Headline News

Nada-nada Sumbang di Balik RUU Pertembakauan

JAKARTA, REQuisitoire.com – Usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan sebagai inisiatif DPR, tahap selanjutnya RUU Pertembakauan akan dibahas oleh DPR dan pemerintah di sidang selanjutnya pada tahun 2017.

Namun kini muncul suara-suara sumbang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan justru masih memandang RUU tersebut tidak perlu ada sebab masih jauh dari azas kesehatan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian PenyakitKemenkes, Lily Sriwahyuni Sulistyowati, mengatakan, RUU itu hanya menitik beratkan kepada pengaturan, pemanfaatan produk tembakau secara jangka pendek dan lebih kepada petani tanpa mempertimbangkan dampak buruk konsumsi produk tembakau terhadap masyarakat khususnya generasi penerus bangsa.

“Tidak memberikan jaminan perlindungan maupun kesejahteraan kelompok masyarakat menengah bawah seperti nelayan, buruh, kaum wanita, guru, pelajar dan mahasiswa, bayi dan anak-anak,” kritiknya.

Ia justru menegaskan secara yuridis substansi pokok dalam RUU Pertembakauan sudah diatur dalam berbagai undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani justru menyebut DPR telah melanggar hukum dan perundang-undangan dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan menjadi RUU inisiatif DPR.

“DPR membentuk undang-undang dengan melanggar konstitusi, hak asasi manusia, hukum dan perundang-undangan bila mengesahkan RUU Pertembakauan menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Julius.

Julius mengatakan Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020.

Ia menegaskan komplek parlemen di Senayan betul-betul “bau asap rokok” dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan menjadi RUU Inisiatif DPR.

Julius mengatakan RUU Pertembakauan mendapat penolakan dari masyarakat sipil karena tidak berpihak pada hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

RUU Pertembakauan juga dinilai berseberangan dengan Nawa Cita yang menempatkan tujuan kesehatan sebagai bagian integral di dalamnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.”Selain itu, RUU Pertembakauan juga cacat prosedural. Proses pembahasan RUU Pertembakauan sedikitnya melanggar Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2009, yaitu Pasal 99 Ayat (6), Pasal 101 Ayat (1) dan (2), Pasal 104 Ayat (7) serta Pasal 106 Ayat (9),” tutur dia.

Sebelumnya, Komnas Pengendalian Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Penasihat Emil Salim juga telah menemui Ketua DPR. Kedatangan mereka, meminta RUU Pertembakauan yang tengah dibahas di DPR dihentikan.

Alasannya, Emil mengatakan, dalam poin RUU tersebut dikatakan tembakau merupakan warisan budaya Indonesia. Ia mengaku tidak sepakat, karena budaya tidak merusak sedangkan tembakau menurutnya merusak kesehatan. (JS)

Please follow and like us:
18