Headline Opini

Willy Hangguman Senyum Tersangka Korupsi

Salah satu senyum terindah yang dimiliki negeri kita adalah senyum seorang tersangka pelaku tindak korupsi. Tak percaya? Lihatlah ketika senyumnya hadir di ruang keluarga-keluarga Indonesia lewat siaran televisi  usai diperiksa  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau saat tampil di Pengadilan Tipikor. Lihatlah senyum mereka terpampang di media massa.

Negeri kita memang murah senyum dan kaya senyum.  Ketika di banyak negara di dunia jenderal-jenderalnya biasanya selalu tampil sangar dan kaku,  negeri kita justru memiliki “smiling general.”

Namun senyum terdakwa itu sangat mengusik dan bikin  geram. Senyum tersebut  penuh misteri seperti  senyum unik Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Bagaimana tidak terasa misterius, bisa-bisanya tersangka masih bisa memamerkan senyum manisnya saat dirinya justru jadi tersangka. Padahal normalnya orang yang sedang menghadapi masalah besar seperti itu menunjukkan raut muka tertekan, tampak serius atau muka datar tanpa ekspresi.

Senyum yang kita pahami selama ini adalah suatu ungkapan rasa kebahagiaan dan rasa senang. Lantas, apakah tersangka tindak korupsi itu bahagia dan senang karena jadi tersangka? Mestinya tidak.  Tetapi kenapa tersenyum?

Dalam psikologi, saat orang sedang mengalami luapan emosi yang luar biasa, maka tubuhnya tidak mampu menampung luapan emosi tersebut. Puncak dari luapan itu, orang tersebut akan meneteskan air mata atau tertawa atau senyum. Senyum itu adalah tanggul untuk menahan luapan emosi tadi (YB Mangunwijaya, Ragawidia, 1986).

Orang yang menjadi tersangka tindak korupsi tentu menghadapi situasi demikian. Namun ia tidak memilih menangis, tetapi tersenyum.  Bukan senyum pahit, tetapi senyum manis. Apakah senyumnya itu jadi topeng untuk menutupi rasa malu karena takut ancaman hukuman yang bakal ditanggungnya? Dalam kebudayaan masyarakat Asia Tenggara, senyum memang jadi tameng untuk menutup malu.

Apakah senyum tersangka korupsi itu  hanya topeng  atau  tameng untuk menutup rasa malu  karena perbuatannya terbongkar? Bila menyimak reaksi para tersangka tindak korupsi selama ini, kita ragu apa dia menyesali perbuatannya.

Lihatlah, seusai dinyatakan sebagai tersangka, ia masih gagah memberikan keterangan pers dengan mengatakan: “Saya tidak bersalah, jangan disakiti”, “Saya dizolimi”, “Saya dijebak” atau “Saya jadi korban konspirasi politik”. Malah ada tersangka yang mengangkat jempol. Semua itu menunjukkan mereka sebenarnya baik-baik saja, tidak merasa bersalah, apalagi menyesalinya.

Budaya Malu dan Rasa Bersalah

Fenomena itu dapat dijelaskan dengan konsep shame culture dan guilt culture dari  Ruth Benedict (The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, 1946). Dua budaya tersebut mengajar orang bagaimana mereka harus berperilaku, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perbuatan salah.

Benedict mengatakan, bangsa Amerika menganut guilt culture, sedangkan Jepang shame culture. Belakangan pandangannya dikritik antropolog budaya lain seperti Margareth Mead yang pernah jadi muridnya, Clifford Geertz dan Milton Singer. Umumnya berpendapat bahwa dalam tiap kebudayaan terdapat kedua konsep itu, ada yang lebih cenderung pada shame culture, lainnya pada guilt culture.

Lantas apa itu shame culture dan guilt culture? K. Bertens (Etika, 2007) mengemukakan, shame culture  seluruhnya ditandai oleh rasa malu dan di sana tidak dikenal rasa bersalah. Di sini  pengertian-pengertian seperti “hormat”, “reputasi”, “nama baik”, “status” dan “gengsi” sangat ditekankan. Bila orang melakukan suatu kejahatan, hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk begitu saja, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan untuk orang lain. Malapetaka paling besar terjadi, bila suatu kesalahan diketahui oleh orang lain, sehingga pelaku kehilangan muka. Dalam shame culture, sanksi biasanya datang dari luar, yaitu berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Kiranya sudah jelas dalam bahwa dalam shame culture tidak ada hati nurani.

Sedangkan pada  guilt culture, tulis Bertens,  terdapat rasa bersalah. Dalam budaya ini, pengertian-pengertian seperti  “dosa” (sin), “rasa bersalah” (guilt), dan sebagainya sangat dipentingkan. Di sini  sanksinya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam: dari batin orang yang bersangkutan. Hati nurani memegang peranan sangat penting di sini.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Koentjaraningrat (1990),  pola perasaan bersalah seorang Indonesia yaitu berdasarkan unsur “menyesal karena bersalah.” Perasaan bersalah itu timbul kalau kelihatan orang banyak orang, tidak didasarkan atas suatu rasa menyesal karena menyadari perbuatan itu salah.

Dengan konsep shame culture itu kita dapat  memahami mengapa seorang tersangka tindak korupsi masih bisa  tersenyum, masih bisa angkat jempol, seusai ditetapkan sebagai tersangka. Senyum itu menegaskan,  mereka tidak merasa bersalah, hanya merasa malu karena tindak korupsinya terbongkar. Bila dia menyadari tindak korupsi itu salah, tentu sejak awal ia akan menghindari perbuatan tersebut.

Dalam konteks itu pulalah kita juga bisa memahami kenapa seseorang sudah jadi tersangka susah sekali  mau  mengundurkan diri dari jabatannya dan baru terpaksa turun setelah ditekan dari sana-sini, dari atas-bawah. Demikian juga kita bisa memahami sikap tersangka yang biasanya mempunyai jaringan luas melakukan perlawanan dengan mempraperadilkan KPK, berusaha menggembosi  kewewenangannya  atau melakukan kriminalisasi. Kenapa? Karena tindakan KPK mengungkapkan kesalahan mereka  membuat “reputasi”, “nama baik”, “status” dan “gengsi” mereka runtuh. Di sini rasa malu lebih menyakitkan  daripada tindak korupsi itu sendiri.

Hambatan Budaya

Berangkat dari paparan di atas,  kita   menyadari adanya  hambatan budaya serius dalam pemberantasan  korupsi.  Pola perasaan bersalah seorang Indonesia yaitu berdasarkan unsur “menyesal karena bersalah” seperti diungkapkan Koentjaraningrat adalah perwujudan dari  shame culture.

Hambatan budaya lain adalah  masih suburnya  mentalitas  menerabas di tengah masyarakat kita,  yaitu  nafsu untuk  cepat kaya dan cepat punya uang tanpa berusaha keras, tidak menuruti garis panjang kemajuan hidup yang dicapai selangkah demi selangkah.

Penangkapan pelaku tindak korupsi tentu saja penting. Yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Jalan budaya bisa berperan besar untuk pencegahan, yakni budaya rasa bersalah (guilt culture). Budaya rasa bersalah ini harus ditanamkan sejak dini di  keluarga, lalu sekolah, lingkungan, dan masyarakat umum.

Bila budaya itu telah tumbuh subur dalam kehidupan sehari-hari, maka  kita tak perlu menghadapi  kegaduhan politik dan hukum yang tak perlu. Kita tidak akan menyaksikan adanya  senyum tersangka korupsi yang penuh misteri itu.***

 

Foto: http://www.urbancult.net

Please follow and like us:
17