Headline News

GeRAM: Hakim Salah Memahami Gugatan!

LeuserJAKARTA, REQuisitoire.com – Nurul Ikhsan, Koordinator Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (GeRAM), mengatakan, hakim salah memahami gugatan yang dilakukan GeRAM. Penggugat tidak meminta Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dibatalkan, melainkan meminta pengadilan agar tergugat memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ke dalam Qanun RTRW Aceh.

Hal ini merupakan tanggapan Nurul terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan GeRAM terhadap Menteri Dalam Negeri, Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan DPR Aceh.

Nurul juga menerangkan, masyarakat sembilan kabupaten/ kota di Aceh adalah meminta pengadilan memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan kewenangannya. Mengenai kewenangan ini, Nurul merujuk kepada kewenangan yang diatur Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Caranya adalah membatalkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

“Kami minta pengadilan memerintahkan Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti maksud dari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650 – 441 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2014- 2034 Tanggal 14 Febuari 2014, yaitu, dengan melakukan penyempurnaan/ penyesuaian atas Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh,” papar Nurul sebagaimana dikutip dari www.mongabay.com.

Selain itu, GeRAM juga meminta pengadilan memerintahkan Gubernur dan DPR Aceh untuk mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh dalam penyusunan atau penyempurnaan Qanun Tata Ruang dan Wilayah Aceh serta kebijakan-kebijakan lain.

“Kita tahu, Mendagri telah meminta Qanun RTRW Aceh dievaluasi, bahkan Mendagri telah mengeluarkan 27 rekomendasi agar Qanun RTRW Aceh diperbaiki oleh Pemerintah Aceh. Namun rekomendasi itu diabaikan. Gubernur dan DPR Aceh juga tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam pembuatan qanun itu,” ujar Nurul.

Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim yang diketuai Agustinus Setia Wahyu Triwiranto membacakan putusan pada 29 November 2016. Majelis Hakim menyatakan, KEL sudah masuk dalam Pola Tata Ruang Aceh sebagai Kawasan Lindung. Dengan demikian Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh sudah tidak perlu menyebutkan KEL secara eksplisit.

Agustinus juga menjelaskan, karena keunikannya, KEL dimasukkan dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sesuai Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan KEL yang meliputi perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari kawasan tersebut.

“Selain itu, para penggugat juga tidak mengalami kerugian dengan tidak dimasukannya KEL dalam RTRW Aceh,” ujar Agustinus saat membacakan putusan.

Agustinus mengatakan, gugatan warga negara itu tidak berhak secara hukum membatalkan peraturan daerah atau qanun. Proses pembuatan Qanun RTRW Aceh pun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah menjalankan fungsinya saat pembuatan qanun tersebut,” ujar Agustinus.

Banding

Melalui gugatan di pengadilan, GeRAM berupaya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh agar memenuhi kewajiban mereka melindungi nyawa dna keberlangsungan hidup masyarakat Aceh melalui perlindungan lingkungan.

“Kami akan melakukan banding terhadap putusan majelis hakim yang menolak gugatan GeRAM ini,” ujar Nurul.

Gugatan GeRAM terhadap RTRW Aceh telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat pada 21 Januari 2016 (No.33/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST). Materi penting gugatan tersebut adalah tidak dimasukkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai satu dari lima Kawasan Strategis Nasional yang ada di Aceh. (Praz)

Please follow and like us:
20