Headline News

UU Amnesti Pajak Konstitusional

JAKARTA, REQuisitoire.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Dari empat gugatan UU Amnesti Pajak di MK, dua dinyatakan tidak dapat diterima, sementara dua lainnya dinyatakan ditolak.

Uji materi UU Amnesti Pajak ini diajukan oleh empat pemohon yaitu Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.

Para pemohon menilai UU Amnesti Pajak ini bersifat diskriminatif bagi sejumlah warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.

Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Mereka juga berpendapat UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam keputusannya menegaskan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam Undang Undang 11 tahun 2016

Mahkamah Konstitusi menegaskan program amnesti pajak berguna untuk perekonomian Indonesia, seperti repatriasi dana yang ditempatkan warga Indonesia di luar negeri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. (JS)