Headline News

Para Advokat Uji Materi Pasal 197 Ayat 1 KUHAP ke MK

PemohonJAKARTA, Requisitoire.com – Para advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa keberatan dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemidanaan.

Menurut para pemohon (Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, Joelbaner Hendrik Toendan, Arief Patramijaya, Hanita Oktavia, Patricia Lestari, Triweka Rinanti, N. Pininta Ambuwaru, dan Handoko Taslim), syarat materi tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan.

Apalagi Mahkamah Agung menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada setiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Patra Zen selaku kuasa pemohon dalam sidang uji materi menjelaskan dampak langsung yang dirasakan para Pemohon, yakni tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan dan dianggap tidak profesional karena tidak dapat memberikan informasi/kepastian kepada klien kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung.

Tak hanya itu saja, dampak lainnya yang merugikan pemohon dari ketidakpastian jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung adalah memberi celah bagi hadirnya oknum yang mengiming-imingi dapat membantu mempercepat penanganan perkara.

Majelis Hakim Wahiduddin Adams menanggapi dalil permohonan Pemohon terlihat pada masalah implementasi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menghambat kinerja pemohon sebagai bagian dari penegak hukum. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa MK tidak memeriksa dan mengadili masalah implementasi norma.

“Ini supaya dielaborasi betul. Jangan terkesan ini implementasinya dari Pasal 197 KUHAP kan kita tidak menguji implementasi, tapi norma yang diuji. Karena ini diuji terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini coba nanti dielaborasi betul sehingga tidak menonjolkan pada kasus konkret yang dialami,” jelas Wahiduddin.

Pemohon pun diberi waktu selama 14 hari kerja untuk melakukan perbaikan permohonan. Sidang berikutnya akan digelar dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. (Aan)

Please follow and like us:
14