Headline Spotlight

BIT Indonesia-Inggris: Dulu Diperlukan, Sekarang?

James Callaghan, dari Partai Buruh, memimpin pemerintahan Inggris sebagai Perdana Menteri (1976-1979), ketika perekonomian Inggris sedang berantakan, lalu terjadi inflasi yang luar biasa. Mata uang poundsterling melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Pemerintah James pun langsung fokus pada pengendalian inflasi, membuka lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Indonesia, sebagaimana ditulis oleh Thee Kian Wie dalam buku The Emergence of A National Economy, An Economic History of Indonesia, 1800-2000, berada di fase kedua dari tiga fase ekonomi selama era pemerintahan Soeharto. Fase pertama, antara 1966-1973, bercirikan stabilisasi, rehabilitasi, liberalisasi secara parsial, pemulihan ekonomi. Rentang waktu 1974-1982 adalah fase kedua yang digambarkan sebagai masa terjadinya booming minyak dunia, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan meningkatnya intervensi pemerintah. Sedangkan fase ketiga bercirikan pasca booming minyak dunia, terjadinya deregulasi, liberalisasi yang diperbaharui (renewed liberalisation), pertumbuhan ekspor yang cepat.

Pasca Orde Lama yang dipimpin Sukarno, Indonesia sedang mengalami masa sulit secara ekonomi. Sebagai pengganti pendahulunya, Soeharto memulai fase Orde Baru dengan membuka perekonomian Indonesia terhadap bantuan dan modal asing. Pada saat itu Soeharto mempercayakan pemulihan ekonomi Indonesia kepada sebuah tim yang terdiri dari para ekonom Universitas Indonesia yang dikenal sebagai “Barkeley Mafia” kecuali Mohammad Sadli dari Universitas Gadjah Mada. Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli dan Subroto. Widjojo memimpin tim teknokrat ini.

Tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto, target pemerintah di bidang ekonomi adalah penghentian hiperinflasi, mengurangi kontrol absolut pemerintah di bidang ekonomi, menjadwalkan ulang jatuh tempo utang Indonesia dan mendapatkan kredit baru, kebijakan politik terbuka menuju investasi asing (foreign direct investment/ FDI).

Tim teknokrat ini berhasil menurunkan inflasi. Pengendalian harga domestik oleh pemerintah diubah dengan mekanisme sistem pasar, kecuali barang kebutuhan pokok dan jasa termasuk produk-produk perminyakan, elektronika, transportasi perkotaan dan air minum. Ketika pertemuan di Paris, Desember 1966, perwakilan pemerintah Orde Baru bersama negara-negara Barat dan Jepang menyepakati persetujuan pada moratorium layanan pembayaran pinjaman pada utang jangka panjang yang diadakan sebelum Juni 1966. Pada 1972, transaksi-transaksi modal diliberalkan sehingga memungkinkan modal dapat keluar atau masuk ke dalam negara secara bebas.

Para penasihat ekonomi pemerintah Orde Baru menyadari betul, investasi asing amat dibutuhkan untuk mengembangkan sumber daya alam Indonesia dan melanjutkan upaya industrialisasi yang telah lama tertunda.

Sadli berkisah, dalam buku Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an Hingga 1990-an, Pemerintah membentuk Tim Teknis Penanaman Modal Asing dan ia mendapat kepercayaan memimpin tim ini. Tim Teknis Penanaman Modal Asing bertugas mengumpulkan informasi tentang para investor asing yang potensial dan rencana investasi mereka. Informasi inilah yang diserahkan kepada kabinet dan kemudian kabinet memutuskan, apakah rencana investasi ini disetujui atau tidak. Tim ini juga bertugas mendorong investasi asing masuk ke Indonesia.

Terkait promosi investasi asing, ketika itu Indonesia tidak menghadapi persaingan dari negara-negara lain. Thailand dan Filipina punya peraturan yang lebih ketat ketimbang Indonesia. Pemerintah hanya merekomendasikan, investor asing bentuk usaha patungan dengan mitra Indonesia. Indonesia menghapus kebijakan pengendalian devisa alias memakai sistem transaksi modal terbuka. Sadli mengakui, hal ini amat baik sebagai promosi investasi asing. Indonesia juga menawarkan masa bebas pajak kepada investor asing.

Hal-hal lainnya yang mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing saat itu adalah “kepemilikan asing 100%, dan peluang mengeksploitasi berbagai sumber daya alam Indonesia yang melimpah.” Sadli pun mengatakan, “Dalam usaha menarik investasi modal asing, saya percaya bahwa hal yang terpenting adalah cara memikat investor asing.”

Hasil upaya stabilisasi ekonomi makro Indonesia tampak pada rentang waktu 1974-1981. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa. Sebelumnya, belum pernah terjadi persentase Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) rata-rata mencapai 7,7% setiap tahunnya.

Selama periode 1970-an, investasi Inggris ke Indonesia terus meningkat. Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Inggris menjadi pengikat resmi hubungan kedua negara dalam hal investasi. Kedua negara menandatangani BIT ini di London pada 27 April 1976. Tertera sebagai penandatangan dari pihak Inggris adalah Goronwy-Roberts dari Caernarvon & Ogwen, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran. Sedang pihak Indonesia diwakili oleh R. Subrono, yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris.

Saat itu Inggris berpandangan, hubungan baiknya dengan Indonesia dan keberadaan BIT ini demi melindungi investasi Inggris dan warga negara Inggris di Indonesia. Sedangkan Indonesia berpendapat, hubungan baik tersebut diperlukan agar lebih banyak lagi investor asal Inggris yang mau berinvestasi di Indonesia.

Sumber REQuisitoire di firma hukum White & Case, menjelaskan, BIT antara Indonesia dan Inggris ini telah menjadi patokan banyak negara lain dalam melakukan BIT. Inggris kata dia, tidak memiliki kerangka hukum spesifik dalam hukum domestik untuk investasi asing. Aturan dan peraturan yang relevan ditemukan dalam berbagai undang-undang dan instrumen hukum di Inggris. Orang asing atau perusahaan asing yang berbisinis di Inggris mendapat perlakuan sama dengan pebisnis Inggris, termasuk regulasinya. Namun, ada beberapa industri milik pemerintah yang juga langsung dikendalikan pemerintah.

Tentang regulasi investasi asing di Indonesia, ia menyebutkan, meski pemerintah Indonesia mendorong dan mengendalikan FDI melalui perizinan, sejumlah sektor ekonomi domestik mendapat perlindungan dari investor asing antara pertengahan dekade 1960-an hingga 1970-an.

Menurutnya, secara umum BIT merupakan cermin praktek internasional dalam hal investasi saat itu. BIT juga telah merumuskan perlakuan-perlakuan yang terangkum perihal investasi dari pihak-pihak yang berkontrak, termasuk di dalamnya perlakuan yang adil dan setara, perlakuan terhadap negara yang paling membutuhkan bantuan dan merumuskan prosedur tentang pengambilalihan.

Kini, pemerintah Indonesia sedang menghadapi gugatan sengketa investasi dari Churchill Mining Plt., asal Inggris dan pada waktu yang bersamaan digugat oleh Planet Mining Plc., perusahaan tambang asal Australia, di ICSID. Dengan melihat putusan yurisdiksi ICSID dalam sengketa ini, BIT antara Indonesia dan Inggris yang telah berusia 37 tahun tampaknya masih kuat sebagai landasan gugatan Churchill. Wacana penghapusan BIT di Indonesia pun muncul. Peta geopolitik internasional saat ini sudah amat berbeda dari dekade 1970-an. Mari kita nantikan seperti apa kebijakan internasional Indonesia, khususnya di bidang hukum internasional dan investasi asing. ** (Praz)

 

Baca juga:

Wawancara eksklusif REQuisitoire dengan Frans Hendra Winata

Please follow and like us:
17