Headline News

Usman Hamid: Pemerintah Belum Publikasikan Hasil Kerja TPF Munir

Jakarta – Hingga hari ini Pemerintah belum melaporkan kepada publik hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir sesuai ketentuan dalam Perpres No. 111 Tahun 2004. Usman Hamid menyampaikan hal ini dalam kesaksiannya di sidang sengketa informasi terkait laporan TPF Munir yang digelar di Gedung Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (2/8) lalu.

Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang diajukan KontraS dan LBH Jakarta selaku pihak pemohon, yaitu mantan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid dan anggota TPF Munir Hendardi.

Dalam kesaksiannya, Usman menuturkan informasi terkait fungsinya jabatannya sebagai sekretaris saat tergabung dalam TPF Munir. Ia mengatakan, fungsi dan tugasnya saat itu adalah menjalankan segala urusan TPF terkait administrasi, penjadwalan kegiatan dan pemeriksaan saksi-saksi.

Di samping itu, ia mengakui dirinya turut mengatur lima pertemuan dengan presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, selama TPF Munir bekerja. Kelima pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2005, 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, 19 Juni 2005 dan 24 Juni 2005. Dari kelimanya, Usman hanya menghadiri tiga pertemuan saja. Sedangkan dua pertemuan lainnya hanya dihadiri Ketua dan Wakil TPF Munir dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepada Majelis Komisioner, Usman mengatakan, “Semua berkas terkait kerja-kerja TPF Munir telah diserahkan dalam lampiran laporan hasil penyelidikan TPF Munir kepada presiden dan tidak ada yang tertinggal.”

Terkait berakhirnya masa kerja TPF Munir, Usman menjelaskan, segala dokumen terkait TPF Munir diserahkan kepada presiden seusai Perpres No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Kematian Munir. Usman merincikan, dirinya membawa dan menyerahkan 14 dokumen laporan hasil penyelidikan TPF Munir ke presiden.

“Semua berkas terkait kerja-kerja TPF Munir telah diserahkan dalam lampiran laporan hasil penyelidikan TPF Munir kepada presiden dan tidak ada yang tertinggal,” kata Usman di hadapan Majelis Komisioner.

Ia pun mengakui adanya daftar hadir dalam pertemuan terakhir yang mengagendakan penyerahan laporan hasil penyidikan TPF Munir ke presiden.

 “Ada daftar hadir pada pertemuan tersebut, tapi saya lupa kop daftar hadir tersebut. Apakah Setneg atau lembaga rumah tangga presiden lainnya,” ungkap Usman.

Meski demikian, Usman menyatakan kehadiran Mensetneg dalam pertemuan penyerahan dokumen itu, selain Setkab, Jubir Kepresidenan dan beberapa kementerian terkait.*** (Praz)

 

Sumber : LBH Jakarta

Foto: bacaanpagi.files.wordpress.com

Please follow and like us:
20