomsel  serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sebagai tergugat.

Gugatan kepada Amir Syamsudin, Edino merujuk pada putusan MA yang mengatakan bahwa Permenkumham No.1/2013, bertentangan dengan UU Kepailitan, khususnya pasal 17 tahun 2013. Yang menentukan kepada siapa dibebankan fee kurator, adalah wewenang majelis, bukan wewenang Menteri. Di samping itu, dalam memori Telkomsel, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dianggap tidak berwenang menetapkan fee kurator, karena wewenang  menentukan fee kurator adalah majelis kasasi.

“Dalam putusan PK  ini, tidak mengatakan seperti itu, pengadilan niaga yang berwenang. Kalau Pengadilan Niaga tidak berwenang menetapkan fee kurator, seharusnya PK juga akan mengatakan Pengadilan Niaga dibatalkan,” ucapnya seraya menambahkan, “Sebenarnya, banyak permasalahan dalam perkara ini.”

Selain melakukan upaya judicial review  atas Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham No 1 Tahun 2013 disandingkan pasal 17 UU kepailitan ke MA, sejumlah kurator juga melakukan upaya uji material atas pasal 91 ke Mahkamah Agung. Dalam upaya PK terhadap PK, Edino mengatakan hal tersebut sudah tercantum dalam SEMA No 10 2012 yang mengatakan, kepada putusan yang saling bertentangan, boleh diajukan PK untuk kedua atau ketiga kali.

“PK ini diajukan untuk meluruskan warnanya dari warna yang lain. Beberapa ahli juga menyarankan. Artinya supaya dunia tahu. Ini unik, tidak ditemukan di tempat lain. Problematikanya tinggi,” katanya.  Tanggal 11 Januari 2013, kata Edino, dirinya bersama tim sudah bukan kurator lagi, karena direktur sudah berfungsi kembali.

Edino mengatakan, pihaknya dari sebelum putusan pailit hingga penetapan di MA, sudah mengajak pihak Telkomsel untuk duduk bersama menentukan fee. “Kita yang kooperatif, beritikad baik, malah tidak dilindungi. Dan orang yang beritikad buruk jadi dilindungi. Kesimpulan kita di situ,” tegasnya. Sebagai subjek hukum, Telkomsel, menurut Edino seharusnya tidak menghindar dari putusan pengadilan yang sudah jelas UU-nya.

“Terlihat memang sudah di-setting dengan cara yang mengelak dengan menimbulkan peraturan menteri tapi itu pun tak berhasil kan dibatalkan MA. Tetapi di MA tetap ditolak tapi menggunakan argumentasi lain yang menabrak UU lain.

Di titik ini, upah kurator, jasa serta biaya kepailitan yang sudah dikeluarkan dirinya bersama tim siapa yang akan menanggung? “Pengeluaran harus dari kantong sendiri dulu. Kantor inilah yang ‘bonyok’. Total biaya yang dikeluarkan senilai Rp.245 juta,” tuturnya. Sayangnya, pengeluaran tersebut tidak ada penggantian dari Telkomsel.

“Dalam PK itu, Telkomsel tidak keberatan dengan biaya kepailitan, dan MA dalam putusannya tidak ada pertimbangan biaya kepailitan. Lha jadi gimana dong nasib kurator?” Putusan yang menurut Edino sama sekali tidak menyelesaikan dan memberikan jawaban kepastian hukum.

Dengan kata lain, Edino harus mengajukan permohonan baru lagi ke pengadilan niaga, tentang fee kurator. “Inilah ciri negara kita, unpredictable. Berbeda dengan negara maju yang predictable. Sangat disayangkan. Dan ini merupakan ancaman profesi kurator,” katanya.

Merujuk dari UU Kepailitan yang mengatakan fee kurator maksimal 2% dari aset yang dimiliki perusahaan terpailit, nilai tersebut masih bisa dinegosiasikan dan pengadilan akhirnya memutuskan fee kurator senilai 0,5% yang dibebankan kepada pemohon dan termohon. Efektifnya 0,25 persen masing-masing (PT Prima Jaya Informatika dan PT Telkomsel Seluler). “Kita hanya berharap dari PT Telkomsel, karena kita sempat menagih ke PT PJI namun kantornya sudah tutup.”

Edino menilai Telkomsel besikap arogan ketika menyatakan sepeser pun tak akan membayar fee kurator. “Negara aja membayar karyawannya. Kita dianggap ajalah seperti karyawan, masa kita tidak digaji.” Terbesit rasa sakit hati tiga anggota tim kurator Telkomsel (selain Ednio ada Feri S Samad dan M Sadikin) mendengar pernyataan PT Telkomsel tersebut. “Kami sudah siap untuk bicara negoisasi malah diganjal, dan tak mau membayar,” sesalnya.

Edino mengatakan, jangan melihat besarnya nominal fee kurator Telkomsel senilai 148 M. “Lihat dulu asetnya. Marilah duduk satu meja, jangan katakan satu sen pun gak mau bayar padahal  income per bulan PT Telkomsel, bisa mencapai Rp.5 triliun,” sebut Edino.

Padahal, kata Edino, profesi kurator dan fee-nya dijamin UU. “Tanpa kurator, dunia hukum kepailitan di Indonesia akan mati. Tiba-tiba peraturan yang dibawah UU, meniadakan semua hak daripada kurator, itu kan gila. Ini menyangkut peraturan yang melawan UU. Hukum itu diletakkan dalam proporsi dan koridor yang sebenarnya. Fee kurator diperoleh setelah ditetapkan hakim diakhir proses kepailitan,” jelas Edino.

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998, jelas disebutkan fee kurator ditentukan dengan masa kerja, kesulitannya. Kemudian dalam Permenkumham No 1 2013 ditentukan juga dari tagihannya. “Jika dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 ditentukan dari asetnya. Dengan ketentuan maksimal 2% dari aset. Soal Fee itu, tidak berlaku surut. Tapi sebenarnya kita berpikir itu kan produk hukum harus dihormati, dan itu kan tidak bertentangan dengan UU yang ada.”

Waktu itu tim kurator juga berkonsultasi dengan teman-teman untuk menentukan persentase fee. “Ada teman bilang ambil maksimalnya 2%, nanti hakim yang menentukan dan memutuskan. DPR juga ribut, fee kurator telkomsel 1,2 T,” kata Edino.*** (Tian)

[accordion]
[acc_item title=”Pengantar: Jangan Ada Dusta antara Telkomsel, PJI dan Kurator”][/acc_item]

[acc_item title=”Tulisan 1 : Kurator Telkomsel, Nasibmu Kini”][/acc_item]

[/accordion]