Wawancara

Haris Azhar: Presiden Jokowi Tidak Punya Energi Menyelesaikan Kasus Munir

JAKARTA, REQuisitoire.com – Kasus aktivis Munir kembali heboh. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo dan Sekretariat Negara agar laporan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir dibuka. Permintaan itu dilakukan lantaran KontraS dan berbagai pihak berpendapat kasus itu belum selesai. Untuk mendukung permohonannya, KontraS telah meminta bantuan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menyurati Presiden Joko Widodo dan Sekretariat Negara. Namun rupanya permohonan resmi dari KPI tidak diindahkan Presiden dan melalui Sekretariat Negara (Setneg), Joko Widodo melawan permintaan KPI dan menggugatnya di PTUN Jakarta. Pada Jumat (9/12/16), Redaksi Majalah REQuisitoire mewawancarai Koordinator KontraS, Haris Azhar tentang perkembangan kasus Munir. Berikut petikannya:

Ini kasus Munir lagi…
Karena apa, Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara, melawan keputusan KIP. Anda tahu KIP telah meminta Sekretariat Negara untuk membuka laporan TPF (Tim Pencari Fakta) agar laporan terkait dibuka ke publik lalu meminta Setneg berikan kepada pihak yang meminta informasi seperti kami yang dari KontraS.

Tetapi keputusan KIP tidak diindahkan.
Ya dilawan oleh Presiden dengan didaftarkan gugatannya kepada PTUN. Memang menurut UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, putusan KIP bisa dilawan melalui PTUN. Tetapi situasi ini aneh. Kenapa aneh? Karena pasca putusan KIP beberapa waktu kemudian terjadi perdebatan, Setneg tetap ngotot bahwa mereka tidak mengusasai bahan tersebut, tidak mengusasai laporan TPF kasus Munir. Sekali lagi ini aneh. Waktu masa Presiden SBY, itu dikelola dengan baik oleh Sekretariat Negara, begitu juga pada masa Jokowi. Ok, kalau tidak menguasai, lalu disimpan sama siapa? Sempat didorong ke SBY. Seolah-olah SBY yang menghilangkan. SBY menjawab, tetapi jawaban SBY tidak terlalu tegas dia simpan atau nggak. Tidak jelas! Tetapi, terakhir mereka mengatakan bahwa mereka punya laporannya, sebagaimana yang tersebar di internet, dan Sudi Silalahi (mantan Sekretaris Negara era SBY) bilang, sudah diserahkan kepada Setneg. Idealnya bahan yang telah dikasi Sudi Silalahi ke Setneg ditindaklanjuti, benar atau tidak laporannya. Tinggal dipanggil anggota-anggota TPF-nya. Buktikan, kalau memang sudah diakui, tinggal diberikan kepada kami, KONTRAS dan kepada masyarakat.

Jadi kesimpulan Anda?
Jelas bahwa Presiden Jokowi memang tidak mau membuka laporan TPF Munir. Bagi kami, laporan TPF bisa dijadikan sebagai rujukan, apakah negara serius terhadap kasus Munir. Kalau dari kasus yang sudah diproses terutama untuk pramugari Garuda Indonesia, pimpinan Garuda Indonesia, agen BIN Pollycarpus yang juga pilot Garuda Indonesia dan pejabat BIN Muchdi PR, kan sudah cukup jelas. Tetapi setelah Muchdi, tidak ada lagi nama yang diproses hukum. Kalau dilihat dari struktur BIN, di atas Muchdi, masih ada Wakil Kepala BIN (Asad Said Ali) dan Kepala BIN (Hendropriyono). Orang-orang ini tidak pernah diperiksa. Pertanyaannya, mengapa? Dari laporan TPF sebenarnya kita dapat melihat peran mereka. Angkasa Pura juga kok tidak diproses, kenapa waktu Munir mau berangkat ke Belanda, berapa puluh kamera yang ada di bandara mati semua. Siapa yang menyuruh? Jelas bahwa kalau dilihat dari konstelasi politik pada saat ini, orang seperti Hendropriyono adalah orang dekat Joko Widodo.

Jadi Anda ragu dengan Presiden Jokowi.
Sangat ragu. Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan, kasusnya Mas Munir perlu diselesaikan dan menurut saya itu hanya lip service, hanya untuk konsumsi media. Presiden Jokowi tidak punya energi untuk menyelesaikannya.

Anda dan KONTRAS yakin sekali bahwa di balik pihak-pihak yang telah diproses hukum, masih ada pihak kunci yang bertanggungjawab?
Itu keyakinan saya dan banyak pihak. Laporan TPF juga menurut saya mengarah kepada pihak lain yang memang bertanggungjawab atas kasus Munir. Hendropriyono sebenarnya telah diwawancarai oleh jurnalis senior Amerika Serikat, Allan Nairn. Kepada Allan dia (Hendropriyono) bilang siap bertanggungjawab.

Apa maksudnya bertanggungjawab?
Saya kira konteks jawaban Hendro agak ngeledek (meledek).

Konteksnya meledek bagaimana?
Seakan-akan, ok-lah Hendro yang bertanggungjawab, tetapi siapa yang berani menyeret dia, memproses hukum?

Bagaimana Anda melihat kasus Munir ini di masyarakat?
Sebagian besar masyarakat Indonesia tahu bahwa pembunuhan Munir dilakukan oleh sebuah operasi intelijen, ada kekuatan besar dan sangat mungkin ada keterlibatan BIN. Memori masyarakat masih sangat kuat terhadap kasus ini.

Apakah ada pihak lain?
Emmmm… (diam sejenak). Sebetulnya kalau proses hukum dapat berjalan dengan baik maka kita bisa saja melihat pihak-pihak lain yang berperan.

Apa pendapat Anda tentang Presiden Jokowi?
Bagi saya, Presiden Jokowi anti-HAM atau anti-hak asasi manusia. Beliau tidak memahami hak asasi manusia. Dia juga terjebak pada sejumlah orang yang memiliki catatan buruk tentang HAM. Ini sebenarnya agak ironis karena yang namanya HAM itu sesuatu yang dijamin konstitusi dan konstitusi melindungi setiap warga negara untuk hak hidup dan lainnya. Jadi kalau semacam ini, Presiden Jokowi bisa saja dikategori sebagai orang atau presiden yang mengkhianati konstitusi.

Bagaimana kalau esok atau lusa, Presiden Jokowi tiba-tiba mendorong untuk membuka kasus ini?
Wah itu bagus sekali. Itu luar biasa. Tetapi apakah mungkin? Tadi saya sudah menjelaskannya bahwa rasanya itu sesuatu yang mustahil.

Bagaimana dengan kejaksaan?
Duh Kejaksaan Agung dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Saya melihat Jaksa Agung Prasetyo cenderung menganggap remeh kasus Munir. Jaksa Agung bilang, kasus Munir telah selesai. Aneh sekali. Beliau seringkali membuat pernyataan yang bisa dibilang tidak taat asas.
Sekedar kembali ke belakang, pada waktu penyerahan hasil TPF Munir kepada Presiden SBY, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menemani Presiden SBY dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kan mewakili lembaga kejaksaan. Proses hukum untuk Pollycarpus, Muchdi dan lainnya melalui Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum dan itu berarti laporan TPF ada di sana, lalu tiba-tiba Jaksa Agung yang sekarang mengatakan, ‘siap…, saya akan carikan berkasnya,’ lho…, pasti itu ada (berkasnya). Kalau Jaksa Agung Prasetyo bilang saya akan cari, berarti berkasnya hilang. Hilang? Tambah aneh.

Telah lama istri Almarhum Munir, Mbak Suciwati, bersama KONTRAS memperjuangkan kasus ini.
Ya betul, kami tidak lelah. Kami akan terus memperjuangkannya. Kami masa bodohlah, pokoknya kami akan terus melawan dan berjuang. Ini haknya kita, haknya Suci (istri Almarhum), haknya masyarakat bahkan seluruh dunia menunggu. Itu memang tugas kita.

Apa harapan Anda?
Berharap agar pengganti Jokowi kelak tidak meniru Presiden Jokowi dan harus punya respek terhadap HAM.(Bos)

FOTO: Koordinator KontraS, Haris Azhar (Dok. REQuisitoire)